JAKARTA, Swapena -- Wakil Ketua MPR RI yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid mengatakan, pengambilan keputusan bisa tidaknya umat muslim Indonesia melaksanakan ibadah umrah adanya di Saudi Arabia, mulai di Kementerian Haji dan diatasnya lagi tentunya adalah Raja Saudi Arabia. Karenanya, Hidayat mengaku kalau Komisi VIII DPR sudah berkali-kali mengusulkan agar pihak pemerinta Indonesia memperjuangkan aspirasi umat Islam dan aspirasi Komisi VIII DPR RI.
"Aspirasi kami, yang pasti seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi apapun sangat mendukung bila pemerintah melakukan upaya yang lebih maksimal lagi dengan berkomunikasi secara langsung dengan pihak Saudi Arabia," kata Hidayat berbicara dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema "Arab Saudi Sudah Izinkan Umrah, Kenapa Indonesia Belum?" di Media Center Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/9).
Namun dalam konteks ini, menurut HNW sapaan politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, tidak cukup hanya dengan Kedutaan-nya tetapi langsung dengan antar menteri atau bahkan presiden dalam hal ini Joko Widodo (Jokowi) agar bisa berkomunikasi langsung dengan pihak Raja Salman. Hal ini penting disampaikan, karena ada beberapa hal untuk didialogkan secara langsung.
Pertama, Saudi Arabia memang sudah membuka umrah, tetapi dengan pengetatan-pengetatan dan juga dengan persyaratan-persyaratan. Bahkan, ada 4 negara yang dikenal sebagai pengirim jemaah umrah terbesar se-dunia, yaitu Turki, India, Mesir termasuk Indonesia belum diizinkan untuk pengiriman jemaahnya.
"Jadi bukan hanya Indonesia, tiga negara yang saya sebutkan tadi itu juga belum diizinkan, padahal ke empat negara ini adalah pengirim jamah umrah tebesar," sebut Hidayat sambil menambahkan, kalau ukurannya terkat dengan vaksinasi, maka yang sudah vaksin terbesar adalah Turki 53%, Indonesia baru sekitar 18%, itu lebih tinggi dariIndia yang hanya 16%, sementara Mesir masih di bawah 10%.
Jadi kalau melihat kepada fakta ini, menurut Hidayat, sesungguhnya pemerintah Indonesia bisa menjadikan ini sebagai bagian dari diplomasi yang disampaikan bahwa capaian vaksinasi di Indonesia sudah tinggi presentasenya. Apalagi dengan fakta tentang penurunan jumlah daripada yang meninggal akibat Covid-19, maupun yang terserang sudah terjadi pelandaian yang sangat-sangat signifikan.
"Mestinya juga menjadi bagian dari pada yang bisa dikomunikasikan oleh pemerintah Indonesia kepada Saudi Arabia secara langsung, naik kepada menteri kesehatannya maupun kepada Raja Salman," ujarnya. (ry)
