Rakor di Kota Pariaman, Gubernur Mahyeldi Sampaikan Ini

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiu1Xwdn-j8Jakevmdlqf67ft4nj4zlwRbH74a8FUCNy16ZqNF6Yia6DsWhAKSxr5Tu00QOxaNVAWwwBNgaAwSKmkZSqlpUjp8-2v_gZWY-VY04wCoBB-OZlfQl-rAIWbQBsiDIUgT4G-83r3bNI9l3v7scSm1iltFd2sSFF3qxpY9y-D77cJQsSasNecA" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiu1Xwdn-j8Jakevmdlqf67ft4nj4zlwRbH74a8FUCNy16ZqNF6Yia6DsWhAKSxr5Tu00QOxaNVAWwwBNgaAwSKmkZSqlpUjp8-2v_gZWY-VY04wCoBB-OZlfQl-rAIWbQBsiDIUgT4G-83r3bNI9l3v7scSm1iltFd2sSFF3qxpY9y-D77cJQsSasNecA" width="400" /> </a> </div><span style="font-size: x-small;">Mahyeldi Ansharullah </span></div><div><br /></div><div>PARIAMAN -- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat sinergi dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar setiap potensi yang dimiliki daerah dapat dikelola secara optimal dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.</div><div><br /></div><div>Hal itu disampaikan Mahyeldi saat memimpin rapat koordinasi Pemerintah Provinsi Sumbar bersama Pemerintah Kota Pariaman di Aula Balaikota Pariaman, Minggu (15/3).</div><div><br /></div><div>Rapat tersebut dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi dan kota untuk membahas strategi percepatan pertumbuhan ekonomi sekaligus memaksimalkan potensi investasi yang masuk ke Sumbar.</div><div><br /></div><div>“Kita ingin potensi yang dimiliki kabupaten dan kota dapat dikolaborasikan dengan baik, mulai dari penguatan sektor pertanian, hilirisasi agroindustri hingga pengembangan pariwisata, sehingga memberikan hasil maksimal bagi pembangunan daerah,” ujar Mahyeldi.</div><div><br /></div><div>Mahyeldi menjelaskan pertumbuhan ekonomi Sumbar tahun 2025 tercatat sekitar 3,37 persen. Angka tersebut mengalami perlambatan, salah satunya akibat dampak bencana yang terjadi pada paruh akhir tahun. Meski demikian, pemerintah provinsi tetap optimistis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga mencapai 7,2 persen pada 2029.</div><div><br /></div><div>Menurutnya, sejumlah proyek strategis yang tengah berjalan diperkirakan akan memberi dampak positif bagi pergerakan ekonomi daerah. Beberapa di antaranya adalah pembangunan Flyover Sitinjau Lauik dengan nilai investasi sekitar Rp2,7 triliun serta pembangunan jalan tol yang diperkirakan mencapai Rp25 triliun.</div><div><br /></div><div>Pemerintah provinsi juga berupaya memastikan perputaran ekonomi dari proyek-proyek tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat daerah, di antaranya melalui pemanfaatan material lokal serta kewajiban bagi perusahaan pelaksana proyek untuk membuka kantor perwakilan di Sumbar.</div><div><br /></div><div>Selain membahas penguatan ekonomi daerah, Mahyeldi juga mengingatkan pemerintah daerah untuk bersiap menghadapi potensi lonjakan kunjungan wisatawan dan pemudik saat Idul Fitri, terutama di daerah tujuan wisata seperti Kota Pariaman.</div><div><br /></div><div>Ia meminta pengelola objek wisata untuk meningkatkan kebersihan kawasan, menjaga transparansi harga, serta memastikan standar keselamatan transportasi laut, khususnya bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Pulau Angso Duo.</div><div><br /></div><div>“Momentum libur Lebaran biasanya membawa peningkatan kunjungan wisata. Karena itu kita perlu memastikan pelayanan kepada masyarakat dan wisatawan berjalan dengan baik, sehingga memberikan pengalaman yang nyaman sekaligus berdampak positif bagi perekonomian daerah,” katanya.</div><div><br /></div><div>Sementara itu, Walikota Pariaman, Yota Balad menyampaikan pemerintah kota akan terus memperkuat sektor pariwisata dan perikanan sebagai penggerak utama ekonomi daerah.</div><div><br /></div><div>“Potensi terbesar Kota Pariaman memang berada pada sektor wisata dan perikanan. Karena itu kami berharap dukungan dari pemerintah provinsi untuk pengembangannya,” ujar Yota.</div><div><br /></div><div>Ia juga menyebut Pemerintah Kota Pariaman tengah menyiapkan berbagai agenda wisata dalam rangka menyambut perantau yang pulang kampung saat Lebaran melalui tradisi Piaman Barayo, yang menghadirkan berbagai permainan dan kegiatan budaya di kawasan pantai. (adp/sb)</div>

Rakor di Kota Pariaman, Gubernur Mahyeldi Sampaikan Ini

Mahyeldi Ansharullah  PARIAMAN -- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk me...

