Tiga Kelurahan Ini Ditetapkan Sebagai Kelurahan Cantik di Kota Padang

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgclwIGfi3e7_xMRPk2vLy5Yh2NV83rvNfX90KOh3lfI48s4XPVRVXQqURxclVi6fq3kbl3gwJNhOud-YSkvZQUlIwUsUMr1_wShwkZMjShWlnVa4ZV1YPlv_EzpYhUWZB0smqMpf4n_ZkIQ-XobXb6dgV7Y70W9EkAcIF0bP_QoaW2fKFiAwTj-cVYeDk" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgclwIGfi3e7_xMRPk2vLy5Yh2NV83rvNfX90KOh3lfI48s4XPVRVXQqURxclVi6fq3kbl3gwJNhOud-YSkvZQUlIwUsUMr1_wShwkZMjShWlnVa4ZV1YPlv_EzpYhUWZB0smqMpf4n_ZkIQ-XobXb6dgV7Y70W9EkAcIF0bP_QoaW2fKFiAwTj-cVYeDk" width="400" /> </a> </div><span style="font-size: x-small;">Maigus Nasir </span></div><div><br /></div><div>PADANG -- Tiga kelurahan di Kota Padang ditetapkan sebagai Kelurahan Cinta Statistik (Cantik). Ketiga kelurahan itu yakni Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kelurahan Jati, serta Kelurahan Kampung Pondok. </div><div><br /></div><div>"Tentunya Pemerintah Kota Padang mengucapkan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang yang telah membina ketiga kelurahan sehingga menjadi Kelurahan Cinta Statistik," ujar Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir saat pencanangan Kelurahan Cantik dan Agen Statistik secara daring, Kamis (9/4). </div><div><br /></div><div>Diterangkan Maigus, data statistik sangat penting bagi suatu daerah. Sebab data statistik menjadi salah satu tolok ukur dalan perencanaan pembangunan daerah. "Melalui data kita dapat merancang pembangunan Kota Padang ke depannya," sebut dia. </div><div><br /></div><div>Selain ditetapkannya Kelurahan Cantik, BPS juga telah menetapkan Agen Statistik di kelurahan dimaksud. Agen Statistik di Kelurahan Ganting Parak Gadang yakni Erma Purnama Wati, serta Nia Amelia. Kemudian Agen Statistik di Kelurahan Jati yakni Sriwahyu Zet dan Leonardo Yemi. Sedangkan di Kelurahan Kampung Pondok yakni Lily Chandriaty dan David Hartadi. </div><div><br /></div><div>Wawako berpesan agar seluruh Agen Statistik yang dikukuhkan memiliki kemampuan yang mumpuni. Ketika melakukan sensus dapat dilakukan secara profesional. </div><div><br /></div><div>"Agen yang ditunjuk agar mampu menguatkan visi dan misi Kota ke depan, sehingga di empat tahun ke depan betul-betul pembangunan dilaksanakan berdasarkan data kebutuhan masyarakat itu sendiri," ujar Maigus Nasir. </div><div><br /></div><div>Sedangkan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, Dessi Febriyanti menuturkan, ditetapkannya tiga Kelurahan Cantik karena kelurahan tersebut telah mendapatkan pembinaan statistik oleh pembina kelurahan cantik dan menunjuk agen statistik di kelurahan. Selain itu untuk menghasilkan output berupa monografi atau profil kelurahan, publikasi statistik kelurahan, serta website dengan data atau statistik kelurahan. </div><div><br /></div><div>Dessi juga mengatakan, tujuan digelarnya Kelurahan Cantik yakni untuk meningkatkan literasi, kesadaran dan peran aktif perangkat kelurahan dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Selain itu juga didapat standardisasi pengelolaan data statistik untuk menjaga kualitas dan keterbandingan indikator statistik. </div><div><br /></div><div>Kepala BPS berharap, ditetapkannya Kelurahan Cantik dan Agen Statistik, dapat meningkatkan kapasitas aparatur kelurahan. Kemudian mampu mengoptimalkan tata kelola dan manajemen data. Termasuk pemanfaatan teknologi informasi integrasi data melalui website. </div><div><br /></div><div>Kegiatan pencanangan Kelurahan Cantik dan Agen Statistik ini dihadiri sejumlah peserta secara daring. Seperti Plt Kepala Diskominfo Padang Syafriadi, Kepala Bidang Statisik Persandian Diskominfo Padang Devi Susanti Razif, perangkat pemerintahan kecamatan dan kelurahan terkait. (ch)</div>

Tiga Kelurahan Ini Ditetapkan Sebagai Kelurahan Cantik di Kota Padang

Maigus Nasir  PADANG -- Tiga kelurahan di Kota Padang ditetapkan sebagai Kelurahan Cinta Statistik (Cantik). Ketiga kelurahan it...

