PADANG, SWAPENA -- Komisi V DPRD Sumbar akan berkoordinasi dengan gubernur untuk mencarikan solusi pembiayaan pasien gagal ginjal akut yang tidak ditanggung BPJS. Diketahui bahwa, biaya untuk penanganan gagal ginjal akut sangat mahal, bahkan sekali cuci darah bisa berkisar Rp10 juta.
Hal tersebut dikemukakan Ketua Komisi V
DPRD Daswanto saat rapat dengar pendapat bersama Dinas Kesehatan Sumbar di
gedung dewan, Senin (31/10).
"Untuk tahap awal, kita telah
berkomunikasi dengan Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar agar menyampaikan
langsung kepada gubernur untuk mencarikan solusi bagi pasien gagal ginjal akut
yang tidak ditanggung BPJS, supaya bisa diringankan," katanya.
Dia mengatakan, anggaran yang bisa
dioptimalkan untuk meringankan beban keluarga gagal ginjal akut, bisa direalisasikan
melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) pada APBD tahun 2022. Penyakit
gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak di Sumbar, telah mencapai 28 kasus,
13 diantaranya meninggal dunia.
"Saat ini, masih ada delapan pasien
yang masih dirawat, tiga diantaranya harus cuci darah. Untuk mengantisipasi
melonjaknya kasus, kita minta kesiapan RSUP M. Djamil dari seluruh aspek yang
diperlukan," katanya.
Dia meminta RSUP M.Jamil Padang membuka
seluas luasnya pintu untuk anak anak yang terindikasi mengalami gagal ginjal
akut, jadi untuk seluruh masyarakat jangan ragu membawa anaknya ke rumah sakit
tersebut.
Sementara itu Anggota Komisi V, Afrizal
mengatakan, dari informasi yang dia terima satu kali masuk ICU jika tidak
ditanggung oleh BPJS bisa mencapai Rp 10 juta. Tidak semua orang yang memiliki
kekuatan finansial bagus, untuk itu perlu peran pemerintah dalam
menanggulangi.
"Sebenarnya ini masuk ranah pidana,
kan kesalahan produsen, begitupun BPOM pusat yang kinerja pengawasannya
lemah," katanya.
Dia mengatakan karena menyangkut
persoalan nyawa pemerintah harus bergerak cepat untuk menyelesaikan keresahan
masyarakat ini. Secara hukum kasus ini bisa dipindahkan dengan delik aduan,
sebagai perwakilan rakyat, seharusnya pemerintah mengambil tindakan tegas, sebelum
banyaknya jatuh korban.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan
Sumbar Laila Yanwar mengatakan, secara kinerja Dinkes belum bisa menyampaikan
apa penyebab utama dari kasus gagal ginjal akut. Namun BPOM telah merilis
obat-obatan mana yang berbahaya untuk dikosumsi saat sekarang. Dinkes terus
melakukan pembenahan terhadap rumah sakik rujukan penangan gagal ginjal akut.
Terutama penyediaan sarana cuci darah.
"Kita akan terus berupaya untuk
mengantisipasi lonjakan kasus, sehingga butuh koordinasi lintas sektoral,"
katanya
Dia mencatat untuk sekarang ada satu
pasien gagal ginjal akut yang tidak ditanggung BPJS, tepatnya di Sijunjung.
Diharapkan ada solusi untuk pasien tersebut agar tidak terlalu terbebani dari
persoalan pembiayaan. (t2)
