PADANG -- Pemerintah Kota Padang memastikan program, kegiatan dan anggaran dirancang secara efektif dan efisien untuk menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Hal ini dijelaskan Wali Kota Padang Fadly Amran saat Exit Meeting Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Barat di Ruang Abu Bakar Jaar, Senin, (24/3).
Fadly Amran mengapresiasi langkah BPKP Sumbar yang telah mengevaluasi perencanaan dan penganggaran daerah yang bertujuan memastikan program, kegiatan dan anggaran dirancang secara efektif dan efisien.
"Hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana anggaran ini nantinya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," sebutnya.
Ia menambahkan dengan adanya evaluasi ini, semakin optimis bahwa program-program prioritas daerah dapat berjalan lebih efektif.
"Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk meningkatkan kolaborasi dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sumatra Barat Arif Ardiyanto mengatakan evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah berfokus pada lima sektor yaitu pengentasan kemiskinan, kesehatan, penurunan stunting, pendidikan, serta pariwisata.
"Pelaksanaan pengawasan ini merupakan aksi nyata dalam mengemban amanat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menyatakan bahwa, Kita harus jamin setiap Rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan. Kita tidak boleh lagi toleransi terhadap kebocoran, pengeluaran yang boros, hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat, dan hal-hal yang tidak produktif," ungkapnya.
Di sisi lain, BPKP Sumbar juga memberikan masukan terkait strategi peningkatan performa pemerintah daerah dalam mencapai output, outcome, dan target pembangunan yang telah ditetapkan.
"Langkah yaang diambil seperti melakukan perbaikan target program/kegiatan dan sub kegiatan yang memenuhi kriteria SMART yaitu Specific (Spesifik), Measurable (Terukur), Achievable (Dapat Dicapai), Realistic (Realistis), dan Time-bound (Terikat waktu) pada dokumen perencanaan," ujar Arif.
Kemudian, langkah selanjutnya meningkatkan koordinasi dan kolaborasi lintas OPD sehingga mampu merumuskan strategi pembangunan daerah.
"Melaksanakan penyusunan anggaran berdasarkan analisis kebutuhan dan relevansi dengan prioritas pembangunan daerah dalam rangka ultimate outcome serta melakukan pergeseran anggaran yang berpotensi tidak efisien dan tidak relevan atas output yang dihasilkan ke program kegiatan prioritas," tutupnya. (*)
