Hari Bhayangkara ke-80, Kapolda Sumbar: Tugas ke Depan Semakin Rumit dan Dinamis

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgRJzC_yBoAutXdfBXi8_D8qurjBu5GTVa2b3_I6rSEAU3bQlZYF7il-9Et_Rer0Uf697lfe8U3a-y-r2k7QQ9jQw5t1LdA8yss2LW5Oh09l3ckZbmIX13VnVPj8bTWURc9YBW4cF7BICbOoycSjNzuRqYevxgNFr1X2SxEazLaCsr5F09XcceaU72rgb4" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgRJzC_yBoAutXdfBXi8_D8qurjBu5GTVa2b3_I6rSEAU3bQlZYF7il-9Et_Rer0Uf697lfe8U3a-y-r2k7QQ9jQw5t1LdA8yss2LW5Oh09l3ckZbmIX13VnVPj8bTWURc9YBW4cF7BICbOoycSjNzuRqYevxgNFr1X2SxEazLaCsr5F09XcceaU72rgb4" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG -- Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat melaksanakan upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di lapangan Istana Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada Rabu (1/7). Peringatan tahun ini mengusung tema "Polri untuk Masyarakat", yang menegaskan kembali komitmen kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.</div><div><br></div><div>Dalam amanatnya, Kapolda Sumatera Barat Komjen Pol Gatot Tri Suryanta menyampaikan bahwa momentum Hari Bhayangkara merupakan waktu yang sangat penting bagi seluruh insan kepolisian untuk melakukan refleksi terhadap pelaksanaan tugas yang telah diemban.</div><div><br></div><div>"Peringatan ini menjadi pengingat bahwa setiap langkah dan kebijakan Polri harus senada serta berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Komjen Pol Gatot Tri Suryanta di hadapan para peserta upacara dan tamu undangan.</div><div><br></div><div>Komjen Pol Gatot mengakui bahwa tantangan tugas kepolisian ke depan akan semakin rumit dan dinamis. Mulai dari perkembangan teknologi informasi, maraknya kejahatan siber, peredaran gelap narkotika, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kejahatan transnasional, hingga potensi bencana alam dan dinamika sosial.</div><div><br></div><div>Untuk menghadapi hal tersebut, ia menegaskan bahwa Polri tidak dapat bekerja sendiri. Keberhasilan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) hanya dapat diwujudkan melalui sinergi yang solid dengan berbagai pihak.</div><div><br></div><div>"Kami menyadari tantangan tugas kepolisian semakin kompleks. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus beradaptasi dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan. Sinergi yang solid bersama TNI, pemerintah daerah, instansi vertikal, lembaga penegak hukum, akademisi, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, insan media, dan seluruh komponen bangsa adalah kunci utama," jelasnya.</div><div><br></div><div>Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Sumbar menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh elemen masyarakat yang selama ini telah menjadi mitra strategis Polri. Ucapan terima kasih juga dialamatkan kepada seluruh personel Polda Sumbar dan jajaran, serta pengurus Bhayangkari atas loyalitas dan dukungannya.</div><div><br></div><div>Di akhir sambutannya, Jenderal bintang tiga tersebut mengajak seluruh jajarannya untuk menjadikan momentum Hari Bhayangkara ke-80 ini sebagai pemacu semangat dalam memperbaiki diri dan menghindari segala bentuk penyimpangan.</div><div><br></div><div>"Mari kita bersama-sama memperkokoh semangat pengabdian, memperkuat sinergi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kami memohon doa, dukungan, kritik yang membangun, serta partisipasi aktif dari masyarakat Sumatera Barat. Dengan semangat kebersamaan, kami meyakini Polri akan senantiasa hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang profesional, modern, dan terpercaya. Salam presisi!" pungkas Komjen Pol Gatot Tri Suryanta. (*)</div>

Hari Bhayangkara ke-80, Kapolda Sumbar: Tugas ke Depan Semakin Rumit dan Dinamis

PADANG -- Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat melaksanakan upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di lapangan Istana Gub...

Baca »

