PADANG, Swapena -- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, secara resmi meluncurkan aplikasi Kadai Rami (Rang Minang) sekaligus penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama Pemprov Sumbar dengan MBizmarket, di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (3/6).
Peluncuran ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur disaksikan Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP Iwan Herniwan, CEO MBizmarket, Rizal Paramarta, Pj. Sekdaprov Sumbar, serta sejumlah Kepala OPD dan undangan lain.
Dalam sambutannya, Gubernur sangat mengapresiasi kehadiran e-katalog lokal 'Kadai Rami' dan MoU dengan Mbizmarket. Menurut Buya, peningkatan perdagangan khususnya melalui UMKM adalah salah satu program utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sebab sektor UMKM adalah yang paling merasakan dampak Pandemi Covid-19.
"Kehadiran e-katalog lokal ini sejalan dengan visi misi kita untuk peningkatan UMKM berbasis digital untuk mencapai Sumbar sejahtera. Dengan kehadiran e-katalog lokal ini, UMKM Sumbar bisa terbantu. Mudah-mudahan nanti akan banyak lagi produk lokal Sumbar yang bisa dipasarkan," ujar Mahyeldi.
Ditambahkan Gubernur, dengan adanya kerjasama ini juga diharapkan akan menggerakkan dan memotivasi para milenial.
CEO MBizmarket, Rizal Paramarta, menjelaskan mbiz.co.id dan mbizmarket.co.id telah hadir sejak 2019 guna melayani segmen industri kecil dan menengah. Kerja sama dengan pemerintahan daerah sebelumnya telah dilakukan juga dengan Pemprov Jawa Barat, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Riau.
"Terima kasih atas kerja sama ini Pak Gubernur. Dengan mbizmarket tidak ada biaya transaksi atau biaya langganan baik ke pemerintah maupun ke penjual yang menjadi rekanan pemerintah. Kita ingin membantu pertumbuhan UMKM dengan membantu membuka pasar dan mengenalkan pada klien korporasi mbiz. Kita juga membantu permodalan melalui berbagai lembaga keuangan yang sudah bergabung dengan ekosistem mbiz. Harapannya akan lebih banyak koneksi dengan berbagai UMKM di Indonesia dan membantu pengadaan barang dan jasa pemerintah," tutur Rizal.
Sementara itu, Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP, Iwan Herniwan mengajak pemerintah daerah maupun pusat sebagai pengguna APBN dan APBD yang memiliki potensi besar, untuk meningkatkan transaksi melalui e-market yang terintegrasi dalam Program Bela Pengadaan.
"Tujuan kita bagaimana mewujudkan pasar yang terintegrasi antara penjual dan pembelinya. Kita mendorong para pelaku usaha untuk masuk ke pasar pengadaan sekaligus mengajak pengguna APBN dan APBD untuk belanja. Ini potensi besar untuk membangkitkan ekonomi nasional melalui pengadaan barang jasa," pungkas Iwan. (kmf)
