.jpeg)
PADANG -- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Supardi meminta Pemerintah Provinsi Sumbar mengoptimalkan mitigasi dan tanggap bencana.
“Kita minta perhatian pemerintah dalam membangun fasilitas-fasilitas untuk penanganan bencana harus kuat. Daerah kita rawan. Harusnya disiapkan standar operasional prosedur (SOP) jelas pra-bencana maupun pasca-bencana,” kata Supardi baru-baru ini.
Supardi menyebutkan, dari 5 juta lebih penduduk Sumbar, 20 persen atau 1 juta di antaranya tinggal di kawasan rawan bencana. Mulai dari ancaman gempa, tsunami, banjir, longsor, dan juga letusan gunung api.
Hingga hasil penelitian menyebutkan bahwa Sumbar dilewati tujuh segmen patahan besar Sumatera yang berpotensi menimbulkan gempa dengan magnitudo 6,9 hingga 7,6 SR, ini tentu sebagai tanda harus waspada dan fokus dengan mitigasi bencana. "Perhatian terhadap sarana mitigasi dan tanggap bencana mesti benar-benar optimal," katanya.
Terkait pelaksanaannya, semua pihak harus bisa berkoordinasi agar mampu menanggulangi dampak buruk bencana alam.
Dia juga meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan ketika musibah gempa terjadi.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Zulkenedi Said, mengatakan kewaspadaan akan bencana hendaknya tidak hanya terfokus pada bulan tertentu, setiap bulan hendaknya waspada, karena ancaman bencana mengintai setiap saat.
Sumbar merupakan daerah yang terdiri dari pegunungan, perbukitan serta garis pantai, tidak hanya tsunami dan gempa, banyaknya sistem drainase yang belum optimal maka banjir serta longsor merupakan ancaman paling dekat. “Jadi jangan fokus pada bulan tertentu, setiap bulan juga harus waspada,” kata Zulkenedi Said. (t2)
