PADANG -- Tepat 1 Oktober ini, diperingati Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang ke-78. Di umur tersebut banyak hal yang masih perlu dicapai agar Sumbar tak tertinggal dibanding provinsi-provinsi lain.
Dosen Universitas Indonesia (UI) yang juga mantan Dirjen Otonomi Daerah (Otda), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Djohermansyah Djohan mengatakan dari lima indikator penting suatu daerah, ada tiga yang harus menjadi perhatian serius. Ini dikarenakan ada yang angkanya di bawah rata-rata nasional atau ada yang masih di bawah nilai kategori tinggi.
"Yakni kategori IPM (indeks pembangunan manusia), pertumbuhan ekonomi dan kemampuan fiskal (APBD)," ujar Djohermansyah saat menjadi narasumber dalam rapat paripurna peringatan Hari Jadi Sumbar ke-78 di gedung DPRD Sumbar.
Ia memaparkan, IPM Sumbar pada tahun 2023 memang naik 0,88 poin menjadi 74,14 persen. Namun angka itu masih jaduh dari kategori tinggi yakni 80 poin.
"Di Indonesia yang mencapai 80 poin itu di antaranya, DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Kalimantan Timur. Kita harapkan Sumbar bisa bekerja keras melaju ke angka itu," katanya.
Kemudian untuk kemampuan fiskal, APBD Sumbar Tahun 2023 Rp6,8 triliun. Ink tergolong rendah, terlebih Sumbar masih sangat tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ini bisa menjadi masalah karena akhir-akhir ini pemerintah pusat semakin mengetatkan pembagian dana dan mengakibatkan semakin sedikit daerah menerima daerah transfer.
"Di pulau Sumatera provinsi yang punya APBD mencapai di atas Rp10 triliun itu Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Riau. semoga Sumbar semangat mengejar," katanya lagi.
Kemudian pertumbuhan ekonomi, pada Tahun 2023 Sumbar mencapai angka 4,36 persen. Memang ada kenaikan secara bertahap, namun angka ini masih di bawah rata-rata nasional dimana untuk tahun 2023 adalah di atas 5 persen.
Sementara dua indeks lain, Sumbar memiliki prestasi baik, yakni angka kemiskinan yang jauh di bawah rata-rata nasional yakni 5,95 persen atau sebanyak 340 ribu orang. Sementara rata-rata nasional di atas 9 persen.
Satu indikator terakhir, indikator demokrasi indonesia (IDI), menurut Djohermansyah, capaian Sumbar cukup baik, yakni 78 poin untuk kebebasan dan 79 untuk kesetaraan
Hanya perlu peningkatan untuk kapasitas lembaga demokrasi yang baru mencapai 73 poin.
Ia menilai ada beberapa kendala yang dihadapi Sumbar selama ini, yakni posisi geografis yang berada di posisi kurang mendukung, yakni pantai barat Sumatera, minimnya sumber daya alam (minerba).
"Selain itu, industri dan jasa tak berkembang, kemandirian fiskal yang masih tergantung pada dana pemerintah pusat, kolaborasi dengan stakeholder yang belum optimal dan relasi dengan pemerintah pusat yang kurang terjalin," ujarnya.
Djohermansyah menyarankan sejumlah solusi untuk dilakukan demi meningkatkan semua indikator itu, yakni pandai-pandai menjalin relasi dengan pemerintah pusat (penguasa negara), rangkul erat perantau Minang, perkuat perencanaan terintegrasi (kabupaten/kota, provinsi, pemerintah pusat).
"Kemudian, bangun governansi publik, gerakkan desentralisasi secara masif dan kembangkan pilot project DPRD inovatif," katanya. (t2)