Baca »

Bupati Solsel Lantik 32 Pejabat

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi2w5oAoh-25-kJg18cmyJqRzz4GQkUUsZtqcglYRO-mMn1t_e626sdyJ8DjMwi2gb0JNYff_gjnmDEMxcNmT7Mc9nVnnQmWhkV6Lj5beZfdESU3uE6Gj2JVyzRQjK2diGZ6Pg3i1bu-TAh8LtfpL8vaP7zQ0-LtS89PUJc_oG2RliPBg98LRP_qq8bWuU" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi2w5oAoh-25-kJg18cmyJqRzz4GQkUUsZtqcglYRO-mMn1t_e626sdyJ8DjMwi2gb0JNYff_gjnmDEMxcNmT7Mc9nVnnQmWhkV6Lj5beZfdESU3uE6Gj2JVyzRQjK2diGZ6Pg3i1bu-TAh8LtfpL8vaP7zQ0-LtS89PUJc_oG2RliPBg98LRP_qq8bWuU" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG ARO -- Bupati Solok Selatan, H. Khairunas Rabu (8/4) melantik 32 pejabat di lingkungan Pemkab setempat. Dari 32 pejabat itu, terdapat 4 pejabat pimpinan pratama.</div><div><br></div><div>Empat orang Pimpinan Tinggi Pratama terdiri yang dilantik tersebut adalah Diary Haes sebagai Kepala Bapperida, Alfiandri Putra sebagai Kepala DPMPTSP, Pamil Ruskamdani sebagai Kepala Disparbudpora dan Admi Zulkhairi sebagai Kepala DPKPP.</div><div><br></div><div>Dalam sambutannya, Bupati Khairunas menegaskan bahwa pelantikan pejabat ini murni dilaksanakan berdasarkan hasil Sistem Manajemen Talenta. Murni dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi kerja masing-masing individu.</div><div><br></div><div>"Seluruh proses pengisian jabatan ini melalui sistem manajemen talenta. Dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi kerja. Inilah komitmen kami dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan professional," katanya.</div><div><br></div><div>Sistem manajemen talenta ini, lanjutnya, akan diterapkan secara utuh dan berkelanjutan. Tujuannya untuk memastikan setiap ASN ditempatkan sesuai dengan kompetensi, kemampuan, dan potensi yang dimiliki.</div><div><br></div><div>Bupati berpesan kepada seluruh pejabat yang dilantik ini agar memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkualitas. Selain itu juga harus mampu beradaptasi, berinovasi, serta bekerja secara kolaboratif lintas perangkat daerah. (dko/sls)</div>

Bupati Solsel Lantik 32 Pejabat

PADANG ARO -- Bupati Solok Selatan, H. Khairunas Rabu (8/4) melantik 32 pejabat di lingkungan Pemkab setempat. Dari 32 pejabat i...

Baca »

Taman Sepanjang Jalan Raya Indarung Dirapikan

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh_u7_ncM9_VgLzgrYngjvEmLRrAzMOUy4X3vK1QmHFga9xf3Ojld5CnoFop6kGzXC5QQ9XedWmTh_eKVhjOlNeAoMwsUjcRnG_QAX6NL1lkB3t0i9OBRMgupkG8TVOUMnZMAOAECssyYTDceWewQWeWRXX2KKtFpPA7TIKw2klRH3bbw7DVtOmOelPDXQ" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh_u7_ncM9_VgLzgrYngjvEmLRrAzMOUy4X3vK1QmHFga9xf3Ojld5CnoFop6kGzXC5QQ9XedWmTh_eKVhjOlNeAoMwsUjcRnG_QAX6NL1lkB3t0i9OBRMgupkG8TVOUMnZMAOAECssyYTDceWewQWeWRXX2KKtFpPA7TIKw2klRH3bbw7DVtOmOelPDXQ" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG -- Personel Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang melakukan aksi perapian taman kota di sepanjang jalur protokol, Kamis (9/4). Fokus pembersihan kali ini menyasar area di Jalan Raya Indarung, Kelurahan Banda Buek.</div><div><br></div><div>Salah satu personel DLH, Febri Hariada Putra menjelaskan bahwa kegiatan rutin ini bertujuan untuk menjaga estetika dan kebersihan kota. Pengerjaan dilakukan secara bertahap meliputi pembersihan dan penataan taman yang membentang dari kawasan Simpang Lubuk Begalung hingga ke arah Indarung.</div><div><br></div><div>"Kami rutin melakukan perapian taman di sepanjang jalur ini agar wajah kota tetap terjaga," ujar Febri.</div><div><br></div><div>Selain melakukan penataan vegetasi, tim juga menyoroti masih adanya tumpukan sampah di pinggir jalan yang mengganggu pemandangan. Masyarakat, terutama para pemilik warung di sepanjang jalur tersebut, diminta untuk tidak membuang sampah sembarangan dan lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan di sekitar tempat usaha mereka.</div><div><br></div><div>Langkah ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan fungsi taman kota sebagai paru-paru kota sekaligus area hijau yang tertata rapi bagi pengguna jalan. (dkf)</div>

