 |
| Hidayat |
PADANG, Swapena -- Kota Padang masih berstatus level 4 penyebaran Covid-19 dan kembali harus melaksanakan PPKM. Status level 4 yang tak kunjung lepas dari Kota kini dinilai Anggota DPRD Sumbar dapil Kota Padang, Hidayat sebagai bukti masih belum optimalnya Pemko dalam penanggulangan dan pencegahan Covid-19.
Pemko dan terutama walikota diharapkan meningkatkan upaya penanganganan pandemi ini. Jika tidak maka status level 4 masih disandang dan entah berapa kali lagi PPKM harus dilaksanakan. Sementara masyarakat yang terdampak PPKM semakin menjerit kesusahan.
"Saya sudah mendapat banyak keluhan dari masyarakat yang kesulitan perekonomiannya karena penerapan PPKM. Pemko dan utamanya walikota harus berjuang lebih keras melepaskan status level 4 dari Kota Padang," tegasnya, Selasa (24/8).
Keluhan masyarakat ini, tambah dia, menjadi aspirasi yang pada umumnya disampaikan masyarakat pada dirinya saat pelaksanaan reses beberapa waktu lalu. "Saya melihat belum ada upaya signifikan pemko dan walikota dalam penanganan covid. Sebagai anggota DPRD Sumbar daerah pemilihan Kota Padang, saya kecewa," ujarnya.
Hidayat menegaskan penerapan PKM yang terus berulang, berdampak besar pada psikologis sosial dan ekonomi masyarakat. Masyarakat jadi memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup.
“Masyarakat tidak bisa berdagang, tidak bisa membuka warung-warung kecil, dan melakukan aktivitas lainnya. Kondisi ini akhirnya juga memperlambat proses pemulihan ekonomi di Kota Padang,” ujar politisi Gerindra tersebut.
Tidak hanya itu, kata Hidayat, Kota Padang sebagai ibu kota provinsi yang mengandalkan wisata sebagai sektor unggulan bisa tidak diminati lagi, karena penerapan PPKM level 4 yang tak kunjung selesai.
Dia menilai saat tak ada pengunjung yang berminat datang ke Kota Padang, ini akan berdampak pada melambatnya perputaran uang, dan berakibat buruk terhadap kesejahteraan warga. Beranjak dari hal ini, Hidayat meminta Walikota Padang untuk fokus terhadap kondisi yang ada.
"Saya minta pada walikota, fokus saja dulu pada penanganan covid, kesampingkan dulu hal lain, terutama politik. Tolong pikirkan masyarakat," tegasnya.
Dia mengatakan dalam penanggulangan Covid-19, memang ada yang menjadi kewenangan Kota Padang, ada yang kewenangan provinsi, dan ada yang merupakan kewenangan pusat. Namun demikian, ia menyebut, mesti ada koordinasi yang solid dalam penanganan Covid-19 tersebut, termasuk dalam pemulihan ekonomi masyarakat.
Hidayat melanjutkan, untuk penerapan PPKM level empat, hal ini didasari beberapa indikator, seperti positivity rate tinggi, daya tampung rumah sakit terbatas, hingga faktor lain yang mendukung. Ia menegaskan, sejumlah indikator yang memicu diterapkannya PPKM level empat tersebut, harus diatasi agar penanganan Covid-19 berjalan sesuai yang diharapkan.
"Pemimpin yang baik, harus memperhatikan kondisi masyarakatnya, bagaimana psikologis hingga ekonominya. Untuk sekarang, hentikan dulu fokus terhadap pemenuhan politik, seperti perombakan OPD, pengisian jabatan Sekda, hingga kursi wakil wali kota," ujarnya. (T2)