Baca »

Ketika Penjara tak Memberi Efek Jera

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiM4wIVfZZnjViqDM7p0lQHF0W9FqNDG5sQtaGBt-vre5FwZar0mbhDSkRxMXd07CXKguQSk1tZYQxveinHR_4BT8Z-J4qkNvyysBzK3HZzK6a2Hz0B104CkKcsmImDEYmkkk-QWGgENEyJThf2tOLkcyzI8Ac9E4nBRlvhreq9IdIKHfoH4GbhNsQqI7k" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiM4wIVfZZnjViqDM7p0lQHF0W9FqNDG5sQtaGBt-vre5FwZar0mbhDSkRxMXd07CXKguQSk1tZYQxveinHR_4BT8Z-J4qkNvyysBzK3HZzK6a2Hz0B104CkKcsmImDEYmkkk-QWGgENEyJThf2tOLkcyzI8Ac9E4nBRlvhreq9IdIKHfoH4GbhNsQqI7k" width="400" /> </a> </div><span style="font-size: x-small;">Ilustrasi SorotKabar.com</span></div><div><br /></div><div>LAGI dan lagi, pejabat publik terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Teranyar menimpa Bupati Cilacap, Provinsi Jawa Tengah,  Syamsul Auliya Rachman yang terjaring bersama Sekda Sadmoko Danardono.</div><div><br /></div><div>Sebelumnya,  Bupati Rejang Lebong  Provinsi Bengkulu, Fikri Thobari yang dijaring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 9 Maret 2026. Ia terjaring OTT bersama sejumlah pihak.</div><div><br /></div><div>Beberapa hari sebelum menangkap Bupati Rejang Lebong tersebut, KPK juga melakukan OTT terhadap Bupati Pekalongan, Jawa Tengah Fadia Arafiq pada 3 Maret 2026.  Sebelumnya lagi, pada 19 Januari 2026 Walikota Madiun, Jawa Tengah, Maidi yang dijaring lembaga antirasuah tersebut. Bahkan di hari yang sama juga dilakukan OTT terhadap Bupati Pati, Provinsi Jawa Timur, Sudewo.</div><div><br /></div><div>Belum cukup 3 bulan tahun 2026 berjalan, sudah 5 kepala daerah ditangkap KPK. Dari lima kepala daerah itu, terbanyak di Jawa Tengah, yakni 3 terdiri dari dua bupati dan 1 wali kota.</div><div><br /></div><div>Di tahun-tahun sebelumnya pun telah banyak pejabat yang terjaring, lalu ditahan dalam penjara. Tak bisa dihitung jari lagi</div><div><br /></div><div>Bersuluh matahari, bergelanggang mata orang banyak, sejak dulu sudah banyak kepala daerah dan pejabat publik yang terjaring OTT, baik yang dilakukan oleh KPK maupun Kejaksaan. Sudah banyak pula yang menjadi 'alumni' atau  penyintas penjara. Bahkan di antara mereka sekarang sudah punya tambahan status sebagai mantan nara pidana.</div><div><br /></div><div>Rata-rata mereka terjaring OTT terkait dengan proyek. Sebab, di sana ada banyak uang yang gurih, uang yang manis, uang yang enak dan lain-lain sebagainya. Coba, siapa di negeri ini yang tidak suka uang? Mungkin orang tidak waras!</div><div><br /></div><div>Miris! Pejabat negara atau pejabat publik yang sebagian kebutuhan mereka sudah dijamin oleh negara, masih saja menimba uang dari hal-hal yang tidak wajar. Masih juga menangguk uang dengan cara melanggar hukum. Inikah maknanya bahwa uang itu ibarat minum air laut? Tidak akan pernah melepas dahaga. Sebaliknya, makin diminum, semakin haus. Entahlah!</div><div><br /></div><div>Sepertinya, kepala daerah atau pejabat publik terjerat OTT di negeri ini bukan lagi hal yang luar biasa. Publik sudah paham dan menganggap hal biasa saja. Alasannya itu tadi, tidak bisa dihitung lagi dengan jari mereka yang masuk penjara. Berpuluh atau sudah beratus orang.</div><div><br /></div><div>Dengan fakta tersebut, seakan-akan penjara tak lagi mampu memberi efek jera. Kalaulah penjara bisa memberi efek jera, tidak mungkin mereka ramai terkena OTT, lalu menjadi penghuni lembaga permasyarakatan (Lapas). Atau jangan-jangan logika dan hati mereka sudah mati akibat lembaran demi lembaran uang, harta dan motivasi lainnya? </div><div><br /></div><div>Jika logika dan hati para pejabat atau kepala daerah masih berfungsi secara normal, pasti tidak akan mau melakukan korupsi, memfasilitasi orang lain untuk korupsi. Karena konsekuensi hukuman yang akan dijalani bukan saja penjara. Ada hukuman yang lebih berat dari mendekam dalam penjara, yakni hukuman sosial masyarakat yang harus dijalani turun temurun.</div><div><br /></div><div>Namun sekali lagi, karena efek jera itu tidak ada, maka korupsi oleh kepala daerah dan atau pejabat publik selalu terjadi dan terjadi lagi. Maklum logika tidak jalan, iman tipis dan hati tidak berfungsi maksimal. Tak dapat akal lagi, biar sajalah mereka ditangkap KPK atau Kejaksaan. Hitung-hitung sebagai tontonan dan hiburan bagi masyarakat. Bukankah di antara mereka masih tersenyum dengan tangan terikat atau ada pula yang melambai di depan kamera. (<b>Sawir Pribadi</b>)</div>