Taman Sepanjang Jalan Raya Indarung Dirapikan

PADANG -- Personel Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang melakukan aksi perapian taman kota di sepanjang jalur protokol, Kami...

Baca »

Sitinjau Lauik Macet, Ini Penyebabnya!

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi45-P-dZ2eGarl4ruM5CvxQTnOtvY86i9uGSKilCixxZd9_wUWGJJ-PpnHPyW0_noX37BsiG2IUPn8gRYuIsaEhh1CoS5YjICodtK_RlZ-t7WagmFf5YjYy8awph3MIBOgMrDaSfZLl45kyAN_hksAvxJfGvhQi_OVG9PKNGUI0KcY_OeFd7z4CHOIPzA" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi45-P-dZ2eGarl4ruM5CvxQTnOtvY86i9uGSKilCixxZd9_wUWGJJ-PpnHPyW0_noX37BsiG2IUPn8gRYuIsaEhh1CoS5YjICodtK_RlZ-t7WagmFf5YjYy8awph3MIBOgMrDaSfZLl45kyAN_hksAvxJfGvhQi_OVG9PKNGUI0KcY_OeFd7z4CHOIPzA" width="400" /> </a> </div><span style="font-size: x-small;">Tangkapan layar Sitinjau Lauik Truck Video </span></div><div><br /></div><div>PADANG -- Jalur ekstrem di Sitinjau Lauik, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang kembali mengalami kemacetan. Kendaraan dari Solok ke arah Padang antre panjang. Begitu juga sebaliknya yang datang dari arah Padang.</div><div><br /></div><div>Informasi yang diperoleh media ini  kemacetan terjadi sejak menjelang tengah hari, Kamis (9/4). Diduga penyebabnya adalah truk mogok di Panorama satu.</div><div><br /></div><div>Sementara itu, dikutip dari akun media sosial Sitinjau Lauik Truck Video, satu unit truk trailer bermuatan berat mengalami putus gandengan persis di tengah jalan. Tinggal space untuk lewat di bagian kiri dan kanan jalan. Lokasinya beberapa meter selepas tikungan tajam Panorama satu. </div><div><br /></div><div>Menurut informasi, truk trailer tersebut mengangkut puluhan ton semen datang dari arah Padang ke arah Solok. Selepas menikung, tiba-tiba gandengannya terlepas. (sp)</div>

Sitinjau Lauik Macet, Ini Penyebabnya!

Tangkapan layar Sitinjau Lauik Truck Video  PADANG -- Jalur ekstrem di Sitinjau Lauik, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang kem...

Baca »