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Ini Kata Kapolda Sumbar

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgbQLzIELLoG8QK48WA3q3AUC7EChLw_74PWKpYVjtfvFP7JuMalz1vQE01MG6KW_cftGuO52MZbYTWFQyAWwdYMlxWVLfgwGILRqXX3MsS5SilvUads1VDskHb7Wkt2eMWL9ahkvQS6dWWKq6wrwtcn1yKqsRkEI6oxM1eukfTyyDWfs7iQD0eJLr5uv0" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgbQLzIELLoG8QK48WA3q3AUC7EChLw_74PWKpYVjtfvFP7JuMalz1vQE01MG6KW_cftGuO52MZbYTWFQyAWwdYMlxWVLfgwGILRqXX3MsS5SilvUads1VDskHb7Wkt2eMWL9ahkvQS6dWWKq6wrwtcn1yKqsRkEI6oxM1eukfTyyDWfs7iQD0eJLr5uv0" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah bersama Wakil Gubernur, Vasko Ruseimy menghadiri upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Halaman Istana Gubernuran, Rabu (1/7). Gubernur Mahyeldi menilai momentum tersebut sebagai ajang memperkuat sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Polri dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan daerah.</div><div><br></div><div>Upacara tersebut berlangsung khidmat. Kapolda Sumbar Komjen Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen lainnya.</div><div><br></div><div>Usai upacara, Gubernur Mahyeldi menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia. Ia berharap Polri terus menjadi institusi yang semakin profesional, dipercaya masyarakat, serta senantiasa bersinergi dengan pemerintah daerah.</div><div><br></div><div>“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia. Semoga Polri terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan mendukung pembangunan demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Mahyeldi.</div><div><br></div><div>Sementara itu Kapolda Sumbar,  Komjen Pol. Gatot Tri Suryanta mengatakan Hari Bhayangkara merupakan momentum bagi seluruh insan Bhayangkara untuk mengenang sejarah pengabdian sekaligus melakukan refleksi terhadap pelaksanaan tugas yang telah diemban.</div><div><br></div><div>Menurutnya, tema “Polri untuk Masyarakat” menegaskan bahwa setiap kebijakan dan pelaksanaan tugas kepolisian harus berorientasi pada kepentingan masyarakat melalui perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum yang profesional, transparan, akuntabel, serta berkeadilan.</div><div><br></div><div>“Seluruh kebijakan dan langkah Polri harus selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama keberhasilan pelaksanaan tugas kepolisian,” kata Gatot.</div><div><br></div><div>Ia menegaskan, keberhasilan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tidak dapat diwujudkan oleh Polri sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi dengan TNI, pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, insan media, hingga seluruh elemen masyarakat.</div><div><br></div><div>Kapolda juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah provinsi, Forkopimda, pemerintah kabupaten dan kota, serta seluruh mitra strategis yang selama ini mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Sumbar.</div><div><br></div><div>Selain itu, Gatot mengapresiasi dedikasi seluruh personel Polda Sumbar beserta Bhayangkari yang terus memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas. Ia mengajak seluruh anggota Polri menjadikan Hari Bhayangkara sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga integritas, serta menghindari segala bentuk penyimpangan.</div><div><br></div><div>Di akhir sambutannya, Kapolda mengajak seluruh masyarakat Sumbar terus memperkuat kolaborasi dalam menjaga keamanan lingkungan serta memberikan dukungan dan kritik yang membangun agar Polri semakin profesional, modern, terpercaya, dan semakin dekat dengan masyarakat. (adp/sb)</div>

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Ini Kata Kapolda Sumbar

PADANG – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah bersama Wakil Gubernur, Vasko Ruseimy menghadiri upacara peringatan Hari ...

Baca »

RTRW 2026–2046 Disetujui, Acuan Pembangunan Solsel 20 Tahun ke Depan

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEixw2hJtgU4HVjbqcks17flbpnyHqYfvp1qWESp7zNZmFqa-xGiD_0cF5pyi1hEtrvFzWMchmlw2B-b22DU2KLe67ank2H1GvZ-SzO1uVIEnBGPCO5rEi5Q1wetVOQM_4lbL3EqoQG6maEfT_ignAwIyyOjiYchxLOlITyVsifga57YoPXwexiLm96Ko7w" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEixw2hJtgU4HVjbqcks17flbpnyHqYfvp1qWESp7zNZmFqa-xGiD_0cF5pyi1hEtrvFzWMchmlw2B-b22DU2KLe67ank2H1GvZ-SzO1uVIEnBGPCO5rEi5Q1wetVOQM_4lbL3EqoQG6maEfT_ignAwIyyOjiYchxLOlITyVsifga57YoPXwexiLm96Ko7w" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG ARO -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok Selatan bersama Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026–2046 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar pada Selasa (30/6).</div><div><br></div><div>Persetujuan tersebut menjadi tonggak penting dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Solok Selatan sebagai pedoman pembangunan daerah untuk 20 tahun ke depan.</div><div><br></div><div>Wakil Bupati Solok Selatan H. Yulian Efi menyampaikan bahwa proses penyusunan hingga penetapan Ranperda RTRW telah melalui tahapan yang panjang serta melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, kementerian terkait hingga para pemangku kepentingan lainnya.</div><div><br></div><div>Menurutnya, seluruh dinamika yang terjadi selama pembahasan merupakan bagian dari upaya menyempurnakan substansi Ranperda agar menghasilkan regulasi yang berkualitas, aplikatif, dan mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.</div><div><br></div><div>"Proses penetapan Ranperda RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026–2046 telah berlangsung cukup lama dan melibatkan banyak pihak. Alhamdulillah, setelah diterbitkannya Persetujuan Substansi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, hari ini Ranperda tersebut telah disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah," kata Yulian Efi.</div><div><br></div><div>Yulian menyebut penyusunan RTRW merupakan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dokumen tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, pemanfaatan dan pengendalian ruang, mewujudkan keterpaduan antar sektor, penetapan lokasi investasi, hingga penataan kawasan strategis kabupaten.</div><div><br></div><div>Sebelumnya, lanjut Yulian, Solok Selatan telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Tahun 2012–2032. Namun, seiring perkembangan pembangunan, perubahan kondisi wilayah, serta kebutuhan penyesuaian kebijakan nasional maupun daerah, diperlukan penyempurnaan terhadap dokumen tersebut sehingga disusunlah RTRW baru untuk periode 2026–2046.</div><div><br></div><div>Atas disetujuinya Ranperda tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan.</div><div><br></div><div>Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan Martias mengatakan pembahasan Ranperda telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, tahapan penyusunan RTRW Kabupaten telah mencapai penerbitan Persetujuan Substansi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.</div><div><br></div><div>Ranperda yang telah disetujui bersama DPRD dan Bupati ini, selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah.</div><div><br></div><div>Dengan disetujuinya Ranperda RTRW Tahun 2026–2046, Kabupaten Solok Selatan kini memiliki arah penataan ruang yang lebih adaptif terhadap perkembangan wilayah, sekaligus menjadi landasan dalam mewujudkan pembangunan yang terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (dko/sls)</div>

