PADANG, SWAPENA -- Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1444H, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), sebagai bentuk langkah upaya dan strategi pengendalian Inflasi.
HLM yang berlangsung di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, Rabu (08/02/23), dihadiri Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy, Kepala Kantor Perwakilan BI Sumbar Endang Kurnia Saputra, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Herum Fajarwati, Bupati dan Walikota se-Sumatera Barat, dan seluruh Kepala OPD dan jajaran terkait.
Disampaikan Wagub Sumbar Audy Joinaldy, menjelang Ramadhan diperlukan sinergi dalam merumuskan upaya pengendalian inflasi daerah yang konkret.
“Perlu sinergi dalam pengendalian inflasi. Perumusan-perumusan kebijakan di kabupaten/kota juga perlu ditingkatkan lagi, sebagai bentuk komitmen mewujudkan inflasi yang terkendali di 2023, insyaallah Sumatera Barat tahun ini akan lebih baik,” ucap Audy.
Berdasarkan data yang dirilis BPS Indeks Harga Konsumen (HK) gabungan kota Provinsi Sumatera Barat pada Februari 2023 tercatat inflasi sebesar 0,13% (mtm), atau menurun dibandingkan realisasi Januari 2023 yang inflasi sebesar 0,44% (mt).
Secara spasial, Kota Padang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,13% (mtm), menurun dibandingkan inflasi periode sebelumnya sebesar 0,45% (mtm) sedangkan Kota Bukittinggi tercatat mengalami inflasi sebesar 0,10 % (mtm), lebih rendah dibandingkan inflasi periode sebelumnya sebesar 0,39% (mtm).
Realisasi inflasi gabungan Provinsi Sumatera Barat ini harus menjadi fokus bersama terkhusus menjelang Ramadhan. Secara historis, tren inflasi periode Ramadhan dan Idul Fitri selalu mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan permintaan masyarakat, disumbang oleh komoditas pangan seperti minyak goreng. cabai merah, bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras serta pada komoditas transportasi seperti angkutan udara dan angkutan antar kota.
Menindaklanjuti hal tersebut, TPID Sumbar merumuskan upaya pengendalian inflasi daerah yang konkret melalui implementasi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif).
Diantaranya meliputi penyelenggaraan operasi pasar murah secara lebih intensif, optimalisasi peran Bulog dan TTC dalam memastikan kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi, serta penguatan dan perluasan kerjasama antar provinsi dan intra provinsi guna peningkatan produktivitas pertanian melalu digital farming/smart farming.
Selain itu, TPID Sumbar juga mendorong perluasan program urban farming sebagai program ketahanan pangan, memastikan kelancaran distribusi bahan pangan, melakukan himbauan belanja bijak dalam menjaga konsumsi masyarakat, serta penguatan koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Pada 5 Maret 2023 lalu, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sudah mulai berjalan. Direncanakan pada 11 Maret 2023 nanti GNPIP akan dilaksanakan di Gor Agus Salim dan dapat diikuti GNPIP kabupaten/kota se-Sumatera Barat.
Selaku perwakilan Kantor BI Provinsi Sumatera Barat, Endang juga mengucapkan terimakasih sebesar besarnya atas kerjasama atas pengendalian inflasi di Sumatera Barat yang tercatat sebesar 6,87% (yoy) tahun 2022 dan ditargetkan tahun ini tidak lebih dari 4%(yoy) berdasarkan upaya yang sudah dijalankan saat ini.
“Terima kasih kepada Pemprov Sumbar, dan pemerintah kabupaten/kota, atas upaya pengendalian inflasi berupa operasi pasar, kerjasama antar daerah, serta pengadaan cabai dan bawang merah yang menjadi terbaik dan terbanyak di Sumatera,” ujar Endang. (kmf)