ASN Pemprov Sumbar Ini Tidak WFH Setiap Jumat

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEieX1ZRcOJ2kxGh6EEKEGqi_7Hc3T2H2NNrZUUUepjDme7oFEAkXzhwoSYndZg-uoOea9txIgZeRlxdZuEx4-8yCFPor-uXlH3ir3eFsv69gGwPs8-tyR2-WT3vEaW147FELGPxCNCLb1830z7zPV0zcqQH_opt_Tj1-Uh4qBIzcbtwSsGw0u1rzEAaemY" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEieX1ZRcOJ2kxGh6EEKEGqi_7Hc3T2H2NNrZUUUepjDme7oFEAkXzhwoSYndZg-uoOea9txIgZeRlxdZuEx4-8yCFPor-uXlH3ir3eFsv69gGwPs8-tyR2-WT3vEaW147FELGPxCNCLb1830z7zPV0zcqQH_opt_Tj1-Uh4qBIzcbtwSsGw0u1rzEAaemY" width="400" /> </a> </div><span style="font-size: x-small;">Mahyeldi Ansharullah </span></div><div><br /></div><div>PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi menerapkan transformasi budaya kerja baru melalui skema kombinasi Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Sumbar. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2026.</div><div><br /></div><div>Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menegaskan kebijakan ini bukan sekadar perubahan pola kerja, tetapi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi hasil.</div><div><br /></div><div>Walau demikian, Ada 12 kategori ASN Pemprov Sumbar yang dikecualikan dari kebijakan WFH ini. Mereka tetap melaksanakan WFO atau masuk kantor. </div><div><br /></div><div>Ke 12 kategori itu adalah:</div><div>1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya</div><div>2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama</div><div>3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)</div><div>4. Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP)</div><div>5. UPTD Laboratorium Lingkungan</div><div>6. UPTD Persampahan dan UPTD Pengelolaan Limbah B 3 Medis pada Dinas Lingkungan Hidup</div><div>7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</div><div>8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</div><div>9. Unit layanan kesehatan, yaitu: RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi; RSUD Prof.H.M.Yamin, S.H; RSJ Prof. HB. Saanin; RSUD M.Natsir; Rumah Sakit Paru Sumatera Barat; Rumah Sakit Mata Sumatera Barat, UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan; dan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan.</div><div>10. SMA/ SMK/ SLB</div><div>11. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah dan UPTD Sistem Informasi Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah;</div><div>12. UPTD Panti Sosial pada Dinas Sosial;</div><div>13. Unit layanan publik lainnya yang melaksanakan layanan langsung kepada masyarakat.</div><div><br /></div><div>Selain itu, kebijakan ini juga diarahkan untuk mendorong efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk pengurangan konsumsi energi dan biaya operasional kantor.</div><div><br /></div><div>“Ini juga bagian dari ikhtiar kita untuk lebih hemat dan bijak dalam penggunaan anggaran, tanpa mengurangi kinerja dan kualitas layanan kepada masyarakat,” kata Mahyeldi.</div><div><br /></div><div>Dalam implementasinya, setiap pimpinan perangkat daerah diminta untuk menyusun rencana kerja harian ASN yang menjalankan WFH dengan target output yang jelas dan terukur. Sistem pengawasan dan pelaporan juga diperkuat melalui presensi digital dan pelaporan kinerja berbasis hasil.</div><div><br /></div><div>Mahyeldi mengajak seluruh ASN menjadikan kebijakan ini sebagai langkah bersama dalam membangun birokrasi yang lebih modern dan berdaya saing.</div><div><br /></div><div>“Kita ingin ASN Sumatera Barat menjadi teladan dalam perubahan, bekerja dengan niat ibadah, penuh tanggung jawab, dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. InsyaAllah, dengan kebersamaan, kita bisa mewujudkannya,” tutupnya. (adp/sb)</div>

ASN Pemprov Sumbar Ini Tidak WFH Setiap Jumat

Mahyeldi Ansharullah  PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi menerapkan transformasi budaya kerja baru melalui skema...

Baca »