RTRW 2026–2046 Disetujui, Acuan Pembangunan Solsel 20 Tahun ke Depan

PADANG ARO -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok Selatan bersama Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menyetuju...

Baca »

Gubernur Pastikan SPMB di Sumbar Transparan, Objektif, Bebas Intervensi

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi9SLOXWOks54BQYFqs8SMrNszHWn-KVR1PNVjb5Oqe331DNyvEFyJPPaKdTJ81U-xI81P4BgBYpoKGcfnL3dB_25zGdn9VLWH5H3FjxTXQLYosx0jg0Bio8eJ3Hhyr-cYGxMIQfpxqsaYrl8uumg33TZnxnfW538VN1LukgEjxlpVPKLZ7vkgIWl8-ZgY" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi9SLOXWOks54BQYFqs8SMrNszHWn-KVR1PNVjb5Oqe331DNyvEFyJPPaKdTJ81U-xI81P4BgBYpoKGcfnL3dB_25zGdn9VLWH5H3FjxTXQLYosx0jg0Bio8eJ3Hhyr-cYGxMIQfpxqsaYrl8uumg33TZnxnfW538VN1LukgEjxlpVPKLZ7vkgIWl8-ZgY" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>BUKITTINGGI -- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Sumbar berlangsung transparan, objektif, dan bebas dari intervensi. Hal itu ditegaskannya saat meninjau proses SPMB di SMA Negeri 1 Bukittinggi, Selasa (30/6).</div><div><br></div><div>Pada kesempatan itu, Mahyeldi melihat langsung proses verifikasi berkas pendaftaran jalur prestasi, baik akademik maupun nonakademik. Ia menegaskan seluruh tahapan seleksi dilakukan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dan diumumkan kepada masyarakat.</div><div><br></div><div>Gubernur mengimbau calon peserta didik dan orang tua memastikan seluruh dokumen persyaratan telah lengkap. Menurutnya, setelah jalur prestasi selesai, proses penerimaan akan dilanjutkan melalui jalur domisili sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing sekolah.</div><div><br></div><div>Untuk SMA Negeri 1 Bukittinggi, wilayah domisilinya meliputi Kelurahan Pakan Kurai, Campago Ipuh, Aua Tajungkang Tangah Sawah (ATTS), dan Tarok Dipo, sedangkan pembagian wilayah sekolah lainnya mengikuti ketentuan domisili yang telah ditetapkan.</div><div><br></div><div>Mahyeldi menegaskan seluruh proses seleksi dilakukan melalui sistem yang terkomputerisasi sehingga hasil pemeringkatan berlangsung secara objektif dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun. Pemprov Sumbar, katanya, berkomitmen menjaga integritas pelaksanaan SPMB agar setiap peserta memperoleh kesempatan yang sama.</div><div><br></div><div>Sebagai bukti penerapan sistem yang adil, Mahyeldi mengungkapkan bahwa anak kandungnya sendiri tidak diterima di sekolah negeri yang dituju karena tidak memenuhi standar seleksi berdasarkan sistem. Hal serupa juga dialami anak Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar yang akhirnya memilih melanjutkan pendidikan di pondok pesantren. (adp/sb)</div>

Gubernur Pastikan SPMB di Sumbar Transparan, Objektif, Bebas Intervensi

BUKITTINGGI -- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Aj...

