PADANG, SWAPENA -- Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menerima piagam penghargaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia atas dukungan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral di Pemerintahan Provinsi Sumbar.
Penghargaan tersebut diterima oleh Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy dari Kepala BPS RI Margo Yuwono, dalam rapat koordinasi Satu Data Indonesia (SDI) di Auditorium Gubernuran Sumbar, Jumat (22/10).
Selain Pemprov Sumbar, BPS RI juga memberikan penghargaan kepada Dinas Kominfotik dan Bappeda Sumbar atas kolaborasi dengan BPS dalam pengelolaan metadata statistik sektoral di Provinsi Sumatera Barat.
Margo Yuwono dalam sambutannya mengapresiasi kesadaran Pemda dan masyarakat di Sumbar terhadap pentingnya data statistik sangat besar. Hal ini menurut Margo, terbukti dengan pembentukan Nagari Statistik di Sungai Duo, yang bahkan dibentuk dua tahun sebelum BPS mencanangkan quick wins 100 Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) pada awal 2021.
Bahkan, lanjut Margo, sekarang sudah ada 42 Nagari Statistik (dimana 13 diantaranya sekaligus merupakan Desa Cantik) dan satu Kecamatan Statistik. Kedepan, jumlah ini akan terus bertambah.
Selain itu, ditambah Margo, koordinasi yang harmonis dan kolaborasi yang sangat baik juga ditunjukkan antara BPS dengan Bappeda Sumbar dalam penyusunan metadata statistik sektoral. Kerja sama yang baik ini bahkan berhasil menghantarkan BPS Provinsi Sumbar
menerima Diseminasi Statistik Award 2021 sebagai Peringkat Penyusunan Metadata Statistik Sektoral/Khusus.
"Untuk itu, sekali lagi saya ingin memberikan apresiasi kepada semua pihak, khususnya Pemda, Kominfo, Bappeda dan BPS se-Sumbar yang telah banyak berkontribusi dalam mewujudkan terobosan besar yang membanggakan ini.
Semoga dapat semakin mendorong semangat kita bersama untuk terus berkolaborasi dalam penyediaan statistik sektoral berkualitas dan mewujudkan SDI di Sumbar," tutur Margo.
Wagub Sumbar Audy menyampaikan terimakasih atas penghargaan BPS RI dan sangat mendukung Program Satu Data Indonesia. Apalagi selama ini masih terjadi data tumpang tindih dan belum terkelola dengan baik bagi daerah. karena data yang salah menghasilkan kebijakan yang salah, data yang kurang tepat akan mengakibatkan kebijakan yang kurang tepat.
"Terlebih di masa pandemi Covid-19 ini, kita di daerah sangat berharap tujuan dan manfaat tata kelola data oleh suatu kebijakan Indonesia ini dapat berpengaruh positif bagi daerah, untuk itu saya berharap pada kepala daerah baik kami di provinsi maupun di pemerintah Kabupaten kota, agar mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Satu Data Indonesia," harap Audy.
Dalam kesempatan yang sama, juga dilakukan peluncuran aplikasi Bidadari (Bingkai Informasi Data Desa dan Nagari Diujung jari) serta penandatanganan komitmen bersama Pemprov Sumbar dan pemerintah kabupaten/kota se-Sumbar dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
Hadir dalam rakor SDI secara virtual, Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan selaku Koordinator Sekretariat SDI tingkat pusat, Oktorialdi, bupati walikota se Sumbar serta Kadis Kominfo dan Kepala Bappeda se-Sumbar. (mmc/kmf)