Setiap Jumat ASN Pemprov Sumbar WFH

<div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiWdXuUqbDjEN53i7W4OFvv_Bx_NAsh6-narijPCMOLQpXLBlf15Efa9_TMd_v4_vEXAcGaqRFR75ZOYhRa-4Ta8z6WUSzSkflxqgXt9Lk8wOD9yfxf1LQDZUJvk7TH-sLMtyjbBr4PQio2ju3q9aK9umxgzbg867FLtxp4zknL384p4YcSaiq9Yi6R0pA"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiWdXuUqbDjEN53i7W4OFvv_Bx_NAsh6-narijPCMOLQpXLBlf15Efa9_TMd_v4_vEXAcGaqRFR75ZOYhRa-4Ta8z6WUSzSkflxqgXt9Lk8wOD9yfxf1LQDZUJvk7TH-sLMtyjbBr4PQio2ju3q9aK9umxgzbg867FLtxp4zknL384p4YcSaiq9Yi6R0pA" width="400" /></a><span style="font-size: x-small;">Mahyeldi Ansharullah </span></div><div><br /></div><div>PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi menerapkan transformasi budaya kerja baru melalui skema kombinasi Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Sumbar. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2026.</div><div><br /></div><div>Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menegaskan kebijakan ini bukan sekadar perubahan pola kerja, tetapi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi hasil.</div><div><br /></div><div>“Di samping menindaklanjuti arahan Mendagri, kebijakan transformasi ini juga diharapkan dapat membuat birokrasi berjalan lebih efektif, efisien, dan berfokus pada dampak nyata untuk masyarakat," ujar Gubernur Mahyeldi di Padang, Rabu (8/4).</div><div><br /></div><div>Dalam kebijakan tersebut, ASN di lingkungan Pemprov Sumbar melaksanakan WFH selama satu hari dalam satu minggu, yakni setiap hari Jumat. Sedangkan hari kerja lainnya tetap dilaksanakan secara WFO.</div><div><br /></div><div>Mahyeldi menekankan fleksibilitas ini harus diimbangi dengan tanggung jawab dan disiplin yang tinggi oleh setiap ASN. “Fleksibilitas bukan berarti menurunkan kualitas kerja. Justru ini menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja berbasis output,” tegasnya.</div><div><br /></div><div>Gubernur juga menggarisbawahi, dalam mendukung pelaksanaan tugas ASN selama penerapan skema ini, pihaknya akan mengoptimalkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemanfaatan e-office, tanda tangan elektronik, absensi digital, hingga sistem manajemen kepegawaian menjadi bagian integral dari transformasi ini.</div><div><br /></div><div>“Digitalisasi adalah kunci. Dengan memanfaatkan teknologi, kita bisa bekerja lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Ini juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang terus kita dorong,” tambah Mahyeldi.</div><div><br /></div><div>Lebih lanjut, Mahyeldi memastikan bahwa penerapan WFH tidak boleh mengganggu pelayanan publik. Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk menjamin pelayanan tetap berjalan optimal tanpa penurunan kualitas.</div><div><br /></div><div>“Pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas utama. Jangan sampai ada keluhan karena perubahan pola kerja ini. Justru malah harus semakin baik, semakin responsif,” ujarnya. (adp/sb)</div>

Setiap Jumat ASN Pemprov Sumbar WFH

