PADANG, Swapena -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, minta upaya pengalihan mata pencarian masyarakat sekitar Danau Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat dari usaha Keramba Jaring Apung (KJA) segera dilakukan. Hal itu dimaksudkan agar percepatan revitalisasi danau bisa segera dimulai.
"Pengalihan ke mata pencarian baru supaya dilakukan dulu, kemudian melakukan pengurangan jumlah KJA," kata Luhut dalam rapat virtual yang diikuti sejumlah Kementerian, Gubernur Sumbar dan Bupati Agam, Rabu (16/6).
Ia mengatakan berdasarkan penelitian LIPI pada 2017 lalu, 90 persen penyebab pencemaran Danau Maninjau adalah akibat sedimen sisa pakan KJA. Maksimal di Maninjau hanya bisa menampung 6.000 unit KJA, namun saat ini jumlahnya sudah jauh melampaui. Karena itu harus segera dipindahkan dengan skema lain seperti perikanan darat. "Untuk percepatan maka harus ada tenggat waktu yang jelas pada setiap langkah yang diambil dalam upaya revitalisasi Danau Maninjau ini. Kalau bisa akhir bulan ini sudah dimulai," ujarnya.
Ia meminta Kapolda, Danrem hingga Kepala Kejaksaan Tinggi memberikan dukungan penuh dalam upaya mengurangi jumlah KJA di Maninjau.
Anggaran untuk pengalihan mata pencarian masyarakat itu diperkirakan membutuhkan Rp42 miliar. Dana itu dibebankan pada Pemprov Sumbar dan Kabupaten Agam. Sementara anggaran untuk menyelesaikan persoalan sedimen (endapan) yang telah menumpuk di dasar danau diperkirakan sebesar Rp237 miliar dari Kementerian PUPR.
Upaya revitalisasi itu melibatkan lintas kementerian diantaranya Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Desa hingga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah melaksanakan program dukungan.
Sementara itu Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebut untuk merevitalisasi Danau Maninjau itu seharusnya seluruh KJA dibersihkan dan dipindahkan dengan skema perikanan darat. Dengan demikian, prosesnya akan lebih cepat.
Deputi Bidang Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Hari Santosa Sungkari, mengatakan pihaknya mendukung dengan pembentukan Desa Wisata di sekitaran Danau Maninjau. Ada sembilan desa yang telah diusulkan oleh Pemkab Agam dan segera diverifikasi. Nantinya Kemenparekraf akan memberikan pendapingan dalam perencanaan, peningkatan SDM hingga bisa menarik wisatawan untuk datang.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan sudah merencanakan sejumlah alternatif yang bisa diambil oleh masyarakat pekerja KJA setelah meninggalkan usaha lamanya. Alternatif meliputi bidang perikanan yaitu pengalihan keramba ke perikanan tangkap dan kolam darat, bidang ekonomi kreatif dan pariwisata, bidang pertanian, UKM dan peternakan.
Namun untuk kebutuhan anggaran yang mencapai Rp42 miliar guna merealisasikan rencana itu, ia berharap akan ada bantuan dari pemerintah pusat karena kondisi keuangan daerah masih terdampak pandemi COVID-19. "Kami berharap ada bantuan dari pusat untuk bisa segera merealisasikan rencana ini," ujarnya.
Ia merinci masyarakat sekitar danau yang benar-benar menjadi pekerja dan akan dialihkan mata pencariannya ke bidang lain berjumlah 587 orang dengan jumlah bantuan sekitar Rp30 juta per orang.
Bupati Agam, Andri Warman menyatakan siap mendukung seluruh upaya yang dilakukan pemerintah pusat dan provinsi untuk merevitalisasi Danau Maninjau. (hms)
