PADANG -- Menyiasati minimnya anggaran penanggulangan bencana, Gubernur Sumbar Mahyeldi boyong sejumlah bupati dan walikota temua Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, Kamis (27/7).
Kunjungan tersebut, Gubernur meminta dukungan dan arahan langsung dari Kepala BNPB beserta jajaran, terkait beberapa kebutuhan dan rencana strategis dalam penanggulangan bencana di Sumbar.
"Ada 4 usulan yang kita sampaikan tadi kepada Kepala BNPB, semuanya terkait penanggulangan bencana di daerah," ungkap Mahyeldi.
Usulan itu yakni, pertama untuk penanganan dampak bencana di beberapa wilayah Sumbar akibat banjir dan tanah lonsor 13 juli lalu. Kedua, mengusulkan pembangunan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) di Sumbar.
Ketiga, mengonfirmasi kelanjutan rencana pembangunan Balai Besar BNPB sebagai pusat pengendalian bencana untuk wilayah regional sumatera. Keempat, mengusulkan Sumbar menjadi tuan rumah Jambore PRB tahun 2024 mendatang.
Kepala daerah yang hadir, yakni Wakikota Padang, Hendri Septa, Bupati Agam Andri Warman, Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar dan Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur.
"Kehadiran kita bersama ini menunjukkan keseriusan kita di daerah kepada Kepala BNPB," ungkap Mahyeldi.
Gubernur Mahyeldi menyebut, seringnya Sumbar dilanda bencana menjadi alasan utama, kenapa hari ini ia bersama para bupati dan walikota mendatangi BNPB pusat dengan membawa harapan semoga permintaan yang diusulkan dapat disetujui.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, memberikan arahan agar segala kebutuhan yang sifatnya harus segera dan mendesak, maka dapat menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) untuk kebutuhan darurat.
“Namun harus dipahami anggaran DSP itu ada ketentuannya dan harus dipenuhi,” katanya.
Kemudian untuk jangka menengah hingga panjang, Kepala BNPB mengatakan bahwa seluruh kebutuhan yang diangap perlu dalam pemulihan dan seterusnya dapat menggunakan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi
“Peru untuk digaris bawahi dan meminta agar seluruh persyaratan yang diperlukan untuk merealisasikan hibah RR dapat dikerjakan dalam tempo yang sesingkatnya, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang masih terkatung-katung,” tuturnya.
BNPB juga tidak menutup kemungkinan akan menggandeng lintas kementerian/lembaga untuk memberikan solusi terbaik penanganan bencana, baik jangka pendek maupun jangka panjang di wilayah Sumatera Barat.
“Ini pertu kolaborasi lintas sektoral untuk bisa sama-sama menuntaskan masalah penanganan bencana di Sumatera Barat,” katanya.
Kemudian terkait usulan program Rehab Rekon (RR), ia meminta agar itu dapat diusulkan sesuai dengan mekanisme yg berlaku, melalui e-proposal.
Turut hadir mendampingi Kepala BNPB, Plt Sekretaris Utama BNPB, Rustian dan sejumlah pejabat lainnya.
Selain didampingi bupati dan walikota, Gubernur Mahyeldi juga didampingi Kalaksa BPBD Sumbar, Rudy Rinaldy dan Kepala Badan Penghubung, Aschari Cahyaditama. (sgl/yy)