Mahyeldi Ansharullah  PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi menerapkan transformasi budaya kerja baru melalui skema kom...

Baca »

Dua Mobil Layanan Pajak Keliling Dekati Warga Padang

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiczZ_6GHCxuxINLWQRJDd1oHd2tOX7V7WfuTbnPM-2saeKk4AFMM5ALsbl8CpYFTb_civ0C08aJMry4TkEQmt_83B0W7T_puBcoobCxODzcRjQla9qk9XBeNV3Joy4SR4QWUjWO6q3xJzw8kyT4s8d94i_5rYO5wSr_InfuMMfn21XtCCo7BcuCKGKr8w" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiczZ_6GHCxuxINLWQRJDd1oHd2tOX7V7WfuTbnPM-2saeKk4AFMM5ALsbl8CpYFTb_civ0C08aJMry4TkEQmt_83B0W7T_puBcoobCxODzcRjQla9qk9XBeNV3Joy4SR4QWUjWO6q3xJzw8kyT4s8d94i_5rYO5wSr_InfuMMfn21XtCCo7BcuCKGKr8w" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG -- Bayar pajak kini tak perlu susah payah datang ke kantor. Sebab, saat ini mobil layanan pajak keliling semakin dekat dengan warga. </div><div><br></div><div>"Ada dua mobil layanan pajak keliling yang hampir setiap hari berada di sejumlah titik yang telah ditentukan," ungkap Plt Kepala Bapenda Kota Padang, Fuji Astomi saat ditemui di Lapangan Apeksi Balai Kota Padang, Aie Pacah, Rabu (8/4). </div><div><br></div><div>Dua mobil layanan pajak keliling itu yakni mobil milik Samsat, serta mobil layanan pajak milik Bapenda. Keduanya saling berjalan beriringan. "Warga akan dimudahkan saat akan membayar PBB atau membayar pajak kendaraan," sebut Fuji Astomi. </div><div><br></div><div>Hadirnya kedua mobil layanan keliling itu akan memudahkan warga. Apalagi Bapenda Kota Padang telah menetapkan waktu dan tempat "ngetem" kedua mobil layanan keliling. </div><div><br></div><div>"Seperti hari ini kita berada di Lapangan Apeksi Kantor Balai Kota dan memudahkan warga Koto Tangah dan ASN, besok mobil akan jalan ke kecamatan lain," jelas Fuji Astomi. </div><div><br></div><div>Rencananya, Kamis (9/4) ini, mobil layanan pajak keliling akan berada di RTH Imam Bonjol. Kemudian setelah itu berpindah ke kecamatan lain.  "Kita sudah berkoordinasi dengan setiap camat terkait lokasi mobil layanan pajak keliling di tempatkan," jelas Plt Kepala Bapenda. </div><div><br></div><div>Pelayanan pembayaran pajak di mobil layanan pajak keliling memang memudahkan. Setiap wajib pajak yang berurusan tidak perlu waktu lama. Hanya lebih kurang lima menit saja, pembayaran pajak selesai dilakukan. </div><div><br></div><div>"Semua itu kita lakukan untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak," sebut Fuji Astomi. </div><div><br></div><div>Mobil layanan pajak keliling akan mulai beroperasi pada pukul 08 30 WIB. Pelayanan dilakukan hingga sore hari, sekira pukul 16.00 WIB. </div><div><br></div><div>"Harapan kita dengan semakin dekatnya kita kepada masyarakat, tidak ada lagi masyarakat yang terlambat membayar pajak atau yang kena denda," katanya. </div><div><br></div><div>Fuji Astomi berharap, upaya yang dilakukannya akan semakin memudahkan warga. Termasuk optimalisasi percepatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang. (ch)</div>

