PADANG - Pemerintah Kota (Pemko) Padang secara resmi mengabadikan nama Wali Kota Padang periode 1967-1971, Kolonel TNI (Purn) Drs. H. Achirul Yahya sebagai nama gedung di Kantor Dinas Pertanahan dan Dinas Perumahan dan Permukiman.
Peresmian gedung itu, merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan sekaligus mengenang jasa almarhum, yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Padang selama 4 tahun (1967-1971) dan banyak pemikiran yang visioner untuk kemajuan Kota Padang.
Peresmian Gedung Achirul Yahya tersebut dilakukan Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Andree Algamar bersama istri almarhum Achirul Yahya, Ny. Noer Moesalmi, turut dihadiri keluarga besar Almarhum Achirul Yahya, Senin (28/10).
"Gedung Achirul Yahya ini akan ditujukan untuk pelayanan masyarakat yang terkhusus untuk penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Pada Dinas Pertanahan serta pembangunan infrastruktur sarana prasarana permukiman pada Dinas Perumahan dan Permukiman," ujar Andree didampingi Pj Ketua TP-PKK Ny. Vanny Andree Algamar.
Andree menambahkan, gedung ini sebelumnya difungsikan sebagai Kantor DPRD yang telah dipindahkan ke Kantor DPRD Sawahan dan saat ini telah dipindahkan ke kantor yang baru di sebelah Kantor Balai Kota Aia Pacah.
"Saat ini akan dialihfungsikan sebagai Kantor Dinas Pertanahan dan Dinas Perumahan dan Permukiman. Atas nama Pemerintah Kota Padang kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga besar Almarhum Bapak Achirul Yahya," ucapnya.
Ia berharap dengan mengenang sosok almarhum Achirul Yahya dapat menjadi pelajaran, sekaligus sebagai bukti bahwa Pemko Padang menghargai para pendahulunya.
"Silaturahim yang diajarkan oleh terdahulu dapat menjaga hubungan dengan baik. Keberadaan gedung yang strategis ini diharapkan membawa manfaat dan warga Kota Padang dapat menjadikan sosok almarhum Achirul Yahya sebagai sosok tauladan," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanahan Desmon Danus menyebutkan dengan peresmian gedung ini menjadi penyemangat dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
"Kami sangat gembira sekali karena dengan ini kami terpacu untuk memperbaiki gedung dalam waktu yang singkat, dan akan disiapkan lounge pada lantai atas. Tentunya Dinas Pertanahan dan Dinas Perumahan dan Permukiman berkomitmen akan meningkatkan pelayanan,"ujar Desmon.
Sementara itu, perwakilan keluarga, Alief Noor Yahya mengucapkan rasa terima kasih kepada Pemko Padang yang telah mengabadikan almarhum Achirul Yahya sebagai nama gedung di Dinas Perkim dan Dinas Pertanahan.
"Nama beliau merupakan simbol semangat dalam memimpin Kota Padang, membangun kota ini adalah tugas bersama. Semoga dapat menginspirasi bagi generasi dan terus berjuang untuk Kota Padang," harapnya.
Diketahui bahwa, Kolonel TNI (Purn) Drs. H. Achirul Yahya gelar Datuk Batuah lahir di Koto Gadang, Kabupaten Agam, pada tanggal 27 Maret 1934, wafat 8 November 1990, putra dari Jahja Datoek Kajo dan Sjahrizan, memiliki saudara Brigjen TNI (Purn.) Daan Yahya Mantan Gubenur (Meliter) Jakarta Raya dan Panglima Divisi Siliwangi.
Kolonel TNI (Purn.) Drs. H. Achirul Yahya menikah dengan Dra. Ny. Noer Moesalmi dan dikaruniai empat orang anak bernama Alief Noor Yahya, Noer Fitri Yahya, Neer Fathiya Yahya, Noor Aliya Yahya.
Kolonel TNI (Purn.) Drs. H. Achirul Yahya menyelesaikan pendidikan tingginya di Leiden, Belanda jurusan Hukum Laut Tahun 1958, dilantik menjadi Letda (Cad) pada tahun 1960 ditugaskan di Komando Daerah Maritim (Kodamar) VI Ambon, menjabat sebagai Asisten Pribadi Gubernur Sumatera Barat Harun Zein, Wali Kota Padang tahun 1967 -1971, Staf Teritorial Hankam Tahun 1975, Asisten Sekretaris Menko Polkam Untuk Wawasan Nusantara dan Hukum Laut 1981, Penghubung Probadi Menteri Luar Negeri untuk Wawasan Nusantara.
Kolonel TNI (Purn.) Drs. H. Achirul Yahya pernah menjadi staf pribadi Gubernur Sumatera Barat Harun Zain, juga seorang politikus dan tokoh militer Indonesia, yang menjabat sebagai Wali Kota Padang pada tahun 1967-1971, selama menjabat banyak pemikiran yang visioner untuk kemajuan Kota Padang.
Almarhum Achirul Yahya memimpin Kota Padang pada masa Orde Baru dimana kondisi sosial dan politik Negara Kesatuan Republik Indonesia masih belum stabil dan perlu menata kembali sistem demokrasi pada masa itu, dengan kepemimpinan yang konsisten dan kerja sama yang erat dengan pihak militer, ia berhasil mengantarkan almarhum Hasan Basri Durin sebagai Wali Kota Padang pada pemilu pertama tahun 1971 era Presiden Soeharto. (dkf)
