PADANG -- Akibat terjadinya defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Sumbar 2023, sejumlah kegiatan kini terancam dicoret. Langkah itu diambil jika pendapatan daerah tidak mencapai target.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Barat, Hansastri, Rabu (23/8) mengatakan, pemprov harus menggenjot pendapatan sesuai target agar tidak terjadi pencoretan kegiatan. "Jika pendapatan tidak mencapai target, langkah yang ditempuh tentu dengan mencoret sejumlah kegiatan. Ini biasanya kita akan mencoret kegiatan yang belum dilaksanakan," sebutnya.
Diakuinya, APBD-P Pemprov Sumbar mengalami difisit hingga Rp350 miliar. Jumlah itu karena sisa lebih penghitungan anggaran (Silpa) APBD 2022. Totalnya sekitar Rp350 miliar.
Hanya saja, dari angka Silpa tersebut, sekitar Rp280 miliar lebih sudah teralokasi untuk kegiatan yang sama, sesuai perencanaan awal. Untuk itu tetap masih ada defisit sekitar Rp70 miliar lebih.
Makanya, Pemprov Sumbar harus mengupayakan agar pendapatan mencapai target. Jika tidak, maka pilihan terakhirnya adalah tidak melaksanakan kegiatan yang belum berjalan. Langkah itu agar tidak terjadi hutang pemerintah daerah.
Menurutnya, dengan melihat pendapatan pada semester pertama 2023, sulit untuk mencapai target pendapat asli daerah (PAD). Alasannya, target yang dipatok pada penyusunan APBD sebelumnya terlalu tinggi.
"Seperti agak sulit kita memenuhi target. Karena target terlalu tinggi kemarin. Target kita naik drastis dari sekitar Rp800 miliar menjadi Rp900 miliar lebih," ungkap Hansastri.
Diketahui sebelumnya, Gubernur Sumbar, Mahyeldi sudah menyampaikan Keputusan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2024 di Kantor DPRD Sumbar 14 Agustus 2023 lalu. Dalam rapat tersebut, rencana anggaran sementara yang disepakati dalam KUA-PPAS senilai Rp6,4 triliun.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Mahyeldi mengakui pendapatan belum sesuai dengan harapan. Oleh karenanya, hal ini perlu dibahas dalam rapat perubahan anggaran nantinya.
Namun demikian, tetap terjadi peningkatan yang positif terkait angka tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, serta gini ratio yang semakin kecil.
Meski demikian, Gubernur memastikan tetap akan terus mendorong realisasi berbagai kegiatan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berlangsung di tengah masyarakat, terutama sekali di tingkat desa atau nagari.
Terkait pesan DPRD Sumbar soal pentingnya upaya peningkatan PAD melalui pemanfaatan aset provinsi, pemaksimalan peluang rencana investasi, serta upaya-upaya lainnnya, Gubernur menegaskan bahwa hal itu terus menjadi fokus Pemprov Sumbar. (sgl)
