PADANG, SWAPENA -- Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi, menerima audiensi perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Barat (BEM SB) di Ruang Rapat Istana Gubernuran, Selasa (4/10). Adapun kedatangan Aliansi BEM SB tersebut bertemu gubernur untuk membahas dan memperjuangkan nasib petani di Sumatera Barat.
Gubernur Sumbar menyampaikan terima kasih atas kepedulian Mahasiswa Aliansi BEM SB terhadap petani di Sumbar. Gubernur menjawab satu persatu pertanyaan yang dilayangkan mahasiswa, mulai dari kenaikan inflasi, produktivitas pertanian, harga beras, kenaikan BBM, subsidi pupuk, hingga harga sawit.
Terkait kenaikan inflasi, Gubernur mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) telah mengadakan berbagai ivent demi menekan laju inflasi di Sumbar, diantaranya mengadakan pasar murah secara serentak yang telah dilaksanakan pada bulan September lalu, serta berbagai ivent nasional seperti MTQ Korpri, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS), serta ia mewajibkan seluruh OPD melaksanakan minimal 3 buah ivent nasional maupun regional.
"Banyak ivent di Sumbar justru membuat banyak pengunjung datang ke Sumbar, hal tersebut sangat berdampak pada peningkatan laju perekonomian di Sumbar," tutur gubernur.
Tentang laju ekonomi Sumbar, gubernur juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi di Sumbar di Triwulan II tahun 2022 tumbuh sebesar 5,08 persen, hal ini meningkat dari tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,29 persen (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2020 yang kontraksi -1,62 persen.
Untuk produktivitas pertanian, gubernur mengatakan, Pemprov Sumbar saat ini tengah fokus mengelola produksi madu murni baik dari madu murni baik dari jenis madu kelulut (galo-galo) maupun madu jenis apis.
Menurut Buya Mahyeldi, madu tersebut bisa diolah menjadi berbagai jenis produk mulai dari propolis, bee pollen, hingga sabun mandi. Gubernur bersama Dinas Kehutanan juga telah berhasil memberdayakan petani hutan dengan berternak madu kelulut hingga mencapai 4.500 stup atau kotak sarang.
Selanjutnya juga dibahas kenaikan harga beras di Sumbar. Gubernur mengatakan, produksi beras mengalami surplus hingga 600 ribu ton pada tahun 2021.
"Beras kita banyak dibeli oleh Kepulauan Riau dan Provinsi Riau serta beberapa restoran rumah makan padang di Jakarta, hal tersebut menandakan berapapun produksi beras kita akan diserap oleh pasar. Seluruh ASN di Pemprov juga kita wajibkan untuk mengkonsumsi beras organik" ujar gubernur.
Kemudian, terkait penyesuaian harga BBM, menurut gubernur, pemicu kenaikan inflasi di Sumbar salah satunya adalah konsumsi masyarakat Sumbar terhadap bahan bakar yang sangat tinggi. Untuk menekan laju inflasi tersebut pihaknya telah merencanakan reaktivasi kereta api di tahun 2023 sebagai moda angkutan publik.
Subsidi pupuk juga menjadi persoalan yang menjadi perhatian Pemprov Sumbar. Gubernur menyarankan untuk beralih dengan menggunakan pupuk substitusi.
"Guna mensubsitusi kekurangan pupuk kami melatih masyarakat di sekitar pasar, dengan mengolah sampah menjadi pupuk organik, dan melakukan budidaya magot," kata orang nomor satu Sumbar tersebut. Terakhir, terkait harga Tandan Buah Segar (TBS) pada minggu ketiga Juli 2022 ini mencapai Rp1.900 per kilogram serta turunnya harga pekebun swadaya yang mengelola perkebunan rakyat. Harga di tingkat pekebun swadaya berada di bawah Rp500 per kilogram.
"Harga sawit yang turun kami dorong agar kelompok swadaya tersebut bermitra dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit," ujar Asisten II Warda Rusmen.
Asisiten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumbar tersebut mengatakan pihaknya terus mendorong para petani membentuk kelembagaan sebagai syarat untuk bermitra dengan perusahaan. Kelembagaan tersebut dapat berbentuk kelompok tani, koperasi, atau BUMDes. (kmf)
