 |
| Supardi |
PADANG, Swapena -- Polemik renovasi rumah dinas Ketua DPRD Sumbar makin menggaung. Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengaku sejak menjadi Ketua DPRD pada 2019 lalu, dirinya tidak pernah meminta renovasi rumah dinas.
Terkait itu, renovasi bangunan yang sekarang menjadi polemik ia persilahkan jika ingin dihentikan. Bahkan, jika diperlukan untuk kepentingan publik, ia bersedia keluar dari rumah dinas tersebut. "Saya tidak pernah dan tidak akan pernah meminta renovasi rumah dinas sampai akhir periode dewan di Tahun 2022 nanti," ujarnya, Sabtu (21/8).
Supardi juga meluruskan renovasi yang dipeributkan itu bukanlah renovasi rumah dinas yang merupakan tempat tinggal untuk dirinya dan keluarga.
"Yang direnovasi itu bukan rumah dinas. Melainkan bangunan yang terpisah dari rumah dinas. Itu gedung untuk keperluan publik, fasilitas umum," tegasnya.
Gedung itu biasa digunakan untuk rapat karena tak ada ruangan yang memungkinkan digunakan untuk rapat di rumah dinas. Selain itu gedung itu juga untuk menerima tamu. Memurut dia memang ada yang mengusulkan dibangun kamar tamu di gedung itu karena sering ada tamu masyarakat dari daerah-daerah yang baru tiba di Padang malam hari.
"Selama ini saya inapkan di hotel dengan biaya pribadi. Ada juga yang memaksa rela tidur di musola. Itu bukan hanya dari dapil saya Limapuluh Kota dan Payakumbuh saja, tapi juga dari daerah lain, Sijunjung, Solok, Pesisir Selatan dan lainnya. Tugas dewan menerima aspirasi masyarakat," ujarnya.
Jika pun tidak diperlukan kamar tamu, gedung itu lanjut Supardi sebenarnya memang perlu direnovasi, MCK tidak ada, kebocoran banyak, struktur bangunan juga sudah goyah. Sehingga memakan biaya besar karena bukan sekedar renovasi, melainkan ada yg perlu dibuat baru. Biaya jadi besar karena rancangan anti gempa dan dibuat shelter di atasnya.
"Tapi kalau mau dihentikan silakan saja. Pemprov yang berwenang menghentikannya karena yang mengerjakan pemprov, tender pun di Pemprov," tegasnya.
Terkait jumlah anggaran untuk pembangunan tersebut Supardi menegaskan dirinya tidak ikut campur. Penelusuran kelayakan dan kondisi bangunan serta kebutuhan anggaran dikerjakan konsultan pembangunan.
"Kabar yang beredar di masyarakat sudah beda-beda. Ada yang bilang 7 miliar, 10 miliar, 6 miliar. Yang benar Rp5,6 miliar, itu yang hitung konsultan perencanaan pembangunan, bukan saya," ujarnya.
Gedung itu tambah Supardi sebenarnya memiliki rencana jangka panjang, shelter untuk perlindungan dari tsunami dibangun di atasnya. Sehingga bisa dipakai bukan hanya untuk dirinya, keluarga dan staf yang tinggal di sana saja. Tapi juga masyarakat sekitar. "Sejak lama BNPB mengintruksikan pembangunan shelter," ujarnya.
Selain itu, rencana lain gedung itu untuk isolasi mandiri yang juga bukan untuk dirinya dan keluarga saja, namun juga warga sekitar. Menurut dia, sudah beberapa kali ruangan di sana dipakai untuk isolasi. "Silakan tanyakan ke puskesmas dekat sini, Puskesmas Padang Pasir," ujarnya.
Supardi juga meluruskan adanya isu yang mengatakan dirinya meminta rumah dinas dilengkapi tempat fitnes. Ia mengatakan itu tidak benar, ia tidak suka fitnes dan peralatan fitnes memang sudah ada sejak lama. "Itu sudah ada sejak ketua dewan yang terdahulu, sudah berapa kali ganti ketua dewan, mungkin sudah lebih 8 tahun itu ada," ujarnya.
Sejauh ini, lanjut Supardi, selain tidak minta renovasi rumah dinas, ia juga tidak minta pembaruan furnitur di dalamnya. Kursi-kursi, sofa bahkan tempat tidur yang dipakai saat ini masih peninggalan Ketua DPRD Sumbar terdahulu.
Supardi mengatakan kabar terkait renovasi rumah dinas sudah digiring ke berbagai macam isu sehingga perlu diluruskan. "Saya minta maaf terlambat meluruskan sehingga isu-isu yang tersebar di berbagai media sosial dan aplikasi komunikasi sudah mengganggu masyarakat," ujarnya.
Bahkan dia menilai renovasi tersebut telah digiring pula sebagai isu seolah ia sebagai ketua dprd dan DPRD Sumbar secara lembaga tidak peduli dengan krisis keadaan karena pandemi saat ini. "Silakan cek rekam jejak saya sejauh ini, banyak bukti bagaimana fokus saya dan dewan-dewan lain terkait penanganan pandemi. Itu masih dan akan terus kami lakukan," tegasnya.
Sebagai politisi yang merupakan kader Gerindra, Supardi mengatakan dirinya telah diminta DPP Gerindra pusat untuk meluruskan isu ini karena bisa melukai hati masyarakat dan tak sesuai dengan fakta. "Gerindra dimana pun, telah dan terus komit serius pada penanganan pandemi ini," tegasnya. (t2)
