PAYAKUMBUH, SWAPENA -- Noviardi (47) dan Marlina (43), warga Padang Tiakar, Payakumbuh Timur, mengadukan kesulitan yang mereka temui dalam pengurusan surat nikah dan administrasi kependudukan kepada Gubernur Sumatra Barat, H. Mahyeldi. Aduan itu disampaikan Marlina secara langsung saat Mahyeldi singgah sahur di kediamannya pada Senin (25/4) dini hari.
"Kami ada masalah, Pak. Kami tidak punya surat nikah. Kami menikah di bawah tangan, karena uda pisah tanpa ada surat cerai. Tolong kami, Pak. Biaya menguruspun kami tidak punya. Untuk mengurusnya kami dimintai uang tujuh ratus ribu pula," isak Marlina sambil bersimpuh di atas tikar pandan rumahnya.
Diceritakan Marlina, ketiadaan surat nikah tersebut menyebabkan pembuatan akta kelahiran dan pencantuman nama anak kandung mereka ke dalam kartu keluarga (KK) sulit dilakukan. Ia khawatir hal ini akan menyebabkan anaknya mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan formal di masa yang akan datang.
"Payah kami jadinya memasukkan anak kami yang paling kecil ke dalam KK. Ini yang terus menjadi beban pikiran kami, Pak," sambung Marlina.
Menanggapi hal itu, Gubernur Mahyeldi mengatakan, ia akan menyelesaikan secara langsung masalah biaya administrasi yang diadukan. Sementara itu, terkait proses administrasinya, Mahyeldi minta Sekda Kota (Sekdako) Payakumbuh Rida Ananda dan pihak-pihak terkait yang turut hadir pada kesempatan tersebut untuk sesegera mungkin menyelesaikan persoalan ini.
"Ibu ada surat-suratnya? Coba keluarkan sekarang. Untuk uangnya biar saya yang menyelesaikan. Pak Sekda, tolong ini dibantu," pinta Gubernur seraya menyerahkan Berita Acara Nikah Siri dan Surat Keterangan Lahir anak bungsu pasangan Noviardi dan Marlina ke Sekdako Rida Ananda. Gubernur kemudian berjanji akan menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur juga menyalurkan bantuan uang dari Baznas Prov. Sumbar sebesar Rp25 juta untuk renovasi kediaman keluarga Noviardi dan Marlina. (kmf)
