PADANG, SWAPENA -- Putri Wakil Presiden RI Dr. Hj. Siti Ma'rifah Ma'ruf Amin, mendorong pengembangan ekonomi halal di Sumatera Barat yang telah dikenal sebagai daerah yang religius.
"Sumatera Barat memiliki masyarakat yang religius, didukung tradisi dan budaya islami sehingga sangat besar potensi untuk mengembangkan ekonomi syariah," katanya saat disambut Gubernur Sumbar, Mahyeldi di Padang, Kamis (2/12) malam.
Ia mengapresiasi dukungan Gubernur untuk mengkonversi Bank Nagari dari sistem konvensional menjadi syariah karena sesuai falsafah Minang, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
"Kami sudah bertemu juga dengan OJK Sumbar yang ternyata juga sangat mendukung konversi ini," ujarnya.
Potensi pariwisata di Sumbar menurutnya juga sangat besar untuk dikembangkan menjadi wisata halal bahkan sangat mungkin juga dibangun pusat industri halal.
Dia mengatakan, pemerintah pusat mendukung penuh pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dan berharap bisa menjadi pusat ekonomi syariah dunia.
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, semangat Pemprov Sumbar untuk mengembangkan ekonomi syariah sejak awal sangat didukung oleh Wakil Presiden Makruf Amin. "Beliau mengatakan dengan falsafah ABS-SBK, Sumbar seharusnya bisa menjadi pelopor ekonomi syariah di Indonesia. Ini yang menjadi penyemangat untuk mengembangkan ekonomi syariah di Sumbar," katanya.
Ia mengatakan, usai reformasi, Sumbar telah memulai kembali gerakan kembali ke nagari. Itu sama artinya dengan kembali ke surau yang akan menjadi pelopor bagi pengembangan ekonomi syariah.
"Berbagai kegiatan dalam upaya pengembangan ekonomi syariah di Sumbar telah digelar bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti BI dan OJK dan stake holder lain," katanya.
Sumbar juga telah memiliki Perda Pariwisata Halal yang mendukung sektor pariwisata muslim friendly yang diharapkan bisa mendukung perekonomian daerah.
Kedatangan putri Wapres ke Sumbar disambut dengan tarian tradisional khas Minangkabau dan dilanjutkan makan malam bersama.
Hadir dalam penyambutan tersebut Wakil Ketua DPRD Sumbar H. Suwirpen Suib dan beberapa kepala OPD Pemprov Sumbar. (ys/sgl)