PADANG, SWAPENA -- Pemerintah Kota Padang tidak menggunakan dana cadangan di sepanjang tahun 2022 ini. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Padang Andree Harmadi Algamar, Sabtu (20/8).
"Kita tidak gunakan dana cadangan, apalagi dana cadangan tidak ada di nomenklatur APBD kita," ungkap Sekdako Padang.
Sementara itu, Pemko Padang terus menggenjot capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tidak itu saja, pemerintah setempat juga terus melakukan pengetatan belanja. "Kita akan terus mengoptimalkan pendapatan," sebut Sekda.
Optimalisasi pendapatan daerah tidak saja melalui penagihan secara manual kepada objek pajak dan lainnya. Akan tetapi juga dilakukan melalui digitalisasi.
"Optimalisasi itu tentunya dengan menggunakan digitalisasi. Kita juga melakukan pengetatan belanja, hemat dan tepat sasaran," tambah Sekda.
Menurutnya, Pemko Padang selalu optimis dalam mencapai serta meningkatkan PAD Kota Padang. Andree mengatakan, pihaknya akan berusaha maksimal menjaga APBD dengan baik. APBD yang berorientasi kepada pembangunan dan kesejahteraan warga kota.
Terkait penggunaan digitalisasi dalam meningkatkan PAD, Diskominfo Padang bahkan telah lebih dulu memulai penggunaan aplikasi. Aplikasi e-payment diluncurkan ke tengah publik sebagai wadah bagi pemilik tower atau provider dalam membayar retribusi menara.
"Pemilik tower tidak perlu lagi datang ke bank untuk membayar retribusi, cukup dengan membuka aplikasi, semua dapat dengan mudah dilakukan," ungkap Plt Kepala Diskominfo Kota Padang, Al Amin.
Aplikasi e-payment diluncurkan tahun 2021. Sebanyak 500 tower di Padang dimiliki oleh sejumlah pemilik atau provider. "Mereka akan membayarkan retribusinya sebesar Rp2 miliar lebih di tahun ini," ungkap Plt Kadis Kominfo itu. (ch)
