PADANG, SWAPENA -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bertekad menjadikan Sumbar sebagai provinsi pelopor implementasi spirit perhutanan sosial di Indonesia. Diantaranya dengan memperluas areal perhutanan sosial serta berupaya menjadikan lokasi dan kelompok perhutanan sosial sebagai basis dalam pembangunan kehutanan ditingkat tapak.
Hal ini disampaikan Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi saat membuka acara Peluncuran Proyek Penguatan Perhutanan Sosial Provinsi Sumbar (SSF Project) di Hotel Mercure, Padang, Jumat (8/10).
Gubernur berterimakasih atas perhatian Kementerian LHK dan Lembaga donor World Bank atas program SSF di Sumbar. Buya Mahyeldi menilai Proyek SSF senilai 14,7 juta US Dollar yang dipusatkan di 45 desa sasaran di Kabupaten 50 Kota ini sangat tepat dan bisa berfungsi sebagai amunisi tambahan dalam proses penyelenggaraan Perhutanan Sosial selain peran Dinas Kehutanan/KPH/NGO.
"Kita menyadari 81,97 persen Desa/Nagari di Provinsi Sumbar berada di dalam dan di sekitar hutan, dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan. Umumnya mata pencaharian bertani dengan lahan yang terbatas. Dengan akses kelola kawasan hutan melalui Perhutanan Sosial ini bisa menambah luas lahan usaha, jenis komoditi dan nilai tambah produk kehutanan tapi tetap menjaga kelestarian hutan," ujar gubernur.
Kepada bupati dan walikota, gubernur berpesan agar mendukung dari sisi perencanaan dan anggaran kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan berbasis perhutanan nasional sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis perhutanan nasional.
Dalam acara kick off meeting ini juga turut hadir secara virtual Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kemen LHK, Bambang Supriyanto. Bambang mengatakan bahwa alasan dipilihnya Sumbar dalam projek ini karena keanekaragaman hayati di Sumbar serta komitmen tinggi dari pemerintah provinsi.
“Melalui projek ini kita berharap Kabupaten 50 kota bisa menjadi daerah percontohan dalam tata kelola peniagaan hutan dan juga tata kelola usaha untuk percepatan perubahan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita berharap projek ini berhasil dalam 5 tahun kedepan. Proses fasilitasi dan sinkronisasi harus dikuatkan dengan tetap mengedepankan pelestarian lingkungan,” ujar Bambang.
Selanjutnya Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin mengucapkan terimakasih kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah menempatkan kegiatan ini di Kabupaten Lima Puluh Kota. Beliau menyebutkan bahwa hutan di Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya Sumbar menjadi sumber energi dan sumber air bagi masyarakat Sumbar termasuk Riau dan Jambi. (mmc/kmf)