Ketika Penjara tak Memberi Efek Jera

Ilustrasi SorotKabar.com LAGI dan lagi, pejabat publik terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Teranyar menimpa Bupati Cilacap, ...

Baca »

Tegakkan Disiplin, Puluhan ASN Ditindak Tegas

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh6u3lIIQfBL_T5JZt60yqEF05X04n1Y3sije7fJ1xX61JBNZzGtVGPhvqz_K0Gxy8C3PBLoWhfgrQIzfKUMUdozxCbWJqGA0LdiqXlokF6imRbQXCsKh-bYOIYBzxznCa11qgIj6ut9wghgYQ9Hmk9Mh2UqXyJNcbEAenju0z3ldWKvvuojzi_5PqZYIw" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh6u3lIIQfBL_T5JZt60yqEF05X04n1Y3sije7fJ1xX61JBNZzGtVGPhvqz_K0Gxy8C3PBLoWhfgrQIzfKUMUdozxCbWJqGA0LdiqXlokF6imRbQXCsKh-bYOIYBzxznCa11qgIj6ut9wghgYQ9Hmk9Mh2UqXyJNcbEAenju0z3ldWKvvuojzi_5PqZYIw" width="400" /> </a> </div><span style="font-size: x-small;">Sidang BPASN di Kementerian PANRB, Kamis (12/3) lalu. (Humas PANRB)</span></div><div><br /></div><div>JAKARTA - Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) telah menggelar dua kali sidang. Sidang ini membahas 69 kasus mengenai berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, baik PNS maupun PPPK, di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.</div><div><br /></div><div>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini selaku Ketua BPASN menyampaikan, hasil sidang ini membuktikan langkah tegas pemerintah dalam memberikan sanksi kepada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin dan perilaku.</div><div><br /></div><div>"Pemerintah menindak tegas atas pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dan kemudian menjatuhkan sanksi, mulai dari sanksi ringan, sedang, hingga berat seperti pemberhentian dari ASN," kata Rini usai sidang BPASN di Kementerian PANRB, Kamis (12/3) lalu.</div><div><br /></div><div>Sidang pertama BPASN pada tahun ini dilaksanakan pada 29 Januari 2026. Dalam sidang itu, dilakukan pembahasan terhadap 36 kasus dengan rincian 13 kasus pelanggaran disiplin tidak masuk kerja, 6 kasus pelanggaran integritas, 6 kasus asusila, serta 11 kasus tindak pidana korupsi.</div><div><br /></div><div>Pada sidang kedua yang digelar pada Maret 2026, terdapat 33 kasus yang dibahas. Kasus tersebut meliputi 15 kasus pelanggaran disiplin tidak masuk kerja, 9 kasus asusila, 5 kasus pelanggaran integritas, serta 4 kasus tindak pidana korupsi.</div><div><br /></div><div>Berdasarkan hasil kedua sidang tersebut, BPASN memutuskan 58 kasus menerima pemberhentian dari status ASN, sekaligus memperkuat putusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Sebanyak 31 kasus diberikan sanksi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS). Sedangkan 12 kasus dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PHPK DHTAPS) dan 15 kasus diberikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PDTH).</div><div><br /></div><div>Sebagaimana dikutip dari website Kementerian PANRB, sidang BPASN pada tahun ini juga membatalkan keputusan PPK bagi 7 kasus serta memperingan 4 kasus dengan memberikan sanksi berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, pembebasan jabatan selama 12 bulan, serta penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. (*)</div>

Tegakkan Disiplin, Puluhan ASN Ditindak Tegas

Sidang BPASN di Kementerian PANRB, Kamis (12/3) lalu. (Humas PANRB) JAKARTA - Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) t...

