AROSUKA, SWAPENA -- Bupati Solok, H. Epyardi Asda, M. Mar menilai bahwa Rakor Kepala Daerah se-Sumbar di Kabupaten Kepulauan Mentawai Senin (7/3) lalu, hanya menghambur-hamburkan uang rakyat dan untuk pencitraan bagi Mahyeldi.
Pernyataan itu disampaikan H. Epyardi, Rabu (9/3) malam terkait statemen yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat, Jasman Rizal di beberapa media online.
Jasman mengatakan bahwa ketidakhadiran Kabupaten Solok pada Rakor di Mentawai tersebut sebagai tidak menghargai Gubernur Sumbar dan tidak patuh kepada pemerintah provinsi.
Disebutkan, rakor pariwisata provinsi Sumbar di Tua Pejat hanyalah kegiatan seremonial semata dan sebagai Bupati Solok pihaknya lebih mementingkan kebutuhan masyarakat dan membangun daerah serta masyarakat. Bagi dia, pemerintah provinsi bukanlah raja yang harus dipatuhi dan seluruh daerah harus tunduk.
Kehadiran Pemkab Solok pada rakor di Kabupaten Mentawai tersebut bukanlah hal yang sangat mutlak. Karena setiap pemerintah kabupaten/ kota, juga memiliki program dan kegiatan kedaerahan yang lebih penting untuk dilaksanakan.
Terkait dengan hubungan antara Pemprov dengan Pemkab Solok, Bupati Solok merasa selama dirinya menjabat sebagai bupati belum ada satupun program dari provinsi yang dirasakan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Solok. "Bahkan pembangunan di Kabupaten Solok dihancurkan oleh Gubernur dan tidak dia dukung," papar Epyardi Asda.
Menurut dia, masih banyak program pemerintah Kabupaten Solok yang malah dihambat oleh pihak provinsi, seperti sektor kepariwisataan, pertanian dan lainnya. "Saya mau tanya, mana bantuan, dukungan yang mereka berikan untuk pariwisata Solok. Bahkan saya merasa mereka malah menghambat kemajuan sektor kepariwisataan daerah kita,” papar Epyardi.
Menurutnya, antara pemerintah provinsi dan daerah adalah sebuah hubungan pemerintahan yang saling mendukung. Pemprov sebagai perwakilan pemerintah pusat di tingkat provinsi wajib hukumnya mendorong dan melindungi daerah kabupaten/kota yang dinaunginya.
Epyardi menyebut gubernur bukanlah seorang raja dan bupati bukanlah anak buahnya. "Kita ini sama-sama pemimpin daerah dan sebaiknya ada komunikasi yang baik. Bukan saja bagi Kabupaten Solok, tetapi untuk seluruh daerah kabjpate /kota di bawah naungannya. Bukan malah menghambat pembangunan," beber mantan anggota DPR RI tiga priode tersebut.
Disebutkan Epyardi, pemerintahan provinsi, harus ada koordinasi dan komunikasi yang jelas. "Kita di sini juga adalah pemimpin daerah, dan kita juga minta dihormati," katanya.
Terkait dengan tudingan yang disampaikan Jasman Rizal, Epyardi berpendapat bahwa itu tak patut diapungkan ke media, karena pihak pemerintah provinsi tidak pernah melakukan konfirmasi atas ketidakhadiran pihak Pemkab Solok di Mentawai. Karenanya, Bupati Epyardi menentang keras pernyataan Jasman Rizal.
"Apalagi sampai mengatur daerah saya. Menurut saya statemen yang dikeluarkannya di banyak media bukanlah kewenangan dia untuk menyudutkan satu daerah pemerintahan. Soal ini saya sangat menentang keras apa yang diucapkan oleh juru bicara gubernur itu,” tegas Epyardi Asda (wd/jn)
