 |
| Dr Aqua Dwipayana |
BUKITTINGGI -- Pakar Komunikasi dan Motivator Nasional Dr Aqua Dwipayana menyesalkan sikap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), khususnya Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi yang mengabaikan tuntutan masyarakat pers Sumbar, pasca-pengusiran wartawan saat pelantikan Wakil Walikota Padang beberapa waktu lalu.
"Secara khusus, peristiwa tersebut tidak harus terjadi. Bukankah kegiatan serupa tidak sekali ini saja di sana? Kalau alasannya ruangan sempit, sebelumnya bagaimana?" Tanya Dr Aqua Dwipayana sembari menyebutkan, hal tersebut seakan alasan yang dicari-cari saja.
Mantan wartawan di banyak media besar itu kemudian menyebutkan, kejadian ini memberikan gambaran kepada publik, betapa buruknya komunikasi gubernur dan aparaturnya. "Peristiwa demo wartawan tersebut seharusnya tidak terjadi jika gubernur menyikapi dengan membuka ruang komunikasi, membuka diri, mendengar suara jurnalis, dan mau meminta maaf," kata Aqua Dwipayana, di Bukittinggi, Rabu (17/5) lalu.
Seperti diberitakan banyak media, wartawan dari berbagai media online dan cetak diusir saat meliput pelantikan Wakil Wali Kota (Wawako) Padang periode 2019-2024, Ekos Albar, Selasa (9/5) di Auditorium Gubernuran Sumbar. Pelantikan dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi dan pejabat lainnya. Sejumlah wartawan pada kesempatan itu diusir petugas pengamanan di dalam ruangan.
Akibatnya awak media tidak mendapatkan dokumentasi pelantikan Wawako tersebut. Setelah diusir, para wartawan tetap menunggu di luar ruangan hingga pintu terbuka dan pelantikan usai untuk bisa mewawancarai pejabat daerah tersebut.
Sehari setelah kejadian itu ratusan jurnalis Sumbar yang tergabung dalam Koalisi Wartawan Anti Kekerasan (KWAK) melakukan aksi damai dengan mendatangi kantor Gubernur Sumbar.
Dr Aqua Dwipayana menambahkan sejatinya para kepala daerah dan aparaturnya membangun hubungan yang baik dan harmonis dengan pers, tidak menganggap pers sebagai musuh. "Bukankah satu sama lain saling terkait? Sehingga komunikasinya harus lancar dan akrab," kata Staf Ahli Ketua Umum KONI Pusat Bidang Komunikasi Publik ini.
Ia menilai, sangatlah aneh jika pemerintah menjauhkan diri atau memelihara komunikasi buruk wartawan. "Jika diabaikan begitu saja, atau gubernur menganggap tak ada masalah, maka di sinilah masalah baru akan muncul," tegas Aqua Dwipayana.
Ia meyakini jika Mahyeldi dengan tulus iklas minta maaf kepada para jurnalis, masalahnya akan tuntas. Terpenting kesalahan yang sama jangan sampai terulang di kemudian hari. "Para jurnalis juga manusia yang punya hati. Begitu Pak Mahyeldi menyampaikan permohonan maaf dengan tulus iklas, mereka akan memaafkannya dan menganggap masalahnya selesai," ujar Aqua Dwipayana. (*)
