PADANG, SWAPENA -- Kanwil Kemenag Sumbar menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar. Kerja sama ini dilakukan untuk mendukung pengembangan kemandirian ekonomi lembaga pondok pesantren (Pontren).
MoU tersebut ditandatangani Kakanwil Kemenag Sumbar, Helmi, dan Wakil Gubernur (Wagub) Audy Joinaldy, di Padang Pariaman, Sabtu (27/11) dalam acara pembukaan penyambutan Kunker Wamentan RI di Pondok Pesantren Nurul Yaqin Ambung Kapur.
"Ada empat harapan kita, yakni kemandirian pesantren merupakan salah satu kebijakan prioritas Menteri Agama. Untuk itu kita meminta semua pesantren, agar melaksanakan program pemberdayaan masyarakat," katanya.
Kedua, pimpinan Pesantren agar pintar menggali potensi yang ada di masyarakat, untuk program kemandirian Pesantren, dengan tidak tercabut dari akar budaya dan kearifan lokal yang ada.
Ketiga, Pemda bersama Dinas terkait agar menindaklanjuti MoU untuk dapat bersama-sama membangun kemandirian pesantren dan pemberdayaan masyarakat.
Terakhir, Kakanwil mengimbau agar Kakankemenag untuk selanjutnya menindaklanjuti MoU ini dengan Bupati/ Walikota setempat. "Empat harapan ini juga bentuk upaya Kemenag dalam memperkuat jati diri pondok pesantren," tambahnya.
Untuk itu, mantan Kakankemenag Kabupaten Solok ini menginginkan pesantren ke depan kian memiliki posisi strategis sebagai basis ekonomi umat. Menurutnya hal itu perlu terus didorong agar potensinya lebih optimal, utamanya dalam memberdayakan masyarakat.
Sementara Wamentan Harvick juga mendorong anak muda, dalam hal ini santri/wati untuk mengambil peranan di sektor pertanian. Dalam orasinya, Harvick menuturkan afirmasi pesantren ini diwujudkan melalui Program bantuan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Peningkatan Kemandirian Ekonomi Pesantren Antara Pemprov Sumbar dan Kanwil Kemenag Sumbar.
Pemerintah melalui Kementan mengharapkan masalah defisit anak muda yang tertarik dengan dunia pertanian bisa segera terjawab.
Sedangkan Wagub Audy dalam sambutannya pada momen akbar tersebut mengatan, pihaknya menegaskan keseriusan Pemprov Sumbar dalam pertanian sudah tercermin melalui alokasi anggaran.
"10 persen APBD kami komit diperuntukkan untuk sektor pertanian, termasuk peternakan, kehutanan dan perikanan, terbesar dari sektor lainnya. Saya rasa bisa dimanfaatkan dengan optimal. Tinggal bagaimana kerjasama Kementan dan Pemprov. Kita siap support," tegasnya.
Menariknya, 53 persen angkatan kerja di Sumbar berkaitan dengan pertanian. Itulah yang menjadi penggerak utama ekonomi Sumbar. (hn)
