PADANG, SWAPENA -- Rencana pembangunan fly over (jembatan layang) Sitinjau Lawik, yang termasuk dalam 35 proyek prioritas nasional, terus menunjukkan progres positif. Ada perubahan desain yang dibiayai Kementerian PPN/Bappenas, dan diharapkan awal 2023 sudah bisa dimulai pembangunannya.
Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi rencana pembangunan fly over Sitinjau Lawik yang dipimpin Gubernur Mahyeldi, bersama 11 Dirjen dari 8 kementerian dan OPD terkait di lingkup Pemprov Sumbar, di Hotel Balairung Jakarta, Kamis (13/1).
Hadir
di antaranya perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kemen PUPR, Kemen LHK,
Kemenko Marves, Kementerian Perhubungan, KNKT, Kemendagri dan Kementerian
ATR/BPN.
Dalam
rapat tersebut, Gubernur Mahyeldi mempresentasikan urgensi pembangunan fly over yang
merupakan daerah rawan kecelakaan (DRK). Betapa tidak, selama periode 2016-2020,
telah terjadi 50 kecelakaan, meninggal 19 orang, luka berat 9 orang dan luka
ringan 111 orang. Hal ini terjadi disebabkan karena kondisi jalan berupa
tanjakan terjal dan panjang serta radius tikung terlalu sempit.
Mahyeldi
optimis pembangunan fisik fly over bisa dimulai awal tahun 2023 nanti. Dengan
lancarnya jalan itu, diyakini akan meningkatkan akses serta mengurangi
kesenjangan ekonomi antar daerah di Sumbar.
"Alhamdulillah
dari rapat kemarin ada 11 Dirjen yang hadir dari 8 kementrian dan insyaallah
pada tahun 2022 ini ada anggaran dari Bappenas untuk review desain.
Mudah-mudahan setelah review desain ini selesai, maka pada akhir 2022 atau awal
2023 nanti penganggarannya bisa teralokasikan sehingga kita bisa mulai
pelaksanaan untuk membangunnya," harap Mahyeldi, Jumat (14/1).
Ditambahkannya,
dalam rakor tersebut seluruh Dirjen yang hadir memberikan masukan-masukan, apa
yang mesti dilakukan di provinsi dan juga apa yang dilakukan oleh kementrian
dalam rangka percepatan pembangunan dimaksud. "Dengan rapat koordinasi ini,
sudah ada kesamaan dan memahami apa tugas masing-masing. Mohon doanya, seluruh
masyarakat di ranah maupun di rantau agar diberi kelancaran, sebab ini menjadi
bagian tanggung jawab kita kepada rakyat dan Allah SWT supaya di jalan nasional
ini tidak ada lagi kecelakaan yang menimbulkan banyak korban," tambah
Mahyeldi.
Kepala
Bappeda Sumbar, Medi Iswandi menjelaskan beberapa masukan dari berbagai
kementerian dalam rakor itu. Di antaranya dari Kementerian LHK, yang menyatakan
bahwa terkait izin hutan lindung, cukup dengan kewenangan gubernur karena
cakupannya masih dibawah 5 hektare.
"Untuk
Panorama Satu, luasannya kurang dari 5 ha, yakni hanya 3,8 ha, dan alhamdulillah
ini menambah optimisme kita. Dan, KLHK berharap hasil review jangan terlalu
banyak perubahan sehingga tidak perlu menunggu waktu lama. Apalagi info dari
Kementerian ATR/BPN, kesesuaian tata ruang sudah masuk dalam RTRW Kota
Padang," ungkap Medi.
Ditambahkannya,
untuk menjaga keberlangsungan pengerjaan fly over, Direktur Pendanaan Bappenas
menyarankan agar memilih alternatif pembiayaan melalui dana Surat Berharga
Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara karena tingkat kepastiannya lebih
tinggi jika dibandingkan melalui dana APBN.
"Direktur
regional I Bappenas juga meminta kepada Dinas terkait agar segera menyampaikan
usulan dalam waktu dekat, agar anggaran pembangunan konstruksinya bisa masuk di
tahun 2023. Kemudian dari Kemenko Marves, juga berjanji akan mengawal
pengerjaan proyek fly over ini," sambung Medi. (kmf)
