 |
| Mahyeldi |
PADANG, SWAPENA -- Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat menggelar Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Bimtek SAKIP) untuk seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Sumbar. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara Hybrid, di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat dan melalui zoom meeting.
Pada gelaran tersebut, seluruh jajaran OPD menghadirkan perwakilan dengan tujuan penguatan pemahaman konsep SAKIP yang telah dicanangkan Kemenpan-RB, guna peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah daerah.
SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan yang didasari Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999. Inpres ini mewajibkan setiap instansi pemerintah selaku unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokoknya. Untuk itu, pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah penting adanya.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi dalam sambutannya membuka acara Bimtek tersebut, menegaskan kepada seluruh kepala OPD agar memahami Konsep SAKIP yang telah dicanangkan oleh Kemenpan-RB itu.
"Seluruh OPD harus membuat perencanaan program yang tepat sasaran dan matang. Sehingga capaian dari program dan kualitas kinerja pemerintah daerah yang dilaksanakan berdampak penuh bagi masyarakat", tegas Buya.
Disamping itu, Ronald Andrea Annas selaku Asisten Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan Wilayah Kemenpan-RB, yang sekaligus didapuk sebagai Narasumber dalam kegiatan ini kembali memaparkan konsepan SAKIP yang telah dicanangkan sejak beberapa tahun ke belakang. Selain itu, Ronald juga memaparkan evaluasi terkait SAKIP Sumbar tahun 2020.
Ronald menjelaskan, SAKIP menjadi alat bantu bagi Kementerian PAN-RB untuk memastikan setiap instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan manfaat atau hasil atas setiap rupiah dari anggaran yang telah digunakan. Setiap OPD diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara. Berikut kesesuaian pelaksanaan dengan rancangan pada awal periode, yang juga berlaku menjadi salah satu fokus perhatian dalam SAKIP.
Ia melanjutkan, bagi seorang pimpinan atau kepala daerah, SAKIP berguna untuk mengukur setiap pembangunan atau kinerja yang dilakukan masing-masing OPD.
Sistem ini bisa juga dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan untuk program pembangunan daerah. "Jika ada program yang tidak meningkatkan kinerja OPD, Kepala OPD dapat langsung mencoret program tersebut", lanjut Ronald.
Melalui Bimtek ini, seluruh OPD diharapkan lebih gencar lagi dalam penyempurnaan SAKIP. Sehingga pemanfaatan dana dapat lebih berdampak kepada masyarakat dan kualitas kerja. (kmf)