Baca »

Puluhan Mahasiswa Asal Padang Panjang Pulang Kampung Gratis

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgzIsAjwmif5VfuA0T1uDdpe-6X0SVfn7GAqbsgCDUZUGChRIbltnXdSZ2G4sj4kwXNz0-2Ic8nLZ-5L183vHUhKrCPM2OOe4_XNPQmwufOfKXxNaX_p3x5_8YdOVaB0GhbBzS1IdFQSFLjnmcTpblFmblkYam2MOAgUzJIkDsFHfKEGiPPyoPC4npaPU8" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgzIsAjwmif5VfuA0T1uDdpe-6X0SVfn7GAqbsgCDUZUGChRIbltnXdSZ2G4sj4kwXNz0-2Ic8nLZ-5L183vHUhKrCPM2OOe4_XNPQmwufOfKXxNaX_p3x5_8YdOVaB0GhbBzS1IdFQSFLjnmcTpblFmblkYam2MOAgUzJIkDsFHfKEGiPPyoPC4npaPU8" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>JAKARTA -- Puluhan mahasiswa asal Kota Padang Panjang pulang kampung Lebaran 2026 secara gratis. Kepulangan mereka difasilitasi Pemko Padang Panjang dengan program 'Mama Papa Mudik Gratis 2026'.</div><div><br></div><div>Mama Papa merupakan kependekan dari Mahasiswa Mahasiswi Padang Panjang. Kepulangan mereka dilepas Walikota Padang Panjang, Hendri Arnis di kampus Universitas Indonesia (UI) Depok, Sabtu (14/3).</div><div><br></div><div>Menggunakan dua unit bus NPM, sebanyak 74 mahasiswa mengikuti program tersebut. Mereka berasal dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta, Jabodetabek, Bandung dan Lampung, di antaranya Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Jakarta, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, serta Institut Teknologi Sumatera.</div><div><br></div><div>Didampingi Kepala Dinas Perhubungan Padang Panjang,  Fhandy Ramadhona, Wako Hendri Arnis mengatakan program Mama Papa Mudik Gratis merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kota Panjang terhadap mahasiswa asal daerah itu yang sedang menempuh pendidikan di perantauan.</div><div><br></div><div>“Kita ingin mahasiswa asal Padang Panjang yang menuntut ilmu di perantauan tetap bisa pulang dan merasakan kebersamaan dengan keluarga di kampung halaman,” ujarnya.</div><div><br></div><div>Ia berharap program ini bisa terus dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang dengan jumlah peserta dan armada yang lebih banyak sehingga semakin banyak pula mahasiswa yang dapat merasakan manfaatnya.</div><div><br></div><div>Selama perjalanan, para mahasiswa juga difasilitasi makan untuk berbuka puasa dan sahur. Rombongan diperkirakan tiba di Padang Panjang pada Senin (16/3) dinihari. (rls)</div>

Puluhan Mahasiswa Asal Padang Panjang Pulang Kampung Gratis

JAKARTA -- Puluhan mahasiswa asal Kota Padang Panjang pulang kampung Lebaran 2026 secara gratis. Kepulangan mereka difasilitasi ...

Baca »

Satpol PP Padang Tingkatkan Pengawasan Pasar Raya

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiZ-Mp7Afk_eurD4m99Gu__gztiRRG5GqjGt2rAaIBYrkFAycpFcpXXAgcC0dnIdL9oJbcb3GgjJRJl_yHt9RbL6j-R2G7YG9tcjaDX4lmHut_I2PtiPAQGHLPeN73EsTeg_m8Up8CdZ-smxDneA1JDO1-91Jp_yMZ879FARAUuE28Nq1E181-GdX015vo" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiZ-Mp7Afk_eurD4m99Gu__gztiRRG5GqjGt2rAaIBYrkFAycpFcpXXAgcC0dnIdL9oJbcb3GgjJRJl_yHt9RbL6j-R2G7YG9tcjaDX4lmHut_I2PtiPAQGHLPeN73EsTeg_m8Up8CdZ-smxDneA1JDO1-91Jp_yMZ879FARAUuE28Nq1E181-GdX015vo" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG -- Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang terus meningkatkan pengawasan di kawasan Pasar Raya Padang. Langkah itu guna memastikan aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan tertib dan lancar.</div><div><br></div><div>Patroli pengawasan ini dipimpin oleh Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian, Harvi Dasnoer. Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan imbauan kepada pedagang kaki lima (PKL) agar berjualan di lokasi yang telah ditentukan serta tidak menggunakan badan jalan dan trotoar yang dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat.</div><div><br></div><div>Kegiatan pengawasan ini dilakukan sebagai upaya menciptakan suasana Pasar Raya Padang yang aman, nyaman, dan tertib bagi masyarakat yang datang berbelanja. Satpol PP Kota Padang akan terus melakukan patroli dan pengawasan secara rutin, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri, untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di kawasan tersebut. (hms)</div>

