SOLOK, SWAPENA -- Keberadaan Danau Singkarak sebagai salah satu danau prioritas nasional perlu mendapatkan perhatian khusus. Tempat sampah, serta semakin banyak penangkap ikan bilih sebagai endemi danau terbesar di Sumbar tersebut menjadi keresahan para walinagari di salingka danau yang tergabung dalam Badan Pengelola Kawasan Danau Singkarak (BPKDS).
Hal itu terungkap dalam silaturahmi Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi dengan para walinagari salingka Danau Singkarak, di Kantor Walinagari Saniangbaka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Jumat (22/4).
Hadir dalam silaturahmi tersebut Ketua BPKDS Jasman, Anggota DPRD Kabupaten Solok Nazar Bakri, serta para walinagari ataupun yang mewakili dari nagari-nagari di salingka Danau Singkarak, di antaranya dari Sumani, Paninggahan, Singkarak, Muaro Pingai dan Saniangbaka. Selain itu turut mendampingi gubernur, Kepala DKP Sumbar Desniarti, Kepala Biro Umum Syefdinon, dan Kepala Biro Adpim Maifrizon.
"Selain masalah sampah, beberapa masalah Danau Singkarak saat ini adalah penangkap ikan lebih dari 4 ribu, dari awalnya hanya seribu orang. Sehingga perlu alih usaha, agar tidak semuanya turun ke danau," ungkap Jasman.
Ketua Badan Kerjasama Nagari Paninggahan, Arlis Usman juga mengeluhkan kenaikan debit air danau yang menyebabkan ratusan hektar sawah di Nagari Paninggahan terendam dan akhirnya gagal panen. "Saya juga mohon pada Pak Gubernur agar meninjau ulang kerja sama untuk pemanfaatan air permukaan oleh PLN yang belum pernah berubah. Potensi danau lainnya juga banyak yang bisa dikembangkan untuk wisata dan ekonomi lainnya," ujar Arlis.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengapresiasi keberadaan BPKDS yang sudah ada sejak 2011 silam. Menurut gubernur, BPKDS berperan penting dalam rangka dan perlindungan Danau Singkarak. "Perlu kajian-kajian khusus mengapa permukaan danau meningkat. Bisa jadi ada yang tersumbat. Soal sampah, jangan ada lagi yang membuang sampah ke sungai, Batang Lembang. Sampah harus dikelola, khususnya di sepanjang sungai-sungai yang bermuara ke danau," kata gubernur.
Soal alih usaha, menyambut baik dan jika nagari-nagari wajib, dalam rangka perlindungan Danau Singkarak, maka akan dipetakan, apa saja potensi-potensi yang ada.
"Nagari-nagari memesan, saya yakin bisa. Kuncinya kesepakatan. Danau yang ada di depan mata setiap hari kita lihat ini, bisa lestari jika kita bersama-sama menjaganya. Seperti yang dilakukan Nagari Sumpur misalnya, ada kearifan lokal untuk kelestarian ikan bilih. Saya harap ini juga bisa diikuti oleh nagari lain," tambah gubernur.
Anggota DPRD Nazar Bakri, mengapresiasi berbagai masukan dari gubernur dan sepakat akan pertemuan tersebut dengan masyarakat salingka danau untuk membuat kesepakatan Danau Singkarak dan optimalisasi ekonomi kreatif yang nantinya akan diusulkan kepada gubernur. (mmc/kmf)
