PADANG, SWAPENA -- Kabupaten Kepulauan Mentawai hingga hari ini masih menyandang status daerah 3T (tertinggal, terluar dan terdepan). Masih banyak yang harus dikerjakan agar bisa keluar dari status demikian.
Di lain pihak, APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak misa mengatasi sendiri. Maka diperlukan keterlibatan pemerintah secara keseluruhan, provinsi dan terutama pemerintah pusat.
"APBD Mentawai tidak cukup untuk mengatasi semua ini, kita berharap Mentawai dikeroyok bersama," kata Pj Bupati Kepulauan Mentawai, Martinus Dahlan dalam diskusi dengan pengurus PWI Sumatera Barat di kantor PWI Sumbar, Jalan Bagindo Azis Chan, Padang, Sabtu (16/7).
Bupati mengakui masih ada sejumlah pihak yang secara tidak langsung ingin mempertahankan status 3T tersebut. Sebab dengan status itu, bantuan mengalir ke Mentawai.
“Tapi itu berarti kita tidak membangun, membangun fisik dan membangun manusia. Infrastruktur sebagai bagian dari kemajuan manusia tidak akan membuat investasi terdorong masuk ke Mentawai,” kata dia.
Martinus mengatakan, infrastruktur baik public utility maupun infrastruktur transportasi sangatlah didambakan oleh masyarakat Mentawai. Ia mencontohkan sarana dan prasarana transportasi masih sangat minim. Saking minimnya, hasil pertanian dan perkebunan tak jarang membusuk lantaran tak ada alat angkut.
Selain itu, air bersih menjadi persoalan pelik di daerah kepulauan tersebut. “Impian rakyat Mentawai yang paling dasar adalah mendapatkan sumber air bersih. Saat ini air bersih adalah kebutuhan hidup. Memang Mentawai sudah ada sejak dahulu kala, tetapi rata-rata air untuk kebutuhan MCK dan minum kualitasnya masih sangat buruk. ketiadaan air bersih juga mengancam kualitas hidup manusia di Mentawai. Stunting juga akan dipicu oleh minimnya air bersih di Mentawai,” kata Martinus.
Ia mengatakan, sarana dan prasarana air bersih paling-paling ada hanya di Tua Pejat. Sedang di bagian lain Mentawai terutama di pulau-pulau terpencil air bersih adalah sebuah kemewahan. Bahkan tak jarang ditemui warga mandi dengan air galon.
Menjawab pertanyaan soal jalan keluarnya, Martinus mengatakan bahwa saat ini sedang dibangun sembilan embung untuk menampung air bersih guna disalurkan ke rumah warga.
“Kita terus berusaha mendapatkan bantuan dari Kementerian PUPR. Tapi belum ada realisasi,” katanya.
Selain air bersih, yang juga sangat mendesak diperlukan Mentawai adalah penerangan dan energi listrik serta infrastruktur komunikasi berupa tower BTS untuk telekomunikasi seluler maupun non seluler.
“Kita sudah ajak investor mau tanam modal di sini, tetapi tanpa listrik dan telekomunikasi, para investor berpikir dua kali untuk berinvestasi di Mentawai. Kita butuh 200 BTS agar Mentawai bisa bebas dari blankspot, namun hanya terealisir belasan,” ujar Martinus.
Satu hal yang menggembirakan menurut mantan Sekdakab Mentawai itu, sudah hampir rampungnya perpanjangan runway Bandara Rokot. Menurut perhitungan, Agustus selesai finishingnya dan September menurut rencana akan diresmikan.
“Insyaallah diresmikan oleh Presiden pada September. Nanti landasan bisa didarati pesawat besar seperti WingAir dan sebagainya terutama pesawat tipe ATR yang bisa membawa penumpang lebih banyak dibanding pesawat kecil berpenumpang 12 orang seperti sekarang,” kata dia.
Transportasi udara, kata Martinus, akan mempercepat arus komoditas Mentawai ke luar menuju pasar.
Kunjungan ke PWI Sumbar disambut oleh Ketua PWI Heranof Firdaus bersama para pengurus lainnya. (*)