Baca »

Pemprov Sumbar Perkuat Keamanan Website OPD, 39 Situs Beralih ke Sistem Terpusat

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhagiukcHi_ds_P4_cUEskEhDDCkQOUg0SH3HjKSXyFjWW87h81SYeOEo6Y7FnYEQq4-sq9Wr9Kh7vxwpz4867dBHf7BGZ1IwP6o9L6JUFEXxSzjRxKjueNFvr9SFUbcfmgt6lNgSWRUb-t1fc1TQu4vL7VGXus7K8xHZCLfhewnR9MfVJgoGBl8xqnNeI" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhagiukcHi_ds_P4_cUEskEhDDCkQOUg0SH3HjKSXyFjWW87h81SYeOEo6Y7FnYEQq4-sq9Wr9Kh7vxwpz4867dBHf7BGZ1IwP6o9L6JUFEXxSzjRxKjueNFvr9SFUbcfmgt6lNgSWRUb-t1fc1TQu4vL7VGXus7K8xHZCLfhewnR9MfVJgoGBl8xqnNeI" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat transformasi digital melalui peningkatan keamanan dan tata kelola website perangkat daerah. Upaya tersebut diwujudkan dengan migrasi 39 website perangkat daerah ke sistem baru yang terpusat, sekaligus disertai Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Serah Terima Website Perangkat Daerah di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (30/6).</div><div><br></div><div>Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Sumbar, Rudy Rinaldy, mengatakan website pemerintah tidak hanya sebatas media publikasi, melainkan wajah digital pemerintah yang mencerminkan keterbukaan informasi, profesionalisme aparatur, serta komitmen menghadirkan pelayanan informasi yang cepat, akurat, dan transparan kepada masyarakat.</div><div><br></div><div>"Website perangkat daerah merupakan wajah digital pemerintah. Informasi yang disajikan tidak lagi sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi menjadi strategi komunikasi untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memperkuat citra positif pemerintah daerah," ungkapnya. </div><div><br></div><div>Menurut Rudy, migrasi website dilakukan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan keamanan sistem di tengah semakin masifnya ancaman siber, mulai dari penyusupan malware hingga penyalahgunaan website oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan sistem yang terpusat, pengelolaan website diharapkan menjadi lebih aman, efisien, dan mudah dikembangkan.</div><div><br></div><div>"Saat ini seluruh website perangkat daerah yang dibangun Diskominfotik, sebanyak 39 website, telah selesai dimigrasikan ke teknologi baru yang tersentralisasi. Selanjutnya, diperlukan sinergi seluruh perangkat daerah untuk melengkapi dan memperbarui data agar masyarakat memperoleh informasi yang tepat, aktual, dan dapat dipercaya," lanjut Rudy. </div><div><br></div><div>Sementara itu, Kepala Bidang Aplikasi Informatika Diskominfotik Sumbar, Teddi Rafdianto, menyebut keberhasilan transformasi website pemerintah tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga kemampuan sumber daya manusia dalam mengelolanya secara berkelanjutan. Menurutnya, penguatan kapasitas pengelola website menjadi bagian penting agar informasi publik dapat tersaji secara optimal.</div><div><br></div><div>"Website yang telah dimigrasikan perlu didukung dengan pengelolaan yang baik. Karena itu, melalui bimbingan teknis ini kami mendorong setiap perangkat daerah mampu mengoptimalkan website, baik dari sisi konten maupun tata kelola, sehingga informasi yang diterima masyarakat selalu akurat, aktual, dan dapat dipercaya," kata Teddi. </div><div><br></div><div>Bimbingan teknis tersebut diikuti pejabat dan operator pengelola website dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumbar. Materi yang diberikan mencakup pengelolaan konten, tata kelola website, standar keamanan informasi, keterpaduan data, hingga keseragaman tampilan sebagai bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). </div><div><br></div><div>Melalui pembaruan teknologi yang didukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Pemprov Sumbar terus memperkuat ekosistem pemerintahan digital yang aman, terintegrasi, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Website perangkat daerah diharapkan tidak hanya menjadi pusat informasi resmi pemerintah, tetapi juga mampu menghadirkan layanan informasi publik yang semakin cepat, transparan, dan terpercaya bagi masyarakat. (kmf)</div>

Pemprov Sumbar Perkuat Keamanan Website OPD, 39 Situs Beralih ke Sistem Terpusat

PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat transformasi digital melalui peningkatan keamanan dan tata kelola ...

Baca »

Mulai 1 Juli 2026 Pemkab Solsel Terapkan WFH, Kecuali OPD Ini!

