 |
| Syefdinon |
PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih menemukan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah ini, menunggak pajak kendaraan bermotor. Terkait hal ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) segera memetakan keberadaan ASN tersebut.
Pemetaan dilakukan mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga ASN kabupaten dan kota. Langkah itu sebagai salah satu upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar, Syefdinon, mengatakan, berdasarkan data 2024 jumlah ASN yang tidak taat membayar pajak kendaraan di Sumbar terbilang cukup tinggi.
"Data terakhir, ada ribuan ASN yang tidak taat membayar pajak kendaraan. Padahal, tunjangan kinerja yang diberikan daerah setiap bulan berasal dari PAD yang sebagian besar disumbangkan oleh pajak kendaraan," katanya, kemarin.
Syefdinon menyebut, hasil pemetaan per OPD yang dilakukan itu nanti akan disampaikan pada masing-masing kepala OPD dan dilaporkan kepada gubernur.
"Ya, nanti akan diketahui berapa ASN di masing-masing OPD yang tidak taat membayar pajak kendaraan lengkap dengan nama dan jabatannya," ujarnya.
Hal itu nanti bisa ditindaklanjuti oleh kepala OPD untuk mengarahkan agar ASN bersangkutan membayar tunggakan pajak kendaraannya.
Menurut Syefdinon, upaya yang dilakukan itu semata-mata untuk meningkatkan pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk pembayaran tunjangan dan menjalankan berbagai program daerah, termasuk pembangunan infrastruktur.
"Kita berharap ASN bisa menjadi contoh bagi masyarakat sehingga penerimaan daerah dari sektor pajak bisa dimaksimalkan," katanya.
Ia menyebut, sebelum melaksanakan kebijakan itu, pihaknya telah terlebih dahulu menerapkannya di lingkungan Bapenda Sumbar.
"Kita sudah terapkan di Bapenda Sumbar. Dan itu terbukti tidak terlalu sulit. Saat ini, semua ASN Bapenda, tidak satupun yang menunggak pajak kendaraan," ujarnya.
Sebelumnya, untuk mengejar target ini, Bapenda sudah menyurati langsung wajib pajak ke rumahnya masig-masing, termasuk ASN. Hanya saja, hasilnya belum maksimal. Untuk itu, tahun ini akan dilakukan kembali serta berkoordinasi dengan kepala OPD dan kepala daerah masing-masing. (ys/sgl)
