PADANG, SWAPENA -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), secara prinsip menyetujui permohonan hibah tanah oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) seluas kurang lebih dua hektar yang nantinya akan dibangun menjadi Balai Besar Logistik Kebencanaan Regional Sumatera. namun, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 dan
Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, BNPB diminta melengkapi semua persyaratan sebelum hibah ini disetujui DPRD.
Hal itu dikemukakan Ketua DPRD Sumbar, Supardi, saat rapat kerja dengan Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi dan Kepala UPT. BNPB Sumbar, Bambang Warsito, bersama seluruh pimpinan Komisi DPRD dan Jajaran OPD Pemprov Sumbar di ruang rapat Gedung DPRD, Kamis (10/2).
Supardi, berharap BNPB bisa melengkapi administrasi secepatnya sehingga rencana pembangunan Balai Besar Logistik Kebencanaan sekaligus Balai Diklat untuk regional Sumatera bisa segera terwujud.
Gubernur Mahyeldi juga memberikan dukungan terhadap rencana pembangunan tersebut. Menurutnya keberadaan Balai Besar Logistik Kebencanaan BNPB untuk mengcover wilayah sumatera sekaligus balai diklat, merupakan suatu langkah strategis dalam upaya penanggulangan bencana di Sumatera.
"Kehadiran balai logistik dan diklat ini nantinya akan menjadikan Sumbar sebagai menjadi sentra penanggulangan bencana di Sumatera, khususnya untuk logistik.
Sebab ketersediaan logistik itu ada disini (Sumbar) sehingga penanggulangan bencana di Sumbar pun akan lebih cepat," ungkap gubernur.
"Kami juga mengucapkan terimakasih pada ketua DPRD dan pimpinan komisi yang telah merespon dan menggelar rapat kerja hari ini. Karena persetujuan hibah ini terletak pada DPRD," lanjut gubernur.
Lebih lanjut gubernur juga menyampaikan latar belakang pelaksanaan hibah, yakni surat Kepala BNPB kepada Gubernur Sumatera Barat nomor : B-491/KA.BNPB/OT.01.01/06/2021 tanggal 29 Juni 2021 perihal Permohonan Rekomendasi Pembentukan Balai Besar Logistik Bencana Alam. Kemudian, adanya permohonan secara langsung/lisan dari Sekretaris Utama BNPB pada saat kunjungan ke Sumbar bersama Komisi VIll DPR RI, Kementerian dan Lembaga Pusat perihal Pembentukan UPT BNPB menjadi Balai Besar Logistik dan Kediklatan Regional Sumatera di Sumatera Barat.
Sementara Kepala UPT BNPB), Bambang Warsito, berharap dengan adanya Pusat Balai Besar Logistik di Sumbar penanggulangan bencana kedepannya akan cepat dilakukan.
"Dengan dibentuknya Pusat Balai Besar Logistik Wilayah Sumatera di Sumbar, diharapkan kesiapan logistik akan lebih cepat dalam penanggulangan bencana. Serta mempersingkat jarak saat terjadi bencana di wilayah Sumatera," ungkapnya.
Selain itu, menurut Bambang, dibangunnya pusat Balai Logistik akan menjadi pilot project besar di Sumatera Barat. Ia berharap, pembangunan ini bisa segera diproses karena mengingat daerah Sumbar termasuk ke dalam wilayah yang rawan bencana.
Anggota Komisi IV DPRD, Muzli M Nur, juga sangat mendukung pembangunan balai besar Logistik ini, ia mengatakan peletakkan batu pertama akan segera dilakukan.
"Kami berharap BNPB sudah menyiapkan anggaran melalui APBN dan semoga prosesnya berjalan dengan cepat dan lancar. Apalagi Balai Besar ini akan menjadi tempat vokasional. Kami sangat siap dan pasti mendukung," tuturnya.
Hadir dalam acara ini, Wakil Ketua DPRD Suwirpen Suip, Asisten Administrasi Umum, Andri Yulika, Kalaksa BPBD Sumbar, Jumaidi, Sekwan DPRD Sumbar, Raflis, beserta perwakilan OPD terkait. (mmc)
