PADANG, SWAPENA -- Dalam waktu dekat, Pasaman Barat akan dikunjungi oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, guna melihat perkembangan dan penanganan korban gempa. Kedatangan presiden kali ini sekaligus memberikan bantuan rehabilitasi rumah bagi korban gempa Pasaman dan Pasaman Barat dengan kategori rusak berat.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, mengatakan dengan tegas Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Pasaman, beserta jajaran instansi terkait, harus bertindak dengan cepat dalam menangani korban yang terdampak gempa. Ia mengatakan semakin lama gerak pemerintah maka akan semakin lama masyarakat menderita.
“Kita harus cepat ambil tindakan, Bencana bukan saat itu saja, menurut ilmu pengetahuan bencana itu bisa terjadi kapan saja. Seperti gempa di Malang, belum selesai tertangani masyarakat kemudian terjadi gempa lanjutan. Hal seperti itu jangan terulang kembali,” tegas Suharyanto, saat Rapat Monitoring dan Evaluasi Penanganan Bencana Alam Gempa Bumi di Pasaman Barat, di Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat, Minggu (16/10).
Kepala BNPB melaporkan terdapat 1.111 rumah dengan kategori rusak berat, 303 diantaranya sudah selesai rehabilitasi sedangkan 808 rumah lagi masih dalam perbaikan.
Ia berharap Pemprov Sumbar dapat segera menyelesaikan dokumen Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca bencana (R3P) guna mengkaji kebutuhan pascabencana dan penyusunan rencana aksi (Renaksi) rehabilitasi dan rekontruksi secara cepat, tepat dan terpadu.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi, meminta Pemkab Pasbar segera mempersiapkan peraturan daerah (Perda) tentang rehabilitasi bangunan gedung untuk meminimalisir peristiwa bencana alam yang akan datang.
“Daerah kita sangat rentan oleh gempa, bupati segera persiapkan peraturan dalam bentuk perda, seperti di Kota Padang sudah ada Perda tentang Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi,” imbuh gubernur.
Disamping itu Gubernur juga memohon dukungan serta bantuan kepada BNPB RI untuk memberikan bantuan berupa peralatan untuk membantu korban gempa, terutama di kabupaten dan kota yang sangat rentan akan bencana.
Sementara itu, terkait R3P, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polkumham PMK dan kebudayaan, Iwan Taufiq Purwanto, mengatakan dokumen R3P harus segera dituntaskan agar alokasi anggaran bantuan untuk rehabilitasi rumah kategori rusak berat hingga ringan segera dikucurkan.
Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi, mengatakan untuk kategori rumah rusak berat akan dibantu oleh BNPB sebesar 50 juta sedangkan rusak sedang dibantu oleh Pemprov dan rusak sedang dibantu Pemkab.
“Progres perbaikan rumah dalam rangka kunjungan Presiden RI, sudah diperbaiki sebanyak 50 unit dengan kategori rumah rusak berat dengan sistem reimburse sedangkan saat ini yang masih dikerjakan sebanyak 30 unit di Nagari Kajai,” papar bupati. (kmf)
