 |
| Mahyeldi |
PADANG, SWAPENA -- Pemerintah dan para pelaku usaha harus bisa beradaptasi dengan teknologi digital yang berkembang sangat cepat agar bisa bertahan dan tidak gulung tikar.
"Saat ini masih banyak UMKM yang bertahan dengan sistem konvensional. Pandemi Covid-19 membuat banyak pembatasan, sehingga usaha terus merugi. Salah satu solusi adalah mengandalkan teknologi digital dalam pemasaran sehingga tetap bisa bertahan," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat pembukaan Talkshow dan Pelatihan Digitalisasi serta Manajemen Produk Halal bagi 1.000 UMKM di Padang, Senin (1/11).
Ia mengatakan mau tidak mau, ke depan UMKM harus melek digital agar bisa bertahan bahkan berkembang meski dalam situasi pandemi. Pemerintah dalam hal tersebut akan berupaya mendorong dan menfasilitasi diantaranya melalui pelatihan.
"Sekarang cukup banyak program pemberdayaan UMKM yang sudah bisa diakses dengan penggunaan digitalisasi dan pelayanan secara online, maka sangat rugi jika pelaku usaha tidak paham dan mengerti memanfatkan pelayanan secara digital," katanya.
Ia berharap dengan adanya pelatihan yang diberikan diharapkan UMKM di Sumatera Barat bisa naik kelas dan semakin berkembang dari waktu ke waktu.
Pelatihan digitalisasi pemasaran merupakan sebuah upaya mendorong, mengembangkan dan mempromosikan potensi UMKM Sumatera Barat yang cukup beragam dan mempunyai keunggulan yang dijamin higient dan kehalalannya.
Pada kesempatan itu Mahyeldi juga mengucapkan terima kasih kepada BPJPH dan Kementerian Agama yang ikut berpartisipasi dalam memberikan pelatihan bagaimana proses mengakses program sertifikasi halal bagi pelaku usaha dan juga sudah banyak memfasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM Sumatera Barat.
Hadir dalam acara itu Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan Kemenko Perekonomian, Chairul Saleh, Asisten Deputi Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UMKM, Rahmadi, Plt Asisten Deputi Pengembangan Ekosistem Bisnis Kementerian Koperasi dan UMKM, Talkah Badrus dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Nazwir serta pejabat terkait lainnya. (kmf)
