PADANG, Swapena -- Setelah ditinggalkan lebih 40 hari oleh Mahyeldi, mulai hari ini Padang kembali punya walikota definitif. Hal itu, setelah dilantiknya Hendri Septa sebagai walikota, Rabu (7/4) oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi.
Hendri Septa sebelumnya adakah wakil walikota Padang mendampingi Mahyeldi yang ikut pemilihan gubernur pada Desember 2020 lalu dan kemudian terpilih. Sejak Mahyeldi dilantik Presiden sebagai Gubernur Sumbar pada Februari lalu, otomatif jabatan Walikota Padang kosong. Untuk kelancaran roda pemerintahan, Hendri Septa ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) walikota.
Pada pelantikan di Auditorium Gubernuran, Jalan Sudirman Padang tadi, Gubernur Mahyeldi berpesan kepada Hendri Septa untuk melanjutkan segala yang telah menjadi program sebelumnya. "Saya berharap program pembangunan yang sudah dicanangkan sebelumnya terus dilanjutkan dan menjalin komunikasi yang baik dengan DPRD,” kata Mahyeldi.
Menurutnya, kunci sukses keberhasilan pembangunan cukup banyak. Namun salah satunya yakni membangun sinergi yang baik antara eksekutif dengan DPRD.
“Ini penting, bangun harmonisasi, boleh saling mengkritik namun harus tetap dalam aturan yang berlaku,” kata Mahyeldi.
Kemudian Mahyeldi berharap mematuhi aturan yang berlaku dan memprioritaskan program kesejahteraan masyarakat. “Semangat yang harus dikembangkan adalah berkolaborasi dan bersinergi,” ujarnya.
Oleh sebab itu ia meminta Walikota Padang mengomunikasikan dan mensinergikan program pembangunan dengan provinsi. “Saya sebagai gubernur siap bekerja sama dengan walikota dan bupati untuk bersama-sama bersinergi menyukseskan pembangunan sehingga permasalahan yang ada di Sumbar dapat segera teratasi,” katanya.
Sementara Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan yang turut hadir pada acara pelantikan berpesan agar Walikota Padang fokus pada program kesejahteraan masyarakat. “Tugas kepala daerah itu cuma satu yaitu patuh kepada konstitusi dan melindungi segenap warga dan berbuat untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya .
Ia berpesan jangan sampai ada warga yang tidak sekolah, kelaparan hingga kesulitan berobat dan utamakan musyawarah dalam menjalankan tugas. (sp)