Satpol PP Padang Tingkatkan Pengawasan Pasar Raya

PADANG -- Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang terus meningkatkan pengawasan di ka...

Baca »

Padang, Bidik Juara Umum Porprov 2026, Wako Janjikan Bonus,

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjP-iPZlZyt_nNJJNk3sV1GHkiAYTLdT-DpamZSy8WWkOokBvyK78eoYo2tr58B4yKkDaTkQgnoROxQXEqhefxR5QstkUFjIZPMp8Ro3WadDg8K5JHSbEtdKXdV3_Pe40Q6f9JUjEBJmdhqTFae85F9WbjuYhDYrjJ2X_oyFksqwWTjhPrG_Bmj2iH9A3E" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjP-iPZlZyt_nNJJNk3sV1GHkiAYTLdT-DpamZSy8WWkOokBvyK78eoYo2tr58B4yKkDaTkQgnoROxQXEqhefxR5QstkUFjIZPMp8Ro3WadDg8K5JHSbEtdKXdV3_Pe40Q6f9JUjEBJmdhqTFae85F9WbjuYhDYrjJ2X_oyFksqwWTjhPrG_Bmj2iH9A3E" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG -- Wali Kota Padang, Fadly Amran menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah dalam mengawal prestasi atlet pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026. </div><div><br></div><div>Hal itu disampaikannya dalam kegiatan buka bersama dengan pengurus KONI, KORMI, dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di Youth Center, Sabtu (14/3). </div><div><br></div><div>Dia menjanjikan dukungan anggaran maksimal dan bonus bagi para peraih medali di ajanh dua tahunan tersebut. </div><div><br></div><div>Meski mengakui adanya kendala administrasi terkait jadwal Porprov yang bergeser ke awal tahun, Fadly Amran meminta seluruh Cabang Olahraga (Cabor) tidak mengendurkan ambisi.</div><div><br></div><div>Ia menantang jajaran pengurus untuk tetap fokus pada target kemenangan di tengah keterbatasan yang ada.</div><div><br></div><div>Menjawab kegelisahan para atlet terkait dukungan finansial, Fadly Amran memastikan bahwa kesejahteraan atlet berprestasi menjadi prioritas dalam agenda pemerintah ke depan.</div><div><br></div><div>'Pemerintah Kota berkomitmen menganggarkan bonus serta seluruh keperluan atlet pada Anggaran Perubahan mendatang," ujarnya. </div><div><br></div><div>Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Setiap partisipasi Kota Padang dalam ajang olahraga harus memiliki kualitas "premium" dan tidak boleh hanya sekadar partisipasi kelas dua.</div><div><br></div><div>Selain fokus pada raihan medali, Fadly Amran juga menginstruksikan pengurus  KONI Kota Padmng untuk mulai melobi penyelenggaraan Porprov berikutnya agar Kota Padang bisa menjadi tuan rumah tunggal. </div><div><br></div><div>Menurutnya, penyelenggaraan bersama yang dilakukan saat ini merupakan dampak dari penyesuaian keuangan pasca-pandemi.</div><div><br></div><div>"Tuan rumah silakan, namun saya memohon kepada KONI agar melobi Porprov selanjutnya tuan rumah tunggal adalah Kota Padang," tegasnya.</div><div><br></div><div>Di sisi lain, Wali Kota menekankan bahwa prestasi olahraga merupakan bagian dari visi "Padang Juara". Di tengah krisis karakter pemuda akibat arus informasi yang tak terbendung, kegiatan positif di bawah KONI dan KORMI diharapkan menjadi garda terdepan dalam membangun jasmani dan rohani generasi muda.</div><div><br></div><div>Fadly berharap sinergi ini terus kuat, seiring dengan target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp1,5 triliun untuk mendukung kemaslahatan masyarakat dan fasilitas olahraga di masa depan. (tf/dkf)</div>

Padang, Bidik Juara Umum Porprov 2026, Wako Janjikan Bonus,

PADANG -- Wali Kota Padang, Fadly Amran menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah dalam mengawal prestasi atlet pada ajang Pek...

