PADANG - Sebagai salah satu upaya untuk memastikan ekonomi bisnis pesantren dapat tumbuh dan berkembang, Pemerintah Kota (Pemko) Padang melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Program Peningkatan Akses Keuangan Syariah yang Terintegrasi Pada Pondok Pesantren, Kamis (1/8/2024). Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bagindo Aziz Chan, Aie Pacah.
Penjabat (Pj) Wali Kota Padang diwakili Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi mengatakan bahwa pertumbuhan pondok-pondok pesantren cukup luar biasa. Artinya makin besar dan ini tentu membutuhkan ekosistem yang ditargetkan bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Padang.
"Kita mengharapkan ke depan, pesentren menjadi salah satu kekuatan ekonomi kita," kata Didi.
Dalam Rakor tersebut, juga diundang Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Seperti diketahui, program Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (HEBITREN) telah resmi dilauching BI dan Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) melalui Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang ke-7 pada 2020 lalu.
"Dengan sinergitas seluruh stakeholder, percepatan akses keuangan syariah terintegrasi Pondok Pesantren ini bisa kita percepat," ujarnya.
Ditambahkan Didi, Pemko Padang siap mendukung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk bersinergi dengan pesantren-pesantren yang ada di Kota Padang untuk peningkatan percepatan akses keuangan syariah yang terintegrasi melalui jasa keuangan perbankan. (dkf)
