PADANG, SWAPENA -- Pelaksanaan pemetaan potensi kerja sama daerah bertujuan agar pemerintah provinsi memiliki perencanaan yang jelas dalam melaksanakan kerja sama daerah dan hasilnya dapat menjadi bahan rancangan untuk diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah. Dengan demikian, kerja sama daerah terlaksana secara efektif dan efisien
Hal itu sampaikan Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setdaprov Sumbar, Doni Rahmat Samulo di sela-sela kegiatan Focus Group Diskusi (FGD) di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat, Jumat (3/6)
Doni menjelaskan, dalam kegiatan pemetaan kerja sama ini nantinya akan dilaksanakan dengan metode FGD yang diawali dengan penyampaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) tahun 2021 pada RPJMD yang capaiannya belum sesuai dengan target yang merupakan tanggung jawab OPD bersangkutan.
"Pentingnya proses indetifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan, kemudian penyampaian usulan kerja sama daerah dari Organisasi Perangkat Daerah kepada Tim Koodinasi Kerjasama Daerah (TKKSD), pembahasan usulan kerja sama perangkat daerah oleh TKKSD, dan Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Daftar Potensi Kerja Sama Daerah Provinsi Sumatera Barat," ujarnya.
Ia juga tambahkan dengan dilaksanakannya pemetaan ini, diharapkan tergalinya potensi kerja sama pada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sehingga melahirkan kerja sama daerah yang merupakan solusi dari permasalahan OPD dalam mencapai target kinerja.
"Selain itu, melalui kegiatan kerja sama juga diharapkan dapat mendukung pencapaian RPJMD, mendukung pencapaian Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat, menciptakan efesiensi dan efektifitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan publik, meningkatkan penerimaan PAD dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta keterbukaan lapangan kerja,” terang Doni
Pemetaan potensi kerja sama ini dilaksanakan selama 2 hari pada 2 dan 3 Juni 2022. Dilaksanakan dengan TKKSD yang berasal dari Biro Pemerintahan dan Otda, Bappeda, DPKAD, Balitbang, Inspektorat, Biro Hukum, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Organisasi yang akan berdiskusi dengan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (ok/adp)