Baca »

Perbanas Salurkan 1.000 Paket Sembako untuk Korban Bencana di Kota Padang

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjGB1Q1UvXV9Wm1aLZ6QQDh0G32JthHKAj1N_1ntMaz_gbyZPn2sgqhoUOoXdZy_-GsCbjSEkxc0mL69hfU0PwxDYLFJlxU9CNb29IE_kSKN8ayXzjSrJKcuduKT4CiSQCBDikD4jlfZK_Uwcu2aq8vzPjU6r0t4l__WRqcfuC8gTpuP8tZO3qA5Z2MR7c" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjGB1Q1UvXV9Wm1aLZ6QQDh0G32JthHKAj1N_1ntMaz_gbyZPn2sgqhoUOoXdZy_-GsCbjSEkxc0mL69hfU0PwxDYLFJlxU9CNb29IE_kSKN8ayXzjSrJKcuduKT4CiSQCBDikD4jlfZK_Uwcu2aq8vzPjU6r0t4l__WRqcfuC8gTpuP8tZO3qA5Z2MR7c" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG --  Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Perhimpunan Perbankan Nasional (Perbanas) Sumatera Barat menunjukkan kepeduliannya terhadap warga terdampak bencana di Kota Padang. Melalui program "Komite Masyarakat Perbankan Peduli", Perbanas menyerahkan bantuan sebanyak 1.000 paket sembako di rumah dinas Wali Kota Padang, Sabtu (14/3).</div><div><br></div><div>Wali Kota Padang, Fadly Amran menyambut langsung bantuan tersebut dan menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh jajaran Perbanas. Dia menekankan bahwa bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat yang tengah berjuang memulihkan kondisi ekonomi pascabencana.</div><div><br></div><div>"Terima kasih atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu. Makin banyak bantuan yang didapat, tentu akan meringankan beban yang tengah dialami warga. Kita berharap warga terdampak dapat menjalani hari raya dengan lebih baik," ujar Fadly Amran.</div><div><br></div><div>Ia menambahkan, bantuan ini akan segera disalurkan agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat sebelum Lebaran tiba. Ia juga mendoakan agar amal kebaikan para pegawai bank yang tergabung dalam Perbanas dilipatgandakan pahalanya. </div><div><br></div><div>Ketua Perbanas Sumatera Barat, Irawan Sumardi, menjelaskan, bantuan tersebut berasal dari kas organisasi yang dikelola bersama oleh 23 anggota perbankan berjaringan nasional di wilayah tersebut.</div><div><br></div><div>"Jika di awal bencana kita bergerak pada tanggap darurat, kali ini kami ingin mengambil peran bersama Pak Wali Kota untuk membantu pemulihan masyarakat terdampak melalui CSR," kata Irawan.</div><div><br></div><div>Irawan juga mengutip slogan yang sering digaungkan Wali Kota Padang Fadly Amran sebagai semangat dalam aksi sosial ini. "Mengikuti tagline Bapak Wali Kota, 'Basamo Mangko Manjadi', Perbanas berkomitmen untuk terus berperan aktif mendampingi masyarakat," pungkasnya. (tf/dkf)</div>

Perbanas Salurkan 1.000 Paket Sembako untuk Korban Bencana di Kota Padang

PADANG --  Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Perhimpunan Perbankan Nasional (Perbanas) Sumatera Barat menunjukkan kepedulia...

Baca »

