.jpeg)
PADA pembukaan Rakernas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) 2024, di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir ada beberapa kepala daerah yang tak tahu kondisi terkini ekonomi di daerahnya, khususnya data soal inflasi dan harga-harga komoditas pokok. Padahal, hal ini jadi perhatian presiden setiap turun ke daerah-daerah.
Memang setiap ke daerah, Jokowi selalu menyelipkan agenda mengunjungi pasar terutama pasar tradisional. Namun, Jokowi bilang masih ada kepala daerah yang kurang perhatian soal data inflasi.
Apa yang diutarakan Presiden Jokowi itu tentulah bukan sekadar penghias pidato. Ia bicara tentulah berdasarkan fakta. Miris bukan?
Adalah pantas kita prihatin dengan kondisi demikian. Dalam kemajuan teknologi informasi sekarang masih ada kepala daerah yang tidak punya wawasan dan secara umum, berkualitas di bawah rata-rata.
Sebagai kepala daerah, bupati, walikota hingga gubernur harus menguasai segala hal. Jangankan hal-hal besar dan terkait pemerintahan serta kemasyarakatan, daun yang rontok pun harus tahu. Begitulah istilah yang berlaku bagi seorang kepala daerah. Artinya harus mengetahui berbagai hal terkait dengan daerah yang ia pimpin.
Kepala daerah yang tidak punya dan tidak menguasai data inflasi, mengindikasikan rendahnya kualitas pemimpin tersebut. Selain itu lemahnya koordinasi dengan lembaga lain, antara lain Bank Indonesia (BI), BPS dan lainnya, termasuk dalam hal ini koordinasi dengan bawahan.
Sinyalemen dari Presiden Jokowi ini pantas menjadi pelajaran bagi kita semua, yang sebentar lagi mau memilih kepala daerah melalui Pilkada serentak 2024. Hal itu tidak boleh terjadi. Kepala daerah di Sumatera Barat khususnya haruslah orang berkualitas dan punya integritas.
Berkualitas yang dimaksud adalah yang memiliki wawasan. Tidak sekadar punya ijazah dan gelar bejibun. Untuk apa gelar berlapis, jika tidak punya wawasan. Selain kualitas intelektual, calon pemimpin di Sumatera Barat haruslah punya kualitas etik dan sosial. Sebab, Sumatera Barat adalah negeri beradab yang dibungkus adat Minangkabau, maka seorang pemimpin harus tahu dengan batu nan ka manaruang serta rantiang nan ka mancucuak.
Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi kita semua untuk selektif mencari kepala daerah yang benar-benar berkualitas. Terkhusus partai politik sebagai pengusung calon kepala daerah, jangan mengusung calon hanya karena kuantitas dan faktor ketenaran belaka. Dengan begitu pilkada di Sumbar bisa menghasilkan pemimpin yang tidak hanya sekadar pemakai lencana di dada dan fasilitas negara lainnya, tapi benar-benar memiliki kompetensi. Semoga! (Sawir Pribadi)
