 |
| Syarief Hasan |
JAKARTA, Swapena -- Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan langkah pemerintah dalam penanganan Pandemi Covid-19. Pasalnya, kasus Covid-19 terus meningkat dari waktu ke waktu, padahal Pemerintah telah melakukan banyak langkah dengan anggaran yang besar.
Berdasarkan data dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyebutkan bahwa terjadi penambahan kasus positif harian sebesar 21.342 kasus positif pada Ahad, (27/6/2021). Angka tersebut mencetak rekor kasus harian tertinggi sejak Covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia pada Maret 2020 yang lalu. Akibatnya WHO menetapkan Indonesia sebagai katagori A1 artinya negara yang warganya dilarang masuk ke negara lain begitupun sebaliknya negara yg berbahaya untuk dikunjungi.
Syarief Hasan menyebutkan, kondisi ini disebabkan oleh kurang tegasnya langkah penegakan protokoler kesehatan yang dilakukan Pemerintah. “Kita melihat, Pemerintah tidak tegas mengambil langkah penegakan protokoler kesehatan, khususnya terhadap WNA dan tempat-tempat kerumunan sehingga menyebabkan total angka Covid-19 sudah mencapai 2,1 juta kasus,” ungkapnya.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini pun mendorong Pemerintah untuk mengambil langkah yang lebih tegas dalam memutus penyebaran Covid-19. “Pemerintah sudah memiliki data sebaran Covid-19 di beberapa daerah. Seharusnya, Pemerintah mengambil langkah lebih tegas dan berani untuk melakukan lockdown ataupun karantina wilayah untuk menekan penyebaran pada daerah zona merah yang menjadi episentrum Covid-19,” sebut dia.
Ia juga mempertanyakan kebijakan Pemerintah yang memberikan kelonggaran terhadap masuknya WNA ke Indonesia di masa Pandemi Covid-19. “Kebijakan Pemerintah yang tidak melarang masuknya WNA padahal melarang mudik lebaran beberapa waktu lalu menunjukkan tidak tegas dan konsistennya penangan Covid-19 di Indonesia,” kata Syarief Hasan.
Menurut Syarief Hasan, Pemerintah harusnya belajar terhadap negara-negara lain yang melakukan pembatasan ketat hingga lockdown untuk menekana laju Covid-19.
“Harusnya Pemerintah banyak belajar dari negara tetangga, Malaysia yang melakukan lockdown pada saat angka harian Covid-19 mencapai 9.000 kasus dan bahkan akan membuka lockdown bila kasus baru harian dibawah 4000 orang,” ujarnya.
Politisi senior Partai Demokrat ini menilai, Indonesia dengan total kasus harian yang mencapai diatas 20.000 kasus juga harusnya mengambil langkah yang sama. “Pemerintah harusnya melakukan karantina wilayah, minimal pada daerah-daerah zona merah. Apalagi, banyak kajian yang menyebutkan bahwa kasus akan sulit ditekan selama tidak ada kebijakan yang lebih tegas,” ungkapnya lagi.
Ia juga mengingatkan Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan kesehatan yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19. “Pemerintah harusnya memprioritaskan untuk menekan laju Pandemi terlebih dahulu, sebab itulah asal muasal berbagai masalah sosial ekonomi yang terjadi hari ini. Selesaikan masalah utamanya terlebih dahulu yakni penyebaran Covid-19 yang belum menurun,bahkan rakyat yg tertular Covid harus antri di RS sampai ber jam-jam untuk mendapatkan pelayanan karena hampir semua rumah sakit penuh terisi pasien Covid. Pemerintah harus tampil menjelaskan kepada Rakyat mengapa dan apa langkah kedepan agar situasi saat ini bisa diatasi,” tutup Syarief Hasan. (ry)
