PADANG -- Mengoptimalkan penanganan berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat, DPRD Sumbar menyatakan akan mengefektifkan kolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar.
Hal tersebut menjadi salah satu poin pembahasan saat pertemuan silaturahmi pimpinan DPRD Sumbar bersama ketua MUI Sumbar, Gusrizal Gazahar, Rabu (17/10) di kantor MUI Sumbar.
Saat pertemuan itu, Ketua MUI Sumbar, Gusrizal Gazahar menyampaikan harapan agar ke depan kerja sama antara pemerintah daerah dan MUI bisa lebih dioptimalkan. Ia juga mengatakan MUI selalu bersedia untuk menyokong kinerja pemerintah demi kepentingan masyarakat.
"Banyak persoalan sosial yang harus ditindaklanjuti secara bersama-sama, salah satunya terkait angka LGBT yang cukup tinggi di provinsi ini" ujarnya.
Selain itu, Gusrizal juga menyampaikan tentang MUI yang sudah dua tahun tidak mendapatkan alokasi anggaran APBD Sumbar untuk bantuan biaya operasional. Selain itu pemerintah daerah yang sudah tidak lagi melibatkan MUI pada rapat-rapat resmi dengan kepada dinas lainnya. Sementara di lain sisi persoalan-persoalan sosial terus terjadi ditengah masyarakat.
Untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat, hukum adat perlu kembali diberlakukan. Salah satunya, hukum adat untuk hukuman kepada pelaku penyuka sesama jenis dan pelaku perzinaan.
"Hukuman adat seperti ini bisa membuat jera," katanya.
Ia juga menyampaikan, beberapa waktu lalu, MUI Sumbar mengadakan rapat koordinasi wilayah (Rakorwil). Salah satu hasil rapat itu yakni berupa sejumlah rekomendasi, diantaranya pertama, ulama harusnya mendapatkan hak untuk menguji pemahaman filosofi adat basandi syarak-Ssyarak basandi kitabullah (ABS-SBK) pemimpin daerah.
Kedua, MUI berupaya menjaga masjid sebagai simbol warga Sumbar dan harus ada panduan penggunaan masjid raya Sumbar.
Ketiga, koordinasi pemerintah daerah harus optimal dengan MUI yakni pertemuan harusnya dibuat berkala bukan hanya insidentil.
Sementara itu Ketua DPRD Sumbar Muhidi mengungkapkan, DPRD Sumbar akan mengawal dana untuk biaya operasional MUI dalam pembahasan komposisi APBD 2025 yang akan segera dilaksanakan.
DPRD Sumbar juga siap berkolaborasi dengan MUI Sumbar untuk kepentingan yang lebih luas.
"Berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat harus ditindaklanjuti bersama-sama," katanya.
Muhidi menjelaskan, kunjungan ke MUI Sumbar merupakan agenda silaturahmi untuk meningkatkan sinergitas antar lembaga yang ada di Sumbar untuk mengawali masa jabatan periode 2024-2029.
"Optimalisasi pembangunan daerah dari segala sektor harus merangkul seluruh unsur," katanya. (t2)
