 |
| Audy Joinaldy |
PADANG, SWAPENA -- Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy, menanggapi banyaknya proyek putus kontrak pada APBD Sumbar 2021. Menurutnya, faktor penyebabnya pemenang tender adalah kontraktor yang menawar terendah.
"Kita bakal lebih hati-hati dalam
melaksanakan pembangunan proyek di tahun 2022 ini. Hal ini berdasarkan evaluasi
banyaknya proyek mangkrak di tahun 2021," kata Audy Joinaldy di Padang,
Kamis (13/1).
Audy juga mengaku akan melihat titik-titiknya
proyek mana saja yang putus kontrak. Karena, Audy mengaku belum diberita tahu
oleh DPRD proyek mana saja yang mangkrak. "Ya, kita belum
diberitahu," katanya.
Namun dia menyebut, ke depan semua pelaksanaan
proyek harus dilakukan secara profesional. Diakuinya, memang terjadi sejumlah
masalah saat pelaksanaan proyek, di antaranya soal penawaran harga terendah.
“Ini kadang jadi bumerang bagi kita semua harga
terendah ini, kadang-kadang tidak masuk akal. Jadi, sekarang kita benar-benar
harus pastikan kelengkapan seorang kontraktor,” katanya.
Audy mengaku juga sudah memberikan arahan
kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Di antaranya Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dimana ke depan harus jauh lebih selektif
dalam memilih kontraktor.
“Jauhkanlah, misalnya harga terendah, harus
dipakai dan sebagainya. Jadi, harus dilihat betul-betul dari awal, syaratnya
harus dipenuhi. Kalau tidak, ini bakal merugikan masyarakat,” katanya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, dalam rapat
evaluasi yang dipimpin Ketua DPRD Sumbar, Supardi bersama anggota DPRD, tim
anggaran, sejumlah kepala dinas dan pejabat eselon Pemprov Sumbar, ditemukan
adanya puluhan paket pekerjaan tahun 2021 yang tidak tuntas.
Jika ditotal, puluhan paket mangkrak nilainya
mencapai ratusan miliar. Jika dibandingkan antara nilai kontrak dengan
realisasi anggaran, maka terdapat selisih sekitar Rp50 miliar lebih yang akan
menjadi sisa anggaran.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Hidayat
juga menyorot proyek mangkrak sepanjang 2021 di Sumbar yang nilainya mencapai
ratusan miliar ini. “Artinya, bila semua pekerjaan terlaksana 100 persen, maka
sisa Rp50 miliar lebih tersebut tidak akan ada atau akan terbelanjakan habis,”
jelasnya. (ys)
*Berita ini sudah disiarkan Harian Singgalang
