 |
| Ny. Harneli Mahyeldi |
PADANG, SWAPENA -- Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sumatera Barat, Ny. Harneli Mahyeldi, prihatin meningkatnya kasus pelecehan seksual dan kekerasan pada anak di Sumbar belakangan ini. Ia mengajak seluruh unsur masyarakat meningkatkan kepedulian pada pengawasan dan perlindungan anak.
"Prihatin sekali belakangan ini banyak terjadi kasus pelecehan seksual dan kekerasan pada anak. Ini membuat pilu dan miris sekali. Mari kita peduli. Peran keluarga dan kepedulian kita bersama sangat penting untuk perlindungan anak," ujar Ny. Harneli, saat membuka sekaligus menjadi narasumber Rapat Koordinasi dan Advokasi Bunda PAUD kabupaten dan kota se-Sumbar, di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Senin (6/12).
Dalam rakor dengan tajuk peningkatan akses dan penguatan pendampingan satuan PAUD holistik integratif, ini Ummi Harneli juga mengajak masyarakat peka melihat tingkah laku anak yang mencurigakan atau berbeda dari sebelumnya. Selain itu, anak juga harus diajarkan mengenai anggota tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain.
"Di sinilah peran PAUD. Guru-guru PAUD senantiasa mengajarkan dan memberitahu anak-anak tentang hal yang tidak boleh dilihat, dibuka, dipegang oleh orang lain. Bahkan ada nyanyiannya di PAUD yang berbicara tentang menjaga diri," jelas Ummi Harneli.
Selain itu, Ummi juga prihatin masih rendahnya kesejahteraan guru-guru PAUD. Ummi berharap semua pihak bisa berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan guru seperti melalui dana CSR, dana desa dan lainnya untuk beasiswa sarjana PAUD atau tambahan penghasilan sehingga bisa lebih fokus mendidik anak.
"Bagaimana mendidik anak-anak dengan baik jika masih memikirkan apa yang akan dimasak hari ini, saja tidak ada. Anak usia dini hari ini adalah calon pemimpin dimasa depan. Kita berharap PAUD holistik integratif bisa terwujud di Sumbar, tidak PAUD yang biasa-biasa saja tapi yang betul-betul terperhatikan pola asuhnya, gizinya dan pengawasannya dan perlindungan serta kesejahteraannya," tambah Ummi.
Hal serupa juga disampaikan narasumber Kepala BP PAUD dan Dikmas Sumbar Wisma Endrimon. Menurutnya, persoalan PAUD saat ini diantaranya yang paling mendasar adalah biaya yang mahal, fasilitas yang minim, serta kompetensi guru yang rendah.
Selain itu, hadir juga narasumber dari Bappeda Sumbar yang memaparkan tentang kewenangan pelaksanaan PAUD HI di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.
Ketua Panitia Rakor sekaligus Ketua Pokja PAUD Sumbar. Siundra, mengatakan, tujuan diadakannya rakor ini antara lain terwujudnya komitmen penyediaan PAUD dari seluruh unsur terkait, yakni orangtua, keluarg, masyarakat, pemerintah pusat dan daerah. (kmf)
