PADANG SWAPENA -- Komitmen PLN dalam menjaga pasokan listrik serta meningkatkan rasio elektrifikasi di seluruh pelosok Negeri mendapatkan apresiasi dari Komisi VI DPR RI. Apresiasi disampaikan disela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI yang berlangsung di Hotel Mercure, Padang Sumatera Barat pada Jumat (16/12).
Dalam kunjungan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima ini turut hadir Kementerian BUMN, PT Semen Indonesia, PT Semen Padang, PT Pertamina, PT Patra Niaga, PT Perusahaan Listrik Negara, dan PT Pupuk Indonesia.
Kunjungan kerja ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan yang berhubungan dengan pengembangan Sumatera Barat, kinerja beberapa BUMN, serta perkembangan sektor industri dan pariwisata termasuk upaya menghadapi tantangan yang muncul dalam pengembangan daerah Sumbar. Secara khusus, kunker bertujuan untuk mengetahui kondisi perkembangan infrastruktur dan peningkatan layanan jasa dan barang serta pariwisata nasional, khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
Aria Bima menyampaikan, inflasi Sumbar pada Tahun 2022 diperkirakan akan lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan oleh banyak faktor, termasuk permintaan-permintaan domestik yang tidak dapat dipenuhi. Keadaan ini perlu disikapi dengan kerjasama dan gebrakan dari pemerintah dan BUMN.
Direktur Distribusi PLN Adi Priyanto, kepada rombongan DPR VI melaporkan PLN bekerja maksimal untuk mendukung pertumbuhan Sumatera Barat, khususnya pertumbuhan ekonomi, dengan pelayanan kelistrikan terbaik.
Adi menyampaikan bahwa kondisi kelistrikan Sumatera Barat saat ini cukup dan andal. PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Barat dipasok dari pembangkit dengan kapasitas total 778,42 MW. Pada kondisi beban puncak, maksimal daya terpakai adalah 583,60 MW. Artinya dipastikan ada ketersediaan cadangan pasokan sebesar 194,82 MW atau sekitar 25,03%. Dengan cadangan pasokan listrik yang terbilang sangat besar ini, PLN siap mendukung pertumbuhan ekonomi dengan siap atas permintaan suplai listrik dalam skala kecil hingga besar dan dengan keandalan listrik terbaik.
Adi pun menyampaikan bahwa rasio elektrifikasi listrik desa (lissa) pada akhir 2022 ini sudah mencapai 100%. Namun karena desa adalah kawasan yang selalu tumbuh, tentu ada saja kampung yang bertambah bangunan baru dan belum berlistrik.
"Ada dua lokasi atas laporan Komisi VI yang kami tidak lanjuti, salah satunya sudah mendapatkan aliran listrik dan satu lokasi lagi proses pembangunan jaringan, dimana kami terkendala pada akses jalan dan beberapa lainnya yang cukup menantang. Namun tentu kami akan mengupayakan agar lissa di lokasi ini segera rampung. Tindak lanjut segera kami lakukan sebagai bentuk komitmen terhadap keberhasilan pembangunan daerah," lanjut Adi.
Sebagai upaya mengembangkan dan melakukan penetrasi pasar, PLN melakukan beberapa inovasi diantaranya dengan berbagai promo produk layanan, electrifying lifestyle, dan digitalisasi layanan. "Layanan PLN kini dapat diakses dengan sangat mudah, hanya melalui genggaman, yaitu melalui aplikasi PLN Mobile," ungkap Adi.
PLN UID Sumbar, dilaporkan Adi, pun telah membangun 2 SPKLU pada tahun 2022 dan ditargetkan akan ada 3 SPKLU pada 2023 dan 6 SPKLU pada 2024. "Ini adalah komitmen PLN UID Sumbar mendukung transisi energi fossil ke energi bersih melalui penggunaan kendaraan listrik," sebut Adi kemudian.
PLN juga meluncurkan Program Electrifying Agriculture, yaitu program yang mendukung petani untuk lebih produktif dan berdayaguna dengan menggunakan peralatan berbahan listrik. "Pelanggan Electrifying Agriculture di Sumbar saat ini berjumlah 2,16 GWh. Kami optimis angka ini akan tumbuh hingga 2,61 GWh pada 2024," ungkap Adi.
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyampaikan apresiasi atas respon cepat PLN dalam melistriki daerah pelosok, khususnya di Sumbar.
“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas upaya dan gerak cepat PLN menyalurkan listrik untuk daerah 3T. Kami melihat itu menjadi prioritas PLN. Harapan kami perhatian tidak sampai disini, karena beberapa desa masih membutuhkan perhatian, terutama daerah dengan medan yang sulit dijangkau. Namun tantangan akan berhasil dihadapi bila kita serius untuk melistrik seluruh negeri,” ujar Andre.
Dalam kesempatan itu, Nevi Zuairina juga menyingkut terkait percepatan rasio elektrifikasi desa PLN.
“PLN sudah bekerja keras dan merespon dengan baik kebutuhan akan listrik seluruh maysrakat. Tapi saat ini masih ada beberapa desa di Mentawai yang belum terlistriki, dan kami harap dapat terealisasi pada tahun 2023,” imbuh Nevi.
Dalam kesempatan yang sama, Rieke Diah Pitaloka, Anggota Komisi VI berharap subsidi listrik dapat diupayakan memiliki basis data yang akurat sehingga penerima subsidi ini benar-benar adalah masyarakat yang membutuhkan. (kmf)
