 |
| Mahyeldi |
PADANG, Swapena -- Pemenuhan standar minimal pelayanan kepada masyarakat (SPM) merupakan prioritas utama sebagai indikator dalam mengukur kinerja Pemerintah daerah. Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi menegaskan, SPM penting dan menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Sumbar.
"SPM ini wajib dan mutlak. Kinerja bukan lagi bicara tentang standar operasional prosedur (SOP), melainkan tentang sejauhmana pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. Jangan sampai ada warga Sumbar yang tidak mendapat pelayanan dasar. Hal ini juga harus didukung anggaran, jangan sampai anggaran penunjang lebih besar dari anggaran yang wajib," tegas Gubernur Mahyeldi, saat membuka Rapat Koordinasi Pemprov dan kabupaten/kota se-Sumbar tahun 2021, di Balroom ZHM Premiere, Padang, Rabu (29/9).
Rakor dengan tajuk Optimalisasi Program Pembangunan Khususnya Bidang Pelayanan Dasar dalam Rangka Mewujudkan Sumbar Madani yang Unggul dan Berkelanjutan, menghadirkan dua narasumber, Wakil Ketua I DPD RI, Dr. Nono Sampono, dan Dr. Suhajar Diantoro, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kemendagri.
Salah satu permasalahan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Daerah menurut gubernur adalah penyediaan aksesibilitas transportasi bagi masyarakat. Selain itu, permasalahan infrastruktur, masih tingginya angka kemiskinan, rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta permasalahan lain yang terkait dengan pelayanan dasar menjadi tugas utama bagi Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut.
“Agar realisasi pencapaian target SPM dapat tercapai 100 persen tentu perlu perhatian dari Kepala Daerah sebagai penanggungjawab pelaksanaan roda pemerintahan daerah melalui perencanaan prioritas anggaran pada perangkat daerah pengampu SPM yang mengutamakan kegiatan urusan pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat yang tidak mampu,” tambah gubernur.
Selain pelaksanaan SPM, daerah juga diamanatkan beberapa tugas mandatori lainnya yang merupakan bagian dari pencapaian SPM, yakni pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG), aksi konvergensi penurunan stunting, kabupaten dan kota Sehat, suistainable development goals (SDG’s), penurunan kemiskinan, pengentasan daerah tertinggal dan survey layanan rujukan terpadu.
Gubernur berharap melalui rapat koordinasi ini, dapat menghasilkan rumusan-rumusan kebijakan yang menjadi solusi dan langkah strategis bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta kelancaran program pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.
Hadir dalam rakor tersebut, Anggota DPD RI Emma Yohanna dan Leonardy Harmainy, Bupati Agam Andri Warman, Wakil Walikota Pariaman Mardison, Bupati Solok Selatan Khairunnas, Bupati 50 Kota Safarudin, Wakil Bupati Pasaman Barat, Wakil Walikota Padang Panjang serta sejumlah pejabat lainnya. (mmc/kmg)