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEioV_905dP53ESWUTnSLXChj5GIyctDowhCicyQD2WPGoORVzx0j_4icev7HHbxGfPtEaWvMBn_yGFvXujk7buUAgszn9szFazGjOI3liOSAbU64BlGClZGYQuLO0wVjfoGotlobOb2oEzYgqD-3xTzlwIq4PEYonmU3F7CDu1ZrkYR4GbNjKQ-Rk9-H7E" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEioV_905dP53ESWUTnSLXChj5GIyctDowhCicyQD2WPGoORVzx0j_4icev7HHbxGfPtEaWvMBn_yGFvXujk7buUAgszn9szFazGjOI3liOSAbU64BlGClZGYQuLO0wVjfoGotlobOb2oEzYgqD-3xTzlwIq4PEYonmU3F7CDu1ZrkYR4GbNjKQ-Rk9-H7E" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG ARO -- Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mulai menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai 1 Juli 2026. Meski begitu, tak semua organisasi perangkat daerah (OPD) akan mengikuti kebijakan ini, seluruh OPD bidang pelayanan akan tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.</div><div><br></div><div>Kebijakan WFH ini ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Bupati Solok Selatan nomor 800/68/VI/BKPSDM-2026 Tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026.</div><div><br></div><div>Kebijakan ini juga sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/33491SJ tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah tanggal 31 Maret 2026.</div><div><br></div><div>Dalam edaran tersebut disampaikan empat poin penting dilaksanakannya WFH, yakni transformasi budaya kerja ASN yang efektif dan efisien serta kontinuitas layanan dengan menjamin layanan pemerintahan tetap berjalan tanpa gangguan.</div><div><br></div><div>Kemudian efisiensi sumber daya dengan mengurangi konsumsi BBM, listrik, air, dan biaya operasional kantor. Terakhir kinerja berbasis output dengan mendorong budaya kerja terukut berdasarkan hasil, bukan sekedar aspek kehadiran.</div><div><br></div><div>Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Irwandi Osmaidi mengatakan jadwal WFH setiap OPD ini dibagi dalam empat hari kerja, Selasa hingga Kamis. WFH dikecualikan terhadap 16 instansi dan pejabat.</div><div><br></div><div>"WFH ini berlaku bagi seluruh ASN di Kabupaten Solok Selatan, namun terdapat beberapa pengecualian seperti Kepala OPD, Eselon III, beberapa OPD pelayanan, hingga cleaning service," kata Irwandi, Selasa (30/6).</div><div><br></div><div>Beberapa perangkat daerah yang dikecualikan seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); Satpol PP dan Pemadam Kebakaran; dan Bidang Perhubungan, Bidang Pengelolaan Limbah B3 Pengedalian Pencemaran dan Petugas Kebersihan pada Dinas Perkim LH dan Perhubungan.</div><div><br></div><div>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) juga menjadi OPD yang dikecualikan selama WFH.</div><div><br></div><div>Bidang pelayanan lainnya seperti RSUD Solok Selatan dan RSUD Batang Sangir, serta Puskesmas juga menjadi pengecualian dalam pelaksanaan WFH ini. Begitu juga dengan guru-guru di berbagai satuan pendidikan.</div><div><br></div><div>Selama pelaksanaan WFH, ASN tidak diperkenankan meninggalkan Kabupaten Solok Selatan dan wajib melakukan absensi seperti biasanya di lokasi kediaman masing-masing. Pengisian kinerja harian juga harus dilakukan saat WFH.</div><div><br></div><div>Selain itu, meski bekerja dari rumah, ASN harus selalu siap sedia jika dipanggil untuk bekerja di kantor apabila ada keperluan mendesak.</div><div><br></div><div>Irwandi mengatakan, pelaksanaan WFH ini nantinya akan dievaluasi secara berkala dan akan dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat setiap bulannya. (dko/sls)</div>

Mulai 1 Juli 2026 Pemkab Solsel Terapkan WFH, Kecuali OPD Ini!

PADANG ARO -- Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mulai menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) kepada Apara...

Baca »

Bupati dan Ketua TP PKK Tanah Datar Motivasi Remaja Wujudkan Generasi Berkualitas

