PADANG -- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi, memberikan arahan dan langkah strategis dalam menyikapi angka inflasi Sumbar yang termasuk tinggi. Sumbar saat ini menempati sepuluh besar inflasi tertinggi di Indonesia dengan angka 4.04 persen. Mahyeldi yang akrab disapa Buya ini menyatakan perlunya langkah konkret dalam mengendalikan inflasi di Sumbar.
“Sumatera Barat untuk bulan Juni ini, termasuk yang tertinggi inflasinya, di nomor empat, 4,04 persen. Tahun 2023 termasuk yang terbaik, sekarang gantian. Insyaa allah ini akan segera ditekan dalam bulan-bulan selanjutnya. Maka dari itu dibutuhkan langkah yang konkret dalam mengatasi ini,” ungkap Buya pada kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumbar di Padang, Rabu (31/7).
Mahyeldi melanjutkan, terdapat sepuluh daerah di Sumbar yang mengalami penurunan indeks perkembangan harga. Hasil ini didapat dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (29/7) lalu.
“Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi dan komunikasi antar kabupaten/kota sebagai upaya kita dalam menekan angka inflasi di Sumbar,” lanjut Mahyeldi.
Mahyeldi pun memberikan beberapa strategi dan arah kebijakan untuk menyikapi inflasi ini, seperti menindaklanjuti hasil Rakornas Inflasi Mingguan oleh Kemendagri, memfasilitasi distribusi dan pasokan pangan strategis, dan menambah daerah sentra produksi tanaman pangan baru.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, M. Abdul Majid Ikram, menjelaskan pentingnya memahami potensi bencana alam di Sumbar, terutama di daerah produksi strategis pangan. Potensi bencana alam ini berpeluang merusak lahan pertanian dan infrastruktur pendukung.
“Satu hal yang menarik bagi saya, Sumatera Barat ini termasuk wilayah yang masuk kategori rawan bencana. Untuk itu, kita harus fokus dalam manajemen ekonomi yang berbasis potensi bencana. Dibutuhkan perbaikan secara struktural untuk lahan pertanian pascabencana dan tentu butuh dukungan pemerintah,” jelas Abdul.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumbar, Sugeng Arianto, berharap kemungkinan turunnya angka inflasi di kisaran bulan Juni-Juli tahun ini. Selain itu, Sugeng juga menjelaskan pentingnya kewaspadaan terhadap komoditas tertentu dalam menurunkan inflasi.
“Bahkan sejak tahun sebelum 2023 inflasi di Sumatera Barat ini didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kemudian komoditasnya berkisar di bawang merah, cabe merah, dan sekitarnya. Komoditas ini perlu diwaspadai karena memiliki bobot yang besar,” ujar Sugeng.
Kegiatan High Level Meeting TPID ini juga dihadiri oleh Asisten Dua Bidang Perekenomian dan Pembangunan, bupati walikota se-Sumbar, Kepala Biro Perekenomian Sumbar, pimpinan wilayah Bulog Divre Sumbar, Kepala OPD se-Sumbar, kepala instansi vertikal se-Sumbar, dan kepala bagian perekonomian se-Sumbar. (kmf)
