 |
| Fahira Idris |
JAKARTA, SWAPENA -- Setelah mendapat sorotan luas dari publik, akhirnya PT PLN (Persero) membatalkan program konversi kompor elpiji ke kompor listrik. Alasan utama pembatalan ini adalah untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Pembatalan program ini adalah sebuah kebijakan yang tepat dan bijak serta akan sangat membantu masyarakat yang saat ini sedang berupaya bangkit menggerakkan kembali roda ekonomi setelah lebih dua tahun dihantam pandemi.
Anggota Komite II DPD RI yang membidangi persoalan energi Fahira Idris mengungkapkan, pembatalan program konversi kompor elpiji ke kompor listrik adalah sebuah kabar baik untuk publik. Memang dalam situasi seperti saat ini terutama karena dampak pandemi masih sangat terasa dan harga BBM subsidi yang sudah dinaikan, idealnya Pemerintah tidak mewacanakan apalagi mengambil kebijakan yang ujung-ujungnya memberatkan masyarakat.
“Saya apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah dan kepada PLN karena membatalkan program konversi kompor elpiji ke kompor listrik. Ini sebuah kebijakan yang tepat dan bijak. Masyarakat terutama masyarakat miskin, rentan miskin dan usaha mikro kini bisa tenang dan nyaman karena masih mendapatkan subsidi LPG 3 kilogram dan tidak harus menggantinya dengan kompor listrik,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/9).
Fahira berharap, dengan pembatalan program konversi kompor elpiji ke kompor listrik ini, Pemerintah segera merampungkan database penerima gas LPG 3 kg agar tepat sasaran dan memperbaiki manajemen operasional dan pengawasan dari hulu hingga hilir pelaksanaan distribusi gas LPG 3 kg. Selain itu, harus ada formulasi baru pola distribusi LPG 3 kg yang idealnya menggunakan pola distribusi tertutup, sehingga terhindar dari berpindahnya pengguna elpiji non subsidi ke subsidi.
Di sisi lain, terkait over supply listrik, menurut Fahira, Pemerintah harus mencari strategi baru agar kelebihan listrik ini diserap maksimal oleh sektor industri dan bisnis, bukan rumah tangga lewat program kompor listrik. Selain itu, harus segera direalisasikan program penyeimbangan antara daerah yang mengalami surplus tenaga listrik dan daerah yang mengalami defisit listrik di Indonesia agar kelebihan listrik yang terjadi saat ini bisa terserap.
“Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pemerintah dan PLN yang telah membatalkan program konversi kompor elpiji ke kompor listrik ini. Dari sisi manapun terlebih dalam situasi saat ini, program ini akan menuai masalah jika dipaksakan realisasinya. Pemerintah paham psikologis dan suasana batin masyarakat yang saat ini memang sedang butuh berbagai kemudahan agar bisa segera bangkit memulihkan ekonomi keluarga yang selama dua tahun terganggu akibat pandemi,” pungkas Senator Jakarta ini. (rel)