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEggsE1gKqMq_PGy09FdUJLHigI7WL_WH9-dA9B_dbocRE4z8BqtyHyBGoqZUoxZGQsCaIeCx81s2lQQOwrQiO7orCulexlqOxHwWH79G1ZD3s9LAmJ_PclBHwwFV8tCMeb7DjZskMzN760x2WIe0OxbbEk_WtjRXuI6BupJkk_uGNR11SxDD39eSZF1dMw" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEggsE1gKqMq_PGy09FdUJLHigI7WL_WH9-dA9B_dbocRE4z8BqtyHyBGoqZUoxZGQsCaIeCx81s2lQQOwrQiO7orCulexlqOxHwWH79G1ZD3s9LAmJ_PclBHwwFV8tCMeb7DjZskMzN760x2WIe0OxbbEk_WtjRXuI6BupJkk_uGNR11SxDD39eSZF1dMw" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>BATUSANGKAR -- Sebanyak 30 finalis Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Tanah Datar mengikuti gala dinner bersama Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM selaku Ayah GenRe dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Datar Ny. Lise Eka Putra selaku Bunda GenRe di Gedung Indo Jolito Batusangkar, Senin (29/6).</div><div><br></div><div>Dalam suasana penuh keakraban, Bupati Eka Putra memberikan motivasi sekaligus mengapresiasi penyelenggaraan Apresiasi Duta GenRe Tahun 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi wadah untuk membentuk generasi muda yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap menjadi penerus pembangunan bangsa.</div><div><br></div><div>"Kami berharap melalui kegiatan ini lahir generasi muda yang memiliki perencanaan hidup yang matang, mampu membangun keluarga yang berkualitas, serta mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berpegang teguh pada nilai-nilai kehidupan," ujarnya.</div><div><br></div><div>Bupati menambahkan, melalui Program GenRe diharapkan pemahaman dan kesadaran remaja semakin meningkat tentang pentingnya merencanakan masa depan sejak dini. Remaja juga diharapkan mampu menghindari pernikahan usia dini, penyalahgunaan narkoba, perilaku seksual berisiko, serta menerapkan pola hidup sehat dan terus mengembangkan potensi diri.</div><div><br></div><div>Sementara itu, Bunda GenRe Ny. Lise Eka Putra mengatakan, Program GenRe bertujuan membentuk generasi yang berkarakter, sehat, berdaya saing, dan bertanggung jawab melalui edukasi, pendampingan teman sebaya, serta kampanye positif di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat.</div><div><br></div><div>"Duta GenRe bukan hanya menjadi simbol atau ikon, tetapi juga harus mampu menjadi agent of change, motivator, dan edukator bagi sesama remaja dalam mewujudkan Generasi Berencana yang sehat, cerdas, dan berprestasi," ungkapnya.</div><div><br></div><div>Menurut Ny. Lise, target akhir Program GenRe adalah terwujudnya generasi muda yang mampu mengambil keputusan secara bijaksana, memiliki perencanaan pendidikan, karier, dan kehidupan berkeluarga yang matang, sehingga mampu melahirkan generasi berkualitas yang berkontribusi bagi pembangunan daerah dan bangsa.</div><div><br></div><div>Pada kesempatan itu, Ny. Lise juga mengajak para remaja, khususnya remaja putri, untuk rutin mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD). Ia menjelaskan bahwa remaja putri berisiko mengalami anemia akibat kehilangan darah saat menstruasi, sehingga kebutuhan zat besi perlu dipenuhi melalui konsumsi TTD secara teratur sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan dan mempersiapkan generasi yang lebih sehat di masa depan. (pkp/td)</div>

Bupati dan Ketua TP PKK Tanah Datar Motivasi Remaja Wujudkan Generasi Berkualitas

BATUSANGKAR -- Sebanyak 30 finalis Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Tanah Datar mengikuti gala dinner bersama Bupati Ta...

Baca »

Wawako Padang Belajar Tata Kelola Perparkiran ke Bandung

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg-rRPFDZnSf0h43724ceV4OuzPvRWksKFnX9ztR3XEjmBZEYB6QykYBIVBYbKHdAzhcVacdVoob2-uuDys0If74bAKshSSPipFxfSiM-O3CLLyF296fQVvG7lSgMlizxuRKrupVaoO4aPpyoyjdE6eH0fx-S_E-fBWS1tF_W1Z9jFqPE0warWOPdrEzIg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg-rRPFDZnSf0h43724ceV4OuzPvRWksKFnX9ztR3XEjmBZEYB6QykYBIVBYbKHdAzhcVacdVoob2-uuDys0If74bAKshSSPipFxfSiM-O3CLLyF296fQVvG7lSgMlizxuRKrupVaoO4aPpyoyjdE6eH0fx-S_E-fBWS1tF_W1Z9jFqPE0warWOPdrEzIg" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG -- Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir melakukan studi komparatif ke Kota Bandung, Jawa Barat. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mempelajari tata kelola perparkiran yang lebih modern.</div><div><br></div><div>Wawako dan sejumlah pejabat disambut Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan di Pendopo Kota Bandung, Senin (9/6). Suasana akrab tergambar pada pertemuan tersebut.</div><div><br></div><div>Melalui kunjungan dimaksud, Pemko Padang mempelajari implementasi, mekanisme pengawasan, serta pola kerja sama dalam pengelolaan parkir digital yang telah diterapkan di Kota Bandung. Dengan demikian, nantinya juga bisa diterapkan di Kota Padang dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).</div><div><br></div><div>Tak hanya itu, dari studi komparatif dimaksud bisa mengubah tata perparkiran sekaligus nemperindah Kota Padang. Sebab, saat ini banyak parkir, terutama di pinggir jalan umum yang merusak pemandangan serta sekaligus mengakibatkankemacetan.</div><div><br></div><div>Karena itu, Pemko Padang ingin menghadirkan layanan parkir pinggir jalan umum yang lebih tertib, transparan, aman, nyaman, dan bebas pungutan liar. (dkf)</div>

