PADANG -- Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meminta kepala desa, wali nagari atau lurah di Sumatera Barat melakukan pemetaan anak berisiko stunting yang ada di daerah mereka.
"Tadi kita bersama Gubernur Sumbar serta 200-an kepala desa, lurah dan wali nagari bertemu dan ini saya sampaikan agar mereka memiliki data anak berisiko stunting di daerah mereka," kata Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Bonivasius Prasetya di Padang, Sabtu.
Menurut dia data anak berisiko stunting ini dapat diketahui melalui Posyandu maupun klinik kesehatan dan Puskesmas. Jika ada anak yang setelah diukur berat badan dan tingginya tidak sesuai maka anak ini masuk dalam berisiko stunting. "Penentuan anak stunting merupakan kewenangan dokter namun data untuk berisiko stunting ini bisa dilakukan," kata dia.
Selain itu setiap ibu hamil yang ada di wilayah mereka agar didata dengan baik termasuk kebutuhan gizi mereka apa bisa mereka penuhi atau tidak, apa mengalami anemia atau tidak.
"Kalau data ini lengkap maka intervensi dapat dilakukan secara tepat sesuai dengan kondisi yang ada di daerah setempat," kata dia.
Baca juga: BKKBN: Penyebab stunting di perkotaan karena pola asuh
Selain itu BKKBN terus berupaya melakukan sosialisasi penanganan secara spesifik maupun sensitif, untuk sensitif ini dilakukan sosialisasi kepada generasi muda agar tidak menikah di usia dini atau hamil di usia muda.
Menurut dia pemahaman ini yang harus dibangun di kalangan muda dan pihaknya merekrut anak muda dalam program Genre atau Generasi Berencana. Mereka yang menyebarkan informasi ini kepada kawan-kawan mereka baik di sekolah maupun lingkungan tempat tinggal.
"Generasi muda ini harus kita ajak mempersiapkan segala sesuatu dengan baik dan terencana mulai dari merencanakan pernikahan, merencanakan kehamilan dan lainnya sehingga tidak melahirkan anak yang stunting nantinya," kata dia.
Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Nasional Keluarga Berencana (BKKBN) Sumbar, Fatmawati menyebutkan pada 2022 prevalensi stunting di Sumbar naik sekitar 1,9 persen dari 23,03 persen pada 2021 sehingga menjadi 25,2 persen 2022.
Kenaikan itu terjadi di tujuh kabupaten dan kota di Sumbar yakni, Pasaman 11 persen, Agam lima persen, Padang 0,4 persen, Dharmasraya, Solok Selatan, Pesisir Selatan dan Mentawai namun ada kabupaten dan kota yang turun angka stunting seperti, Sawahlunto di angka 13 persen dan lainnya.
"Stunting yang naik betul-betul kita kawal pada tahun ini, sehingga angka stunting bakal turun," katanya. (ant)
