PADANG, SWAPENA -- Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa P, SH. S.Ik. MH beserta istri Ny. Merthy Teddy Minahasa menerima gelar kehormatan adat dari Tampuak Tangkai Alam Minangkabau. Irjen Teddy Minahasa dianugerahi gelar Tuangku Bandaro Alam Sati. Sedangkan istrinya Ny. Merthy Puti Sibadayu.
Pemberian gelar adat tersebut, sesuai dengan Keputusan Tampuak Tangkai Alam Minangkabau Nomor 146/SK-TTAM/2022 yang ditandatangani oleh Jufrizal, SE Angku DT. Bandaro Kayo. Pelewaan dilaksanakan di Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Kamis (16/6).
Pelewaan gelar adat ini dihadiri Ketua LKAAM Sumbar, Fauzi Bahar Dt. Nan Sati, Bupati Tanah Datar Eka Putra, Pejabat Utama Polda Sumbar, Ketua Adat di Pariangan, tokoh adat serta Ninik Mamak dan Bundo Kanduang.
Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Satake Bayu Setyanto, S.Ik membenarkan pemberian gelar kehormatan adat kepada Kapolda Sumbar tersebut. “Bentuk apresiasi dari Luhak Nan Tuo dan dukungan dari masyarakat Sumbar terhadap kinerja dan prestasi Bapak Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa, maka beliau mendapatkan gelar kehormatan adat,” katanya.
Sebelumnya, Ketua LKAAM Fauzi Bahar DT Nan Sati, selaku Ketua LKAAM Sumbar menyebut bahwa pemberian penghargaan berupa gelar adat kepada Irjen Pol Teddy Minahasa, dilatarbelakangi oleh beberapa hal, seperti atas keberhasilannya menyelamatkan anak kemenakan di Sumatera Barat dengan vaksinasi.
“Saya sampaikan kepada masyarakat, kami dari LKAAM sebagai ninik mamak, kami menjaga anak kemenakan kami. Dan itulah yang dilakukan oleh Kapolda,” sebut Fauzi Bahar, Kamis (24/2) di ruang rapat LKAAM Sumbar.
Kemudian, Irjen Pol Teddy Minahasa menindak tegas pembeking prostitusi (pekat), dengan berani menghukum anak buahnya. “Kalau bisa hal ini ditiru oleh satuan lainnya,” ujarnya.
Lebih lanjut kata Ketua LKAAM Sumbar, Kapolda Sumbar mau melaksanakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Restorasi Justice, sehingga perkara tindak pidana ringan (tipiring) dan apa saja permasalahan antara pelaku dengan korban bisa berdamai diserahkan kepada ninik mamak untuk menjembatani perkaranya. “Mudah-mudahan ini menjadi pilot project secara nasional, dimulai dari Minangkabau ini. Perkara ini tidak harus sampai ke pengadilan dan cukup sampai di tingkat bawah (ninik mamak),” katanya.(*)
