PADANG, SWAPENA -- Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat melakukan Sensus Penduduk 2020 Lanjutan, yang dimulai Mei hingga Juni mendatang. Sensus ini merupakan pencatatan secara lebih rinci tahap kedua yang menyasar 109 ribu rumah tangga di Sumbar yang menjadi sampel.
Sebagai tahapan awal Sensus Penduduk (SP) 2020 Lanjutan ini, Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar menggelar sosialisasi dengan tema "Koordinasi dan Kolaborasi untuk Menghasilkan Parameter Demografi Sumbar yang Akurat" yang dibuka Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi, di Hotel Santika Premiere Padang, Selasa (31/5).
Dalam sambutannya gubernur menyampaikan arti penting suatu data yang akurat dan terbaru, sebagai urat nadi dalam merespon berbagai persoalan sekaligus memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat.
"Semakin cepat data terbarukan yang kita terima dari BPS, maka semakin banyak pula yang bisa kita akomodir dalam kebijakan pemerintah pada tahun berikutnya. Sehingga semakin maksimal respon pada harapan dan pelayanan pada masyarakat," ungkap gubernur.
Oleh sebab itu, gubernur mengintruksikan seluruh jajaran OPD Provinsi Sumbar turut mendukung dan berkontribusi demi tercapainya Sensus penduduk di Sumbar, dengan memberikan input dan informasi yang lebih kompleks kepada BPS, sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan tepat.
Secara khusus gubernur mengintruksikan kepada Dinas Kominfotik dan Bappeda.Sumbar agar berkoordinasi dengan BPS, khususnya terkait data disektor apa saja yang terjadi perlambatan akibat pandemi Covid-19 berikut dengan langkah solusi yang bisa dilakukan.
"Akhir tahun itu saya minta semua data sudah clear dan update dan koordinasikan dengan BPS sehingga awal tahun itu datanya sudah baru," sambung gubernur.
Sementara itu, dalam laporannya, Kabag Umum BPS Sumbar, Januarto Wibowo, menjelaskan bahwa sensus bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi guna sukseskan SP2020 Lanjutan yang merupakan kegiatan prioritas nasional untuk menghasilkan indikator demografi yang akurat.
Hadir dalam sosialisasi ini, jajaran Forkopimda Sumbar, Kakanwil Kumham Sumbar, kepala OPD Provinsi Sumbar, pimpinan perguruan tinggi dan lembaga serta instansi vertikal. (doa/mmc)
