PADANG, SWAPENA -- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumbar berkomitmen sejak awal untuk menghadirkan kesetaraan bagi seluruh warganya, termasuk dalam memfasilitasi kelompok masyarakat penyandang disabilitas. Gubernur juga menghimbau bupati dan walikota untuk menyiapkan fasilitas dan sarana yang ramah bagi disabilitas.
"Sudah menjadi tugas kita untuk memfasilitasi sarana dan prasarana yang ramah disabilitas bagi saudara kita penyandang disabilitas yang jumlahnya cukup banyak. Akan banyak potensi yang bisa dihadirkan dari para penyandang disabilitas.
Makanya diharapkan dalam penyusunan RKPD 2023 ini, pikiran dan masukan dari penyandang disabilitas harus diakomodasi," harap gubernur, saat diwawancarai usai membuka Musrenbang RKPD Provinsi Sumbar Tahun 2023, di Hotel Pangeran Beach, Padang, Senin (28/3).
Hal ini tak terlepas dari suara penyandang disabilitas atas masih minimnya bahkan nihilnya fasilitas dan akses khusus di fasilitas umum dan ruang publik bagi disabilitas.
Sebagaimana disampaikan oleh Antoni Tsaputra, Ph.D, seorang penyandang disabilitas yang berprofesi sebagai Dosen FIP UNP sekaligus peneliti Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network. Ia mengatakan bahwa penyandang disabilitas yang jumlahnya cukup banyak di Sumbar sangat berkeinginan untuk terus mendukung pemerintah sebagai bagian penting dan tak terpisahkan dari pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan.
"Mohon pada bupati/walikota, apapun program pembangunan, tolong diingat bahwa ada masyarakat kita yang memiliki kondisi kebutuhan yang berbeda," kata Antoni.
Sebelumnya dalam sambutan pembukaan Musrenbang, gubernur mengajak seluruh pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMN/D, lembaga profesi, ormas dan LSM agar secara bersama dan saling bersinergi dalam melaksanakan pembangunan yang terintegrasi, holistik serta memperhatikan potensi dan kondisi masing-masing daerah.
Apalagi Pemerintah Provinsi Sumbar dan kabupaten kota secara umum masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat dalam hal pemulihan dan pertumbuhan sektor ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19 dan bencana alam.
Melalui Musrenbangda dengan mengusung tema "Peningkatan Produktifitas Sektor Strategis Menuju Transformasi Ekonomi Melalui Pertanian, Pariwisata, Perdagangan & UMKM," gubernur berharap semua pihak dapat memberikan masukan dan saran terhadap penyempurnaan rancangan RKPD Provinsi Sumbar.
Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi, dalam laporannya menyampaikan, Musrenbang RKPD 2023 yang telah dimulai rangkaiannya sejak November 2021 lalu itu adalah dalam rangka melakukan penyamaan persepsi, substansi dan mekanisme penyusunan sekaligus menjaring aspirasi terkait isu-isu pembangunan sumbar, khususnya terkait stunting, program unggulan dan penciptaan entrepreneur baru.
Dalam kegiatan ini juga ada arahan Kemendagri yang disampaikan langsung oleh Dirjen Pembangunan Daerah dan Arahan Bappenas yang disampaikan oleh Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam. Selain itu, dalam kesempatan yang sama juga diserahkan penghargaan kepada kabupaten dan kota terbaik.
Untuk Kabupaten terbaik Pencapaian Pembangunan Daerah (PPD) diberikan kepada Kabupaten Pasaman, yang dinilai sukses membangun kampung ikan mas Pasaman, melalui program peningkatan produksi ikan air tawar di beberapa kecamatan di Pasaman. Terbaik kedua diraih Kabupaten Tanah Datar, dan ketiga Kabupaten Agam.
Kategori kota terbaik Pencapaian Pembangunan Daerah (PPD) diberikan kepada Kota Payakumbuh, diikuti Kota Padang Panjang dan terakhir Kota Bukittinggi. Selain itu juga diberikan penghargaan khusus untuk Kota Sawahlunto yang dinilai tercatat sebagai kota dengan tingkat kemiskinan terendah pada tahun 2021. (mmc/kmf)
