TANAH DATAR , SWAPENA -- Pemerintah tidak bisa menghindari menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal itu tentunya akan berdampak pada naiknya tarif angkutan darat sehingga akan ikut mempengaruhi daya beli masyarakat.
Bahkan kenaikan BBM bersubsidi juga berdampak pada tingginya inflasi.
Terkait dampak kenaikan BBM bersubsidi Kapolres Tanah Datar AKBP Ruly Indra Wijayanto, S.I.K, M.Si bergerak cepat melakukan koordinasi dengan Organda dan Dinas Perhubungan Tanah Datar, Rabu (7/9).
Kegiatan bertempat di ruang kerja Kadishub itu Kapolres Ruly melakukan sosialisasi dan edukasi, untuk menindak lanjuti program pemerintah Pengalihan Subsidi BBM.
Kapolres Ruly mengajak seluruh Instansi terkait baik Dishub maupun Organda bekerja sama mendukung Program pemerintah dan menjadi penyambung lidah.
"Saya mengajak Dinas Perhubungan untuk mensosialisasikan pengalihan subsidi BBM kepada masyarakat," ajak Kapolres Ruly.
Ia melanjutkan seperti diketahui Program Pengalihan Subsidi BBM sudah dimulai sejak tanggal 3 September 2022.
Tentu kata Ruly Program Pengalihan Subsidi BBM tentu akan diikuti dengan naiknya tarif angkutan, daya beli masyarakat termasuk total biaya transportasi.
"Untuk itu kita harus bekerjasama untuk mensosialisasikan Program Pengalihan Subsidi BBM," ujar Kapolres.
Terkait kenaikan tarif angkutan, Kapolres Ruly menyarankan Organda, pengusaha jasa angkutan dan Dinas Perhubungan dapat membicarakan bersama, sehingga kenaikan tarif dapat diterima semua pihak.
Kapolres Tanah Datar dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi itu didampingi Kabag Ops, Kasat Binmas, Kasat lantas dan dari Dinas Perhubungan terlihat hadir, Kadishub, Sekretaris, Kabid Lalin dan Kabid Prasarana Keselamatan serta Wakil Ketua Organda bersama sejumlah anggota. (ds)