Wawako Padang Belajar Tata Kelola Perparkiran ke Bandung

PADANG -- Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir melakukan studi komparatif ke Kota Bandung, Jawa Barat. Kunjungan tersebut dimaks...

Baca »

Bupati Solok Selatan Temui Mensos, Ini yang Dibahas!

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhlr0PenNl_8XipszjrmVlBOVWs8C9H7H5ex1cuOPYnNfYQVISbB7zMzfJ_HUT77F2jb2-5AaB1Kq0GPo-7tH0tqbdjSvV_Nefxey4qBIM57PoRN7OkgAgD1sSFJ8c161GvOBXazTH-nGqYnzLLh5RYYokHg5QtTWKSOIseqw5paaIsIDlI5mUTfIPFbC8" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhlr0PenNl_8XipszjrmVlBOVWs8C9H7H5ex1cuOPYnNfYQVISbB7zMzfJ_HUT77F2jb2-5AaB1Kq0GPo-7tH0tqbdjSvV_Nefxey4qBIM57PoRN7OkgAgD1sSFJ8c161GvOBXazTH-nGqYnzLLh5RYYokHg5QtTWKSOIseqw5paaIsIDlI5mUTfIPFbC8" width="400" /> </a> </div><span style="font-size: x-small;">Khairunas</span> </div><div><br /></div><div>PADANG ARO -- Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terus mengupayakan pembangunan Sekolah Rakyat di daersh itu, agar masyarakat mendapatkan pemerataan pendidikan yang berkeadilan. Segala kelengkapan sudah disiapkan, tinggal menunggu keputusan dari Kementerian Sosial terkait dengan jadwal pembangunan.</div><div><br /></div><div>Hal ini disampaikan Bupati Solok Selatan H. Khairunas saat melakukan audiensi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. "Alhamdulillah, seluruh persyaratan yang diminta telah kita siapkan. Lahan seluas lebih kurang 11 hektare telah tersedia dan siap dihibahkan, dokumen pendukung telah diselesaikan, proses pembersihan lahan sedang berjalan, serta pendataan calon siswa terus kita lakukan. Karena itu, kita mendorong dan berharap kepada Kementerian Sosial agar Solok Selatan dapat segera memperoleh realisasi pembangunan Sekolah Rakyat," kata Khairunas dalam pertemuan tersebut di Jakarta, Senin (29/6).</div><div><br /></div><div>Saat ini Pemkab Solsel telah menyiapkan lahan seluas 11,28 hektare yang berlokasi di Golden Arm, Kecamatan Sangir untuk membangun sekolah tersebut. Bahkan saat ini telah dilakukan pembersihan dan penyiapan lahan (land clearing) agar lokasi tersebut dipastikan bisa untuk dibangun.</div><div><br /></div><div>Bersamaan dengan itu, akses air bersih juga disiapkan agar sekolah yang juga akan memiliki kawasan tinggal bagi siswa ini layak untuk ditinggali.</div><div><br /></div><div>Disamping itu, proses pendataan calon siswa yang akan menempuh pendidikan juga dilakukan. Mengingat untuk menjadi siswa di Sekolah Rakyat ini berasal dari keluarga miskin atau miskin ekstrem yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).</div><div><br /></div><div>Dengan persiapan yang sudah bisa dikatakan matang, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengharapkan Kementerian Sosial segera merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat. "Besar harapan kami kiranya Kementerian Sosial dapat memberikan dukungan dan mempercepat proses pembangunan, sehingga manfaat program ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat kami," tutupnya. (dko/sls)</div>

Bupati Solok Selatan Temui Mensos, Ini yang Dibahas!

Khairunas   PADANG ARO -- Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terus mengupayakan pembangunan Sekolah Rakyat di daersh itu, agar m...