Soal Pelantikan KPID, Kadis Kominfotik Sumbar Minta Maaf

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEign6GZyCbhjs8UqtvqLowRQs-LFWiWrys09hIhl_fQq0G-55FMgdBF8_bM-g6NbymYRQG2QTeaPrKqf5kltgydkYPP9GEsHGTlkqyGNeDt9Zhgho7yP2PHfPlJb7UCgNpjNzuomS2n9NOP22LBfDnVeLx2sLREyxM96ZusinHkZPQUsTpFMrdgpDvF1dw" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEign6GZyCbhjs8UqtvqLowRQs-LFWiWrys09hIhl_fQq0G-55FMgdBF8_bM-g6NbymYRQG2QTeaPrKqf5kltgydkYPP9GEsHGTlkqyGNeDt9Zhgho7yP2PHfPlJb7UCgNpjNzuomS2n9NOP22LBfDnVeLx2sLREyxM96ZusinHkZPQUsTpFMrdgpDvF1dw" width="400"> </a> </div>Rudy Rinaldy </div><div><br></div><div>PADANG — Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Sumatera Barat, Rudy Rinaldy menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan terkait penjadwalan pelantikan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar yang sempat tertunda. Ia kemudian memastikan, pelantikan komisioner KPID Sumbar periode 2026–2029 akan dilaksanakan pada Senin, (16/3) lusa.</div><div><br></div><div>Ia menjelaskan, dirinya sudah berkoordinasi langsung dengan Gubernur terkait penjadwalan ulang tersebut. Menurutnya, Gubernur Mahyeldi sudah menyetujui jadwal pelantikan pengganti dan berkomitmen untuk hadir memimpin prosesi tersebut.</div><div><br></div><div>“Bapak Gubernur Mahyeldi sangat mengapresiasi kesabaran para calon komisioner. Beliau telah menyetujui dan menjadwalkan langsung pelantikan komisioner KPID pada Senin pagi (16/3) mendatang,” ujar Rudy di Padang, Jumat (13/3).</div><div><br></div><div>Rudy juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang sempat terjadi terkait penjadwalan sebelumnya. Ia mengakui adanya kekeliruan dalam koordinasi internal yang menyebabkan undangan digital tersebar sebelum agenda pimpinan dipastikan.</div><div><br></div><div>“Kami mengakui adanya kelalaian dalam koordinasi internal staf kami. Saya selaku Kepala Dinas memohon maaf kepada seluruh calon anggota KPID dan keluarga. Namun kami memastikan seluruh kendala administrasi telah diselesaikan dan pelantikan siap dilaksanakan pada Senin mendatang,” katanya.</div><div><br></div><div>Ia menegaskan kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Diskominfotik Sumbar untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan profesionalitas pelayanan administrasi ke depan.</div><div><br></div><div>Sementara itu, salah seorang anggota KPID Sumbar terpilih, Yusrin Trinanda mengatakan para calon komisioner memahami situasi yang terjadi dan tetap menunggu jadwal resmi pelantikan berikutnya.</div><div><br></div><div>“Kami hadir berdasarkan undangan digital yang diterima. Namun kami memahami dinamika yang terjadi dan tetap menunggu jadwal resmi pelantikan. Kami berharap setelah dilantik nanti, kami dapat segera menjalankan tugas pengawasan penyiaran sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,” ujar Yusrin.</div><div><br></div><div>Diskominfotik Sumbar kini tengah mematangkan seluruh persiapan teknis untuk memastikan pelantikan anggota KPID Sumbar pada 16 Maret mendatang dapat berjalan lancar, tertib, dan khidmat. (adp/sb)</div>

Soal Pelantikan KPID, Kadis Kominfotik Sumbar Minta Maaf

Rudy Rinaldy  PADANG — Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Sumatera Barat, Rudy Rinaldy menyampaikan pe...

Baca »

