PADANG, SWAPENA -- Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) Rafdinal, tegas meminta Gubernur untuk mengevaluasi kinerja Oragnisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sumbar. Terutama OPD yang lamban dalam menjalankan program kerja sehingga berdampak buruk terhadap pembangunan dan ekonomi daerah.
Rafdinal saat diwawancarai wartawan, Jumat (16/12) mengatakan, sekarang telah memasuki bulan Desember, saatnya untuk melakukan evaluasi besaran-besaran terhadap kinerja OPD. Jika kinerjanya buruk maka harus diambil tindakan tegas, ganti kepala dinasnya.
Terkait lambannya kinerja OPD akan berdampak buruk terhadap pembangunan daerah. Begitupun dengan ekonomi yang tidak akan berkembang jika serapan anggaran rendah.
"Jadi lakukan evaluasi besaran-besaran pada akhir tahun ini, jangan sampai target-target kinerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak berjalan satupun," kata dia.
Dia meminta gubernur konsisten terhadap langkah tegas yang akan diambil, pada beberapa waktu lalu, Gubernur akan mengambil tindakan tegas bagi kepala OPD yang bekerja tidak maksimal. Ganjaranya akan diganti. Jika evaluasi telah dilaksanakan, diharapkan gubernur konsisten dengan ucapan tersebut.
Dia menegaskan, rendahnya kinerja anggaran akan sangat berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Sektor ekonomi akan menerima dampak negatif akibat dari belanja pemerintah yang tidak optimal.
"Untuk itu, saya meminta gubernur agar memacu kinerja OPD di Pemprov Sumbar supaya serapan anggaran yang telah dialokasikan dapat lebih baik lagi. OPD yang terkendala dalam penggunaan anggaran harus dievaluasi," tegasnya.
Sementara itu, data yang dikutip Harian Singgalang per-14 Desember 2022, sisa anggaran terbanyak berada pada Dinas Pendidikan Rp430,6 miliar (80,59 persen), Dinas BMCK&TR Rp117,4 miliar, (68,26 persen) Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Rp77,9 miliar (65,58 persen), dan RSUD Moh. Natsir Rp67, 5 miliar atau 62,52 persen. (tt)