Baca »

Harumkan Ranah Minang, Karya Putra Padang Terpilih Jadi Logo HUT ke-81 RI

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEigol40nEiDB32SQfU1KgK1UPxSZiQwCaziCBcsD7kHOLmoQSqALKI0Qu2EzgFVzGbh8t136vSqRJSYPgb0c8okS4nWETDUuSPhoChalJjgylJnJ1aGEZOzU14M8tPKyTKJPD-B5n6WNiFwzdGse5UNPdZo5mSdmx-LbHVeo-89neUlAF3mR6iZqrtSmds" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEigol40nEiDB32SQfU1KgK1UPxSZiQwCaziCBcsD7kHOLmoQSqALKI0Qu2EzgFVzGbh8t136vSqRJSYPgb0c8okS4nWETDUuSPhoChalJjgylJnJ1aGEZOzU14M8tPKyTKJPD-B5n6WNiFwzdGse5UNPdZo5mSdmx-LbHVeo-89neUlAF3mR6iZqrtSmds" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>JAKARTA -- Ranah Minang kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Desainer muda asal Kota Padang, Fajar Novario, resmi menjadi pemenang Sayembara Logo Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Karyanya akan digunakan sebagai logo resmi HUT RI 2026 dan dipasang di seluruh Indonesia selama rangkaian peringatan kemerdekaan.</div><div><br></div><div>Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengumumkan langsung pemenang sayembara tersebut dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6).</div><div><br></div><div>Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensetneg) Juri Ardiantoro mengatakan karya Fajar Novario berhasil meraih suara terbanyak dalam jajak pendapat nasional yang untuk pertama kalinya melibatkan masyarakat secara langsung dalam pemilihan logo HUT RI.</div><div><br></div><div>"Pada akhirnya masyarakat telah menentukan pilihan dari polling yang sudah dilakukan, bahwa logo atau karya nomor dua, yakni karya Saudara Fajar Novario dari Aman Design Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak," kata Juri.</div><div><br></div><div>Menurut Juri, logo karya Fajar memperoleh 44,73 persen suara dari total 68.569 pemilih yang berpartisipasi dalam polling nasional.</div><div><br></div><div>"Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026," ujarnya.</div><div><br></div><div>Fajar Novario yang bernaung di bawah Karsa Visual Merdeka menghadirkan desain dengan konsep turunan Kolektif, Sinergi, dan Bertumbuh. Secara visual, logo tersebut mengangkat eksplorasi berbagai motif tradisional Nusantara yang dipadukan menjadi identitas nasional.</div><div><br></div><div>Juri menjelaskan, filosofi logo menggambarkan persatuan dalam keberagaman.</div><div><br></div><div>"Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi fondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur," katanya.</div><div><br></div><div>Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membuka partisipasi publik dalam pemilihan logo HUT RI ke-81. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, masyarakat diberi kesempatan memilih langsung desain logo resmi melalui mekanisme polling nasional yang diselenggarakan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), dan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI).</div><div><br></div><div>Sayembara tersebut diikuti 124 desainer grafis profesional dari berbagai daerah di Indonesia. Setelah melalui proses kurasi bersama Asosiasi Desainer Grafis Indonesia (ADGI), terpilih lima finalis terbaik, yakni David Wirawan dari Surakarta, Fajar Novario dari Padang, Kanda Putra dari Denpasar, Riskiawan dari Malang, dan Tiffany Djohan dari Batam.</div><div><br></div><div>Pemerintah menetapkan tema resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, yakni "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur." Logo karya Fajar menjadi representasi visual dari tema tersebut.</div><div><br></div><div>Juri juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pemilihan logo, serta kepada Kementerian Ekonomi Kreatif dan ADGI yang mendampingi proses sayembara sejak awal.</div><div><br></div><div>"Kami juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan serta terima kasih kepada Pak Menteri Ekonomi Kreatif dan seluruh jajarannya, serta Asosiasi Desain Grafis Indonesia (ADGI) yang telah memfasilitasi penyelenggaraan sayembara desain logo sejak awal," ujarnya.</div><div><br></div><div>Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat, panitia HUT RI ke-81 juga menyiapkan hadiah bagi 300 peserta polling. Sebanyak 100 orang memperoleh undangan mengikuti Upacara Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka, 100 orang menerima suvenir resmi HUT RI ke-81, dan 100 orang lainnya mendapatkan bantuan pendidikan senilai Rp8,1 juta per orang.</div><div><br></div><div>"Bantuan pendidikan sebesar Rp8,1 juta diberikan kepada 100 orang yang beruntung. Angka 8,1 juta menunjukkan peringatan HUT ke-81," kata Juri.</div><div><br></div><div>Keberhasilan Fajar Novario menjadi kebanggaan tersendiri bagi Sumatera Barat. Karya anak muda asal Padang itu kini akan menjadi simbol resmi peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan menghiasi berbagai kegiatan serta atribut resmi perayaan kemerdekaan di seluruh Indonesia. (*)</div>

Harumkan Ranah Minang, Karya Putra Padang Terpilih Jadi Logo HUT ke-81 RI

JAKARTA -- Ranah Minang kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Desainer muda asal Kota Padang, Fajar Novario, resmi me...

Baca »