PADANG - Jumlah penduduk miskin di Kota Padang pada 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapppeda) setempat mencatat bahwa pada 2024 persentase penduduk miskin 4,06 persen (41,40 ribu jiwa), angka ini menurun 0,11 persen jika dibandingkan dengan keadaan tahun lalu dimana persentase penduduk miskin di angka 4,17 persen (41,97 ribu jiwa).
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Yosefriawan menyebut bahwa dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak untuk terus menurunkan angka kemiskinan di Ibu Kota Provinsi Sumbar tersebut.
"Rakor TKPK ini sangat penting untuk dilakukan agar secara bersama- sama kita dapat membicarakan program pembangunan secara khusus untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Padang," katanya pada saat membuka rapat Tim Koordiansi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang di Ruang Bagindo Aziz Chan, Kamis (17/10).
Ia menambahkan dari tahun 2022 ke tahun 2023 kemiskinan ekstrem Kota Padang menurun dari 0,64 persen tahun 2022 menjadi 0,15 persen tahun 2023 atau turun sebesar 0,49 persen atau sebanyak 4.850 jiwa sudah keluar dari kemiskinan ekstrem.
"Sebagaimana kita ketahui bersama, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Padang mendukung misi ketiga dari RPJMD Kota Padang 2019- 2024 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang inklusif," sebutnya.
Ia menjelaskan pada tahun 2024 angka kemiskinan Kota Padang 4,06 persen (kondisi maret 2024) turun dari angka sebelumnya 4,17 persen di tahun 2023. angka ini sudah melebihi dari yang ditargetkan RPJMD yaitu 4,10 persen ditahun 2024.
"Pemko Padang melakukan beberapa strategi untuk penanggulangan kemiskinan di antaranya mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan sosial dan layanan kesehatan; kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan dan pelatihan kerja dan mengurangi kantong kemiskinan dengan meningkatkan akses terhadap layanan dasar serta memperbaiki infrastruktur," sebutnya.
Yosefriawan menambhakan, pendekatan ini saling mendukung dan diharapkan dapat menciptakan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat, sehingga angka kemiskinan dapat berkurang secara signifikan.
"Untuk itu kami minta dukungannya saudara-saudara agar dapat bekerjasama serta saling bahu membahu sehingga angka kemiskinan ini dapat kita tekan sebagaimana yang kita harapkan," cecarnya.
Sementara itu Sekretaris Bappeda Novalino menyebutkan tujuan diadakannya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) untuk mengevaluasi perkembangan kondisi kemiskinan serta pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
"Selain itu, guna mempercepat penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kota Padang," sebutnya.
Pada Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan itu menghadirkan tiga orang narasumber terdiri dari Pakar/Praktisi, dari Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan dari BPS Kota Padang.
Masing-masing narasumber membahas isu strategis terkait penanggulangan kemiskinan, pemanfaatan data Regsosek, serta arah kebijakan dalam upaya mengatasi kemiskinan. (dkf)