PMI Salurkan Bantuan Non-Tunai untuk 858 KK Penyintas Bencana di Sumbar

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiXddiUT_shIn8jMLYRs_xI7ZQC8taRWnv5lynfE9JrADgUfCMBUY4-sg0WZ7q4rJcCvKLTekFHXKUKZN85bvY5uuVKwHPHp8A5uCVIYA1h1QQRExX6iYKlnZ9F1f7Q0mtdWZwDa_UXQwyNXQtUrG_3QKdzmiYp_LSY_QjSL4R6CMmmIaDpdVEcu0Yc_SQ" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiXddiUT_shIn8jMLYRs_xI7ZQC8taRWnv5lynfE9JrADgUfCMBUY4-sg0WZ7q4rJcCvKLTekFHXKUKZN85bvY5uuVKwHPHp8A5uCVIYA1h1QQRExX6iYKlnZ9F1f7Q0mtdWZwDa_UXQwyNXQtUrG_3QKdzmiYp_LSY_QjSL4R6CMmmIaDpdVEcu0Yc_SQ" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG -- Palang Merah Indonesia (PMI) menyalurkan bantuan non-tunai (BNT) untuk masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat, Jumat (13/3).  Penyaluran secara serentak di dua wilayah terdampak cukup parah, yaitu Kabupaten Agam dan Kota Padang.</div><div><br></div><div>Bantuan yang disalurkan senilai Rp 858 juta untuk 858 keluarga penyintas bencana di dua wilayah tersebut. “Masing-masing keluarga mendapat Rp 1 juta,” ucap Ketua PMI Sumbar, Aristo Munandar pada saat penyerahan BNT untuk warga Kota Padang di Palanta Walikota Padang.</div><div><br></div><div>Dari jumlah sebanyak itu, penerima di Kota Padang sebanyak 314 keluarga. Sedangkan Kabupaten Agam 544 keluarga.</div><div><br></div><div>Lebih jauh dikatakan Aristo, penyerahan bantuan dimaksud telah melalui proses yang cukup panjang. Dilakukan melalui penilaian bersama antara masyarakat terdampak, pemerintah setempat, PMI, serta IFRC, sehingga data penerima benar-benar valid. Mulai dari assessment dampak bencana terhadap calon penerima manfaat, hingga verifikasi data pemerintah daerah melalui KTP dan Kartu Keluarga," imbuhnya. </div><div><br></div><div>Beberapa kriteria juga harus dipenuhi oleh calon penerima manfaat, sambungnya adalah masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hanyut akibat banjir bandang dan tanah longsor. PMI juga memastikan rumah tersebut merupakan rumah milik pribadi calon penerima manfaat. </div><div><br></div><div>Selain itu, calon penerima BNT adalah masyarakat yang belum mendapatkan bantuan hunian sementara (Huntara) atau hunian tetap (Huntap) dari pemerintah. Terakhir, tidak bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau pejabat pemerintah, polisi maupun militer. </div><div><br></div><div>"Kami juga menilai kerentanan calon penerima manfaat BNT ini. Seperti lansia, ibu hamil, anak-anak, disabilitas, dan perempuan yang sebagai kepala keluarga," tambah Aristo. </div><div><br></div><div>Dalam penyaluran bantuan ini, PMI bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia</div><div><br></div><div>Walikota Padang, Fadly Amran, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh PMI. Kehadiran PMI saat ini telah meringankan beban ekonomi masyarakat. "Apalagi sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 H," ujar Fadly. </div><div><br></div><div>Terkait itu, Wako Padang  menyampaikan terimakasih kepada masyarakat Indonesia yang telah berdonasi melalui PMI. </div><div><br></div><div>Rasa haru dan syukur disampaikan Widya (45) warga Tabiang Banda Gadang, Kota Padang salah satu wilayah terdampak bencana yang cukup parah di Kota Padang. Bantuan yang ia terima itu bagi Widya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan menyambut  lebaran juga membayar sewa rumah yang ia tempati sementara ini. "Sekarang masih ngontrak, karena rumahnya sudah tidak bisa dihuni. Alhamdulillah bisa nambah bayar uang sewanya" tutur Widya. (*)</div>

PMI Salurkan Bantuan Non-Tunai untuk 858 KK Penyintas Bencana di Sumbar

PADANG -- Palang Merah Indonesia (PMI) menyalurkan bantuan non-tunai (BNT) untuk masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan...

Baca »

Wawako Solok Serahkan Santunan Anak Yatim di Laing

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgnZ_-nQpSon_6-fxR1c5XCHBd5E7bjNQqb-QRIaNNunfNiP8QHArPW9gPJ9fKvkzXkT3QOTuZYPY7X4Ez12nZJjE_iy8yy7Pc-LrtyG-vLtAr3sUjbig-YzSxOrLTp_P2GS1bcACeQgdM5iBD_9-QzbvdNHM4i30ZWI1xBnqBz_WxdunK5S2ESZBk6Z5A" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgnZ_-nQpSon_6-fxR1c5XCHBd5E7bjNQqb-QRIaNNunfNiP8QHArPW9gPJ9fKvkzXkT3QOTuZYPY7X4Ez12nZJjE_iy8yy7Pc-LrtyG-vLtAr3sUjbig-YzSxOrLTp_P2GS1bcACeQgdM5iBD_9-QzbvdNHM4i30ZWI1xBnqBz_WxdunK5S2ESZBk6Z5A" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>SOLOK -- Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri, Wakil Wali Kota Solok H. Suryadi Nurdal serahkan santunan kepada anak yatim yang diselenggarakan oleh pengurus Masjid Baitul Mukmin Laing, Jum'at (13/3).</div><div><br></div><div>Wawlako menyampaikan apresiasi kepada pengurus masjid dan panitia yang telah menginisiasi kegiatan sosial ini. </div><div><br></div><div>“Kami mewakili pemerintah daerah berterima kasih kepada pengurus masjid dan masyarakat yang telah memberikan bantuan. Semoga apa yang diberikan menjadi amalan dan bermanfaat bagi anak-anak kita dalam menyambut Lebaran nanti,” ujar Wawako. </div><div><br></div><div>Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian masyarakat Laing dan pengurus masjid terhadap anak-anak yatim, agar mereka sama-sama merasakan kebahagiaan di hari yang fitrah nantinya. </div><div><br></div><div>Wawako juga menghimbau seluruh masyarakat Laing untuk selalu mempererat silaturahmi dan berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan. (dkm)</div>

Wawako Solok Serahkan Santunan Anak Yatim di Laing

SOLOK -- Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri, Wakil Wali Kota Solok H. Suryadi Nurdal serahkan santunan kepada anak yati...

Baca »