Dua Mobil Layanan Pajak Keliling Dekati Warga Padang

PADANG -- Bayar pajak kini tak perlu susah payah datang ke kantor. Sebab, saat ini mobil layanan pajak keliling semakin dekat de...

Baca »

Wagub Sumbar Dorong Investasi Padat Karya, Target Rp13,3 Triliun di 2027

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgUROA8tb8FQVVZsnZrpjlmSCqd4W_HXjVxApqhJb4sdPdxG-KbNQ2sSngrKinvbZjkSXxnLtpg1llQ3gMU1LMyviwQG52RFmXpQp4-m2eZXkisxtBKLXJnaC5vGWrJdO9jjqEPZEc8xXOymMTZllq7sZSFNZze5gMqs7ORQf0zSGhSWmLej3jO8oLWlZw" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgUROA8tb8FQVVZsnZrpjlmSCqd4W_HXjVxApqhJb4sdPdxG-KbNQ2sSngrKinvbZjkSXxnLtpg1llQ3gMU1LMyviwQG52RFmXpQp4-m2eZXkisxtBKLXJnaC5vGWrJdO9jjqEPZEc8xXOymMTZllq7sZSFNZze5gMqs7ORQf0zSGhSWmLej3jO8oLWlZw" width="400" /> </a> </div><span style="font-size: x-small;">Vasko Ruseimy </span></div><div><br /></div><div>PADANG -- Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumbar dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui skema investasi padat karya yang berdampak langsung bagi masyarakat. Hal itu disampaikannya saat Musrenbang RKPD Provinsi Sumbar Tahun 2027 di Auditorium Gubernuran, Rabu (8/4).</div><div><br /></div><div>“Setiap investasi yang masuk ke Sumatera Barat harus memberikan efek nyata, tidak hanya membangun fisik, tetapi juga menyerap tenaga kerja secara masif dan memperkuat ekonomi masyarakat,” tegas Vasko.</div><div><br /></div><div>Menurutnya, strategi investasi Sumbar ke depan bertumpu pada empat pilar utama. Pertama, penguatan infrastruktur dan konektivitas, di antaranya pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru, Fly Over Sitinjau Lauik, serta peningkatan jalur Bukittinggi–Payakumbuh sebagai jalur perdagangan utama.</div><div><br /></div><div>Kedua, pengembangan sektor maritim melalui optimalisasi Pelabuhan Teluk Tapang sebagai simpul distribusi komoditas unggulan daerah. Ketiga, penguatan energi terbarukan melalui pengembangan potensi panas bumi di sejumlah titik strategis.</div><div><br /></div><div>Keempat, penguatan sektor pariwisata dan ketangguhan kawasan, termasuk pengembangan Kawasan Mandeh dan Kepulauan Mentawai sebagai destinasi unggulan berkelanjutan.</div><div><br /></div><div>“Ini bukan sekadar proyek, tetapi portofolio strategis yang akan menjadi pengungkit ekonomi Sumatera Barat dalam jangka panjang,” ujar Vasko.</div><div><br /></div><div>Ia juga menyoroti dua proyek prioritas yang menjadi fokus utama, yakni pengembangan geothermal dengan potensi hingga 165 MWe dan pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru sepanjang 255 kilometer.</div><div><br /></div><div>Selain itu, pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik melalui skema KPBU dinilai menjadi solusi strategis untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan keselamatan transportasi di jalur utama Sumbar.</div><div><br /></div><div>Dalam paparannya, Wagub Vasko juga menekankan bahwa keberhasilan investasi tidak hanya ditentukan oleh potensi daerah, tetapi juga oleh kepastian dan kemudahan yang diberikan pemerintah.</div><div><br /></div><div>“Investor itu tidak hanya mencari peluang, tetapi kepastian. Di sinilah peran kepala daerah sebagai CEO sangat menentukan, harus proaktif, solutif, dan hadir mendampingi,” jelasnya.</div><div><br /></div><div>Ia mengingatkan, daerah tidak boleh lagi bersikap pasif. Pemerintah kabupaten/kota didorong untuk menjemput peluang, memastikan kesiapan lahan, serta memberikan pendampingan berkelanjutan kepada investor.</div><div><br /></div><div>“Daerah yang ramah investasi adalah daerah yang bergerak cepat, responsif, dan mampu menyelesaikan persoalan di lapangan,” tegasnya lagi.</div><div><br /></div><div>Untuk itu, Pemprov Sumbar terus mendorong transformasi birokrasi menuju sistem yang modern, terintegrasi, dan berbasis digital melalui OSS, dengan perizinan yang cepat, transparan, dan bebas tumpang tindih regulasi.</div><div><br /></div><div>Vasko juga mengungkapkan bahwa tahun 2027 menjadi momentum penting sebagai titik balik pertumbuhan investasi di Sumatera Barat, dengan target mencapai Rp13,3 triliun.</div><div><br /></div><div>Target tersebut merupakan bagian dari tren peningkatan investasi yang diproyeksikan naik dari Rp11,9 triliun pada 2026 hingga mencapai Rp18,8 triliun pada 2030.</div><div><br /></div><div>“Arah kebijakan kita jelas, fokus pada hilirisasi pertanian, pariwisata unggulan, energi terbarukan, infrastruktur, serta penguatan UMKM dan industri lokal,” ujarnya.</div><div><br /></div><div>Di tengah berbagai tantangan seperti keterbatasan fiskal dan risiko bencana, Vasko menegaskan bahwa Sumbar memiliki peluang besar untuk bertransformasi. (adp/sb)</div>

Wagub Sumbar Dorong Investasi Padat Karya, Target Rp13,3 Triliun di 2027

Vasko Ruseimy  PADANG -- Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumbar dalam mendo...

Baca »

Diskominfo Provinsi Jambi Kunjungi Pemprov Sumbar

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjymt3TGMaDXaOpEDV9lyNT2gPLnHgYkhrZ3jbidu_XmHONt4MeWeXDvA9wyQq2IqUQf_hhHFN1Jz0osarheW1trLDLV5QD_sAIFSzSfURpk7RvV_HUnQgBkQM24Ikr8jgp3tQiwguWVa4Y7xn7dRSK-5Ss-f4zcp1KJac7H6uDy4UHiXQBRAqDi46EKEE" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjymt3TGMaDXaOpEDV9lyNT2gPLnHgYkhrZ3jbidu_XmHONt4MeWeXDvA9wyQq2IqUQf_hhHFN1Jz0osarheW1trLDLV5QD_sAIFSzSfURpk7RvV_HUnQgBkQM24Ikr8jgp3tQiwguWVa4Y7xn7dRSK-5Ss-f4zcp1KJac7H6uDy4UHiXQBRAqDi46EKEE" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG  -- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi bersama Diskominfo Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi serta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jambi melakukan kunjungan kerja ke Diskominfotik Provinsi Sumatera Barat, Selasa (8/4). Kunjungan dimaksudkan untuk pendalaman kebijakan pengelolaan dana hibah, khususnya bagi lembaga penyiaran.</div><div><br></div><div>Rombongan disambut oleh Sekretaris Diskominfotik Sumbar, Rahimi Siddik yang didampingi Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Junaidi.</div><div><br></div><div>Kunjungan ini secara spesifik menyoroti isu krusial terkait kepastian regulasi penambahan anggaran dana hibah pada APBD Perubahan, yang selama ini kerap menjadi pertanyaan di daerah. Pemerintah Provinsi Jambi menilai, dinamika kebutuhan lembaga penerima hibah seperti KPID seringkali berkembang di tengah tahun anggaran, sehingga membutuhkan ruang penyesuaian anggaran yang jelas secara hukum.</div><div><br></div><div>Rombongan yang dipimpin oleh Drs. Ariansyah, M.E tersebut menggali secara langsung praktik yang diterapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, termasuk landasan regulasi dan mekanisme teknis dalam mengakomodasi perubahan alokasi dana hibah.</div><div><br></div><div>“Kami ingin memastikan apakah penambahan anggaran hibah di APBD Perubahan itu diperbolehkan, dan jika diperbolehkan, bagaimana mekanisme serta batasan yang harus dipatuhi agar tidak menyalahi aturan,” ujar perwakilan Diskominfo Provinsi Jambi.</div><div><br></div><div>Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang IKP Diskominfotik Sumbar, Junaidi, menegaskan bahwa penambahan dana hibah pada APBD Perubahan pada prinsipnya dimungkinkan, sepanjang memenuhi ketentuan dalam regulasi pengelolaan keuangan daerah.</div><div><br></div><div>“Penambahan dapat dilakukan, namun harus memenuhi syarat tertentu, baik dari sisi kebutuhan, administrasi, maupun kemampuan fiskal daerah,” jelasnya.</div><div><br></div><div>Adapun sejumlah ketentuan utama yang harus dipenuhi yaitu hal tersebutdidasarkan pada kebutuhan riil dan bersifat mendesak namun tetap melewati proses validasi dan verifikasi, kemudian memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk penyesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.</div><div><br></div><div>Selain itu, dibahas pula pentingnya sinkronisasi antara perangkat daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta lembaga penerima hibah agar proses pengajuan hingga penetapan berjalan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan risiko hukum.</div><div><br></div><div>Sementara itu Ketua KPID Jambi, Al Haris, menyampaikan bahwa kejelasan ini sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan penyiaran yang kerap membutuhkan penyesuaian anggaran di tengah tahun.</div><div><br></div><div>“Kami berharap ada ruang kebijakan yang tetap akuntabel namun juga fleksibel untuk menjawab kebutuhan program di lapangan,” ujarnya.</div><div><br></div><div>Selain dana hibah KPID, diskusi juga mencakup pengelolaan hibah untuk organisasi seperti PWI serta pola kerja sama media yang telah Pemprop Sumbar lakukan.</div><div><br></div><div>Melalui kunjungan ini, Pemerintah Provinsi Jambi berharap memperoleh kepastian dalam merumuskan kebijakan penganggaran dana hibah, khususnya pada APBD Perubahan, sehingga tetap selaras dengan regulasi yang berlaku sekaligus responsif terhadap kebutuhan daerah dan kemampuan keuangan daerah. (kmf)</div>

Diskominfo Provinsi Jambi Kunjungi Pemprov Sumbar

PADANG  -- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi bersama Diskominfo Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi ser...

Baca »

Wawako Solok Hadiri Musrenbang RKPD Provinsi Sumbar Tahun 2027

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjWbGSneOPO6xS_R3Sg_5vdTj8r_Rm58GDChIcsVN_tjpUPAHW5LmrsZ2ZfQ19qG-YHTKa33z9SJ2aH9kBGeeXzO2Y-7z3mdGNRsS_J-tq4pKicvsg-rhm4YVIt7MRFoENO5YNkhl_CEcZ8C1wqA_1_okOCbOQiSRsYhLp4LIRFmX7hgVHwOuI90ZeWnaw" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjWbGSneOPO6xS_R3Sg_5vdTj8r_Rm58GDChIcsVN_tjpUPAHW5LmrsZ2ZfQ19qG-YHTKa33z9SJ2aH9kBGeeXzO2Y-7z3mdGNRsS_J-tq4pKicvsg-rhm4YVIt7MRFoENO5YNkhl_CEcZ8C1wqA_1_okOCbOQiSRsYhLp4LIRFmX7hgVHwOuI90ZeWnaw" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG -- Wakil Wali Kota Solok H. Suryadi Nurdal menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2027 yang digelar di Auditorium Gubernur Sumbar, Rabu (8/4). </div><div><br></div><div>Musrenbang tingkat provinsi</div><div>tersebut dibuka Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan dihadiri Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, unsur Forkopimda Sumbar, kepala daerah se-Sumatera Barat, organisasi perangkat daerah, serta tokoh masyarakat. </div><div><br></div><div>Turut mendampingi Wawako, Kepala Bapperida Kota Solok, Kepala Dinas PUPR Kota Solok, Kepala DPMPTSP Kota Solok, dan Kalaksa BPBD Kota Solok. (dkm)</div>

Wawako Solok Hadiri Musrenbang RKPD Provinsi Sumbar Tahun 2027

PADANG -- Wakil Wali Kota Solok H. Suryadi Nurdal menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemer...

Baca